APARAT SANGAT DIBUTUHKAN DI PAPUA

Meningkatnya eskalasi keamanan di Papua akhir akhir ini, akibat permasalahan front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata di beberapa daerah di Papua seperti Puncak Jaya dan Timika terus berlanjut. Ditambah lagi pada , Senin, 20 Februari 2012 lalu  ribuan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat menduduki gedung Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura. Pengunjuk rasa menuntut referendum dan meminta pencabutan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.          Dihadapkan dengan kondisi tersebut keberadaan aparat TNI dan Polri  sangat dibutuhkan demi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Diyakini tindakan tersebut sebagai upaya provokasi  hitam talah dilakukan oleh  separatis  OPM beserta   antek-anteknya untuk mencapai tujuan yang hendak memisahkan diri NKRI.           Dengan demikian  keberadaan aparat TNI  dan Polri di Papua sudah  tepat karena OPM bersenjata merupakan ancaman keutuhan NKRI. TNI selaku pertahanan Negara berkewajiban menumpas para   anasir-anasir kelompok bersenjata yang kerap meresahkan masyarakat.  Dengan munculnya ancaman tersebut maka   tidak masuk akal adanya pihak-pihak tertentu yang menghendaki agar TNI keluar dari Papua.  Tuntutan seperti ini  jelas dapat ditebak arahnya bahwa kelompok tersebut adalah kelompok anti NKRI yang hendak mendirikan Negara dalam Negara.          Kami selaku  putra asli Papua berharap agar  wacana agar TNI keluar  di Papua sangat  tidak rasioanal, dimana hingga saat ini   Papua masih sangat membutuhkan tenaga aparat, termasuk aparat TNI. Sekarang ini masih banyak penembakan dari orang tidak dikenal, seringnya demo minta referendum.  Jika ini tidak dikawal dan dibiarkan oleh aparat maka  bukan tidak mungkin Papua akan lepas dari NKRI.        Kalau kita analisa permainan kelompok tertentu di Papua sudah  sedemikian canggih dimana kelompok–kelompok yang bermain sungguh sangat tersistimatis. Kelompok LSM yang kerap tampil sebagai  pemadam kebakaran sengaja mencari keselahan dan kelemahan TNI dengan berkedok sebagai pembelah  HAM. Contoh paling aktual ketika ada aparat tertembak oleh separatis  sipil bersenjata   kita tidak pernah mendengar adanya kutukan terhadap  kelompok sipil bersenjata   oleh  penggiat HAM.   Maka muncul pertanyaan mengelitik kita,  kepada siapa sebenarnya himbaun ditujuakan  agar  segera menghentikan kekerasan di Papua? Jawabannya secara pasti tergantung pada kelompok mana yang dibela menurut kepentingannya.  Namun yang pasti  jika separatis OPM mau membubarkan diri secara sukarela    maka secara pasti  garansinya adalah seribu persen  tindak kekerasan akan berakhir sendirinya di Papua. Makanya selama masih ada OPM bercokol di Papua, TNI secara pasti juga akan tetap eksis di Papua sebagai penangkal dan penindak setiap jengkal tanah yang hendak mencabik-cabik NKRI tercinta.