NEGARA MANAPUN TIDAK MENDUKUNG GERAKAN SEPARATIS PAPUA

Berbagai peristiwa penembakan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, memperlihatkan bahwa konflik kekerasan masih ada di Papua. Aksi-aksi simbolis mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, baik di Papua maupun di luar negeri terus dilakukan sebagai propaganda, agar kegiatan OPM mendapat dukungan dan simpati dari dunia luar. Keadaan ini menunjukkan bahwa eskalasi ancaman dari OPM masih ada dan butuh penanganan secara serius.

Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka di Papua, meskipun jumlahnya makin kecil namun masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Disisi lain, hingga kini masih ada upaya dari OPM di luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua.

Kita jangan khawatir tentang adanya isu-isu yang menyesatkan bahwa ada dukungan negara luar dalam kegiatan separatis ini. Negara manapun tidak akan mendukung gerakan separatis Papua. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui Duta Besarnya, Scot Marciel menegaskan posisi Amerika Serikat terkait masalah Papua. Negara adidaya tersebut secara tegas menyatakan tidak mendukung aksi separatisme yang ingin membebaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tetap memandang Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Demikian juga Australia yang secara terang-terangan tetap mendukung Indonesia sebagai negara berdaulat dan tidak mendukung sama sekali pergerakan OPM. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Australia melalui juru bicara Kedutaan Besar Australia, Ray Marcello mengatakan apapun faktanya, Australia mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan tidak mendukung apapun yang merusak kesatuan itu. Australia tidak mendukung pemisahan diri atau kemerdekaan apapun dari wilayah manapun di Indonesia. Australia akan mendukung langkah apapun yang akan dilakukan Indonesia untuk menangani hal-hal yang mengancam kesatuan wilayahnya.

Pernyataan dari Duta Besar Amerika Serikat dan Juru Bicara Kedutaan Besar Australia tersebut membuktikan bahwa negara mereka hormat akan integritas Indonesia sebagai negara berdaulat dan menghargai cara-cara penyelesaian yang ditempuh pemerintah kita berkaitan dengan gerakan separatis OPM.

Dengan adanya dukungan dari negara lain dalam menyelesaikan masalah Papua menunjukkan bahwa Indonesia dihormati dan dipandang sebagai negara yang berdaulat. Untuk itu, khusus kepada aparat keamanan TNI/Polri, jangan ragu dalam bertindak.  Mari kita bulatkan tekad agar, Papua dan Papua Barat tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Papua bagian dari wilayah Indonesia, itu harus kita pertahankan”.

          

AWAS! AKSI SEPARATISME MANFAATKAN ISU HAM

                                                                                              

Setiap kali menjelang bulan Desember maka aktivitas separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin hari semakin meningkat dan intens. Kegiatanya  yang dilakukan mulai dari  pengibaran bendera OPM, rapat gelap hingga melakukan tindakan teror kepada rakyat kepada yang tidak berdosa hingga kepada aparat sekalipun. Tujuannya  hanya  untuk menunjukkan eksistensi sebagai kelompok pemberontak yang ingin diakui oleh dunia.   Mereka terus melakukan  propaganda internasional   dengan memanfaatkan isu pelanggaran HAM.

Sementara itu pada sisi lain kegiatan kelompok separatis Papua di dalam negeri diantaranya melakukan aksi kekerasan berupa penembakan dan pembunuhan untuk memancing reaksi internasional. Aksi penembakan kepada penduduk sipil dan aparat hingga Nopember ini masih berlangsung. Pengamanan dan penanganan oleh aparat kepolisian dan TNI terhadap aksi-aksi kekerasan di Papua, dihembuskan sebagai propaganda terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Upaya mengangkat isu pelanggaran HAM di forum internasional terus diupayakan kelompok separatis, diantaranya memanfaatkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF). Menurut informasi yang kami ketahui bahwa   adanya upaya gerakan dari kelompok separatis Papua merdeka mempengaruhi para peserta agar mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Australian West Papua Association (AWPA) mendesak Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk mengangkat masalah kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua dalam forum BDF. AWPA juga mendorong agar Perdana Menteri PNG Peter O’Niell membawa masalah Papua di forum BDF agar mendapat perhatian Presiden RI.

Joe Collins dari AWPA mengatakan mengingat pentingnya acara BDF dan hubungan dekat Australia dan Indonesia, diharapkan Australia bisa meningkatkan kerja sama dengan peemerintah Indonesia dalam hal penegakan HAM di Papua. Kami juga berharap agar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay yang akan menghadiri BDF juga berupaya mendesak Indonesia memperhatikan masalah penegakan HAM di Indonesia, khususnya di Papua.

Upaya kelompok separatis Papua mempengaruhi para pemimpin dunia dalam forum BDF agar mengangkat isu HAM di Papua, dalam rangka mendorong isu Papua ke tataran internasional. Kegiatan kelompok separatis tersebut akan memojokkan posisi Indonesia dan sangat merugikan Indonesia dalam menjaga integritas NKRI.

Kita berharap     aparat keamanan TNI dan Polri di Papua dapat mengantisipasi agar aksi peringatan HUT OPM tidak dijadikan ajang memancing kekacauan di Papua. Sebab dapat ditebak gerakan OPM akan melakukan berbagai cara agar aparat TNI dan Polri terpancing untuk menindak kelompok OPM yang melakukan tindakan anarkis. Dengan begitu kelompok yang  dipersiapkannya begitu gampang untuk memperkarakan  pada HAM yang telah dipersiapkan sebagai kedok dalam menjalankan  berbagai aksinya.  

AKTIVITAS OPM MASIH MERESAHKAN

Patut kita bersyukur bahwa beberapa hari terakhir ini mulai dari bulan Oktober hingga memasuki bulan November 2012 situasi keamanan di Papua secara keseluruhan masih dalam keadaan kondusif.  Namun pada daerah-daerah tertentu seperti basis OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimana ia bercokol tentunya masih sangat rawan. Sebagaimana dikatahui bersama bahwa sesungguhnya   kekuatan OPM terbilang tidak begitu kuat dengan persenjataan yang sangat minim, namun aksi OPM kerap merepotkan aparat TNI/Polri yang bertugas disana.

Aksi penghadangan dan penyerangan secara tiba-tiba terhadap aparat keamanan yaitu Polri maupun TNI, mengkhawatirkan karena tindakan OPM tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan bahkan menimbulkan korban luka dipihak aparat tentara dan polisi. Tindakan OPM seperti inilah yang harus terus ditumpas hingga dapat memberikan jaminan keamanan masyarakat agar dapat beraktivitas.

Walaupun aksi penyerangan OPM ini berskala kecil namun setidaknya akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan di daerah tersebut. Aparat keamanan baik Polri maupun TNI seringkali kesulitan menangkap kelompok OPM yang beraksi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Akibat kondisi daerah memiliki hutan yang luas dan lebat kerap dimanfaatkan oleh OPM untuk melakukan aksi penyerangan secara mendadak dan kemudian lari masuk kedalam kerimbunan hutan setempat. Beberapa kali upaya penangkapan dilakukan tetapi aparat selalu kehilangan jejak mereka.

Terus berulangnya aktivitas teror yang dialakukan oleh OPM, sedikit banyaknya akan dapat menghambat   peningkatan perekonomian dan pendidikan  masyarakat dan daerah di Papua pada umumnya. Pendidikan di Papua harus diakui masih terbelakang dibanding dengan daerah lain. Maka pendidikan di Papua harus dibangun dengan mengacu pada pendekatan yang berbasis Papua itu sendiri agar mudah dipahami.

Contoh misalnya kedekatan dengan obyek harus menjadi model pengajaran. Pertama, dalam bentuk perhitungan yang menggunakan satuan meter, centimeter, kilo meter dan seterusnya. Siswa di Papua akan lebih mudah mengerti jika menggunakan satuan langkah kaki. Kedua, dalam perhitungan matematika, (+, – , x) harus menggunakan media pendukung  seperti (anak panah, ubi, babi , batu dan sebagainya).

Ketiga, siswa diajak mencari benda apa saja di sekitar lingkungan yang bisa membantu, masuk ke salah satu pemahaman materi pelajaran, seperti mencari jenis-jenis akar, buah, batu dan sebagainya. Keempat, merumuskan/mendefinisikan sendiri apa yang dilihat siswa, guru hanya meluruskan dan mengarahkan ke tujuan. Menurut hemat penulis dengan cara sperti itu  pendidikan di Papua akan dapat diterima karena relevan dengan kondisi daerahnya yang mudah dipahami.

Bagaimanapun pendidikan dan perekominan di daerah tersebut akan dapat meningkat dan masyarakatnya sejahtera jika kondisi daerah itu betul-betul kondusif. Jika separatis OPM tetap melakukan pembangkangan agar Papua lepas dari NKRI maka secara pasti akan dapat mempengaruhi aktivitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita berharap kepada aparat TNI/Polri di Papua segera mengambil langkah tepat untuk meminimalkan aktivitas OPM. Pemerintah harus terus mendorong tentara dan polisi yang bertugas disana agar tidak boleh takut dan lengah   untuk terus memburuh dan menangkap separatis agar mempersempit ruang gerak para separatis OPM yang meresahkan itu.