Setiap kali menjelang bulan Desember
maka aktivitas separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin hari semakin
meningkat dan intens. Kegiatanya yang
dilakukan mulai dari pengibaran bendera
OPM, rapat gelap hingga melakukan tindakan teror kepada rakyat kepada yang
tidak berdosa hingga kepada aparat sekalipun. Tujuannya hanya
untuk menunjukkan eksistensi sebagai kelompok pemberontak yang ingin
diakui oleh dunia. Mereka terus melakukan propaganda internasional dengan
memanfaatkan isu pelanggaran HAM.
Sementara itu
pada sisi lain kegiatan kelompok separatis Papua di dalam negeri diantaranya
melakukan aksi kekerasan berupa penembakan dan pembunuhan untuk memancing
reaksi internasional. Aksi penembakan kepada penduduk sipil dan aparat hingga
Nopember ini masih berlangsung. Pengamanan dan penanganan oleh aparat
kepolisian dan TNI terhadap aksi-aksi kekerasan di Papua, dihembuskan sebagai
propaganda terjadinya pelanggaran HAM di Papua.
Upaya mengangkat
isu pelanggaran HAM di forum internasional terus diupayakan kelompok separatis,
diantaranya memanfaatkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF). Menurut informasi
yang kami ketahui bahwa adanya upaya gerakan dari kelompok separatis
Papua merdeka mempengaruhi para peserta agar mengangkat isu pelanggaran HAM di
Papua. Australian West Papua Association (AWPA) mendesak Perdana Menteri
Australia Julia Gillard untuk mengangkat masalah kekerasan dan pelanggaran HAM
di Papua dalam forum BDF. AWPA juga mendorong agar Perdana Menteri PNG Peter
O’Niell membawa masalah Papua di forum BDF agar mendapat perhatian Presiden RI.
Joe Collins dari
AWPA mengatakan mengingat pentingnya acara BDF dan hubungan dekat Australia dan
Indonesia, diharapkan Australia bisa meningkatkan kerja sama dengan peemerintah
Indonesia dalam hal penegakan HAM di Papua. Kami juga berharap agar Komisaris
Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay yang akan menghadiri BDF juga berupaya
mendesak Indonesia memperhatikan masalah penegakan HAM di Indonesia, khususnya
di Papua.
Upaya kelompok
separatis Papua mempengaruhi para pemimpin dunia dalam forum BDF agar
mengangkat isu HAM di Papua, dalam rangka mendorong isu Papua ke tataran
internasional. Kegiatan kelompok separatis tersebut akan memojokkan posisi
Indonesia dan sangat merugikan Indonesia dalam menjaga integritas NKRI.
Kita berharap aparat
keamanan TNI dan Polri di Papua dapat mengantisipasi agar aksi peringatan HUT
OPM tidak dijadikan ajang memancing kekacauan di Papua. Sebab dapat ditebak
gerakan OPM akan melakukan berbagai cara agar aparat TNI dan Polri terpancing
untuk menindak kelompok OPM yang melakukan tindakan anarkis. Dengan begitu
kelompok yang dipersiapkannya begitu
gampang untuk memperkarakan pada HAM yang
telah dipersiapkan sebagai kedok dalam menjalankan berbagai aksinya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar