SEPARATISME PAPUA HARUS DIBERANGUS

Add caption

 Negara mana pun di dunia ini pasti  tidak akan memberi toleransi terhadap gerakan separatis, apalagi namanya negara Indonesia. Tindakan tegas perlu diambil apabila persoalan di Papua menyangkut masalah separatisme yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu harus menjadi prinsip utama dalam mengatasi berbagai insiden kekerasan yang muncul di Papua.

Aksi menakutkan berupa teror dan kekerasan lainnya yang memakan korban jiwa terus berulang di Papua, antara lain berupa teror penembakan, penculikan, dan pembunuhan. Penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut sampai kini belum terungkap.Namun pelaku dibalik utama semua itu tidak terlepas dari campur tangan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini eksis melakukan tidakan kekerasan kepada masyarakat yang tak berdosa.

Kalimat tegas itulah yang sering ditunggu-tunggu oleh rakyat dan seluruh bangsa Indonesia dari pihak pemerintah. Memang, belakangan banyak kejadian penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil di tanah Papua. Bahkan, aparat pun tidak luput menjadi sasaran kekerasan oleh tindakan separatis OPM.  Untuk memberangus separatis OPM tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Karena pada sisi lain TNI dan Polri sering dihadapi dilema yang saat bertugas. Mereka sering dihadapkan pada dua pilihan sulit, yaitu menjalankan tugas dan dituding melakukan pelanggaran HAM. Khusus untuk aksi separatis, diharapkan aparat bertindak tegas. Meski demikian, tetap untuk berhati-hati supaya tidak melanggar HAM.

Segala bentuk separatisme di Indonesia harus dihentikan dan diberangus, karena bisa mengancam keutuhan bangsa, serta kedaulatan NKRI. Yang namanya mau merdeka keluar dari NKRI itu bukan `freedom of speech`, itu separatis, harus dihentikan.

Tantangan dan ancaman terhadap negara saat ini tidak ringan, sangat kompleks sehingga perlu diantisipasi oleh TNI dan Polri. Tantangan pertahanan dan keamanan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain mulai munculnya aktor-aktor bukan negara yang berpotensi sebagai ancaman.