APARAT SANGAT DIBUTUHKAN DI PAPUA

Meningkatnya eskalasi keamanan di Papua akhir akhir ini, akibat permasalahan front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata di beberapa daerah di Papua seperti Puncak Jaya dan Timika terus berlanjut. Ditambah lagi pada , Senin, 20 Februari 2012 lalu  ribuan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat menduduki gedung Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura. Pengunjuk rasa menuntut referendum dan meminta pencabutan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.          Dihadapkan dengan kondisi tersebut keberadaan aparat TNI dan Polri  sangat dibutuhkan demi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Diyakini tindakan tersebut sebagai upaya provokasi  hitam talah dilakukan oleh  separatis  OPM beserta   antek-anteknya untuk mencapai tujuan yang hendak memisahkan diri NKRI.           Dengan demikian  keberadaan aparat TNI  dan Polri di Papua sudah  tepat karena OPM bersenjata merupakan ancaman keutuhan NKRI. TNI selaku pertahanan Negara berkewajiban menumpas para   anasir-anasir kelompok bersenjata yang kerap meresahkan masyarakat.  Dengan munculnya ancaman tersebut maka   tidak masuk akal adanya pihak-pihak tertentu yang menghendaki agar TNI keluar dari Papua.  Tuntutan seperti ini  jelas dapat ditebak arahnya bahwa kelompok tersebut adalah kelompok anti NKRI yang hendak mendirikan Negara dalam Negara.          Kami selaku  putra asli Papua berharap agar  wacana agar TNI keluar  di Papua sangat  tidak rasioanal, dimana hingga saat ini   Papua masih sangat membutuhkan tenaga aparat, termasuk aparat TNI. Sekarang ini masih banyak penembakan dari orang tidak dikenal, seringnya demo minta referendum.  Jika ini tidak dikawal dan dibiarkan oleh aparat maka  bukan tidak mungkin Papua akan lepas dari NKRI.        Kalau kita analisa permainan kelompok tertentu di Papua sudah  sedemikian canggih dimana kelompok–kelompok yang bermain sungguh sangat tersistimatis. Kelompok LSM yang kerap tampil sebagai  pemadam kebakaran sengaja mencari keselahan dan kelemahan TNI dengan berkedok sebagai pembelah  HAM. Contoh paling aktual ketika ada aparat tertembak oleh separatis  sipil bersenjata   kita tidak pernah mendengar adanya kutukan terhadap  kelompok sipil bersenjata   oleh  penggiat HAM.   Maka muncul pertanyaan mengelitik kita,  kepada siapa sebenarnya himbaun ditujuakan  agar  segera menghentikan kekerasan di Papua? Jawabannya secara pasti tergantung pada kelompok mana yang dibela menurut kepentingannya.  Namun yang pasti  jika separatis OPM mau membubarkan diri secara sukarela    maka secara pasti  garansinya adalah seribu persen  tindak kekerasan akan berakhir sendirinya di Papua. Makanya selama masih ada OPM bercokol di Papua, TNI secara pasti juga akan tetap eksis di Papua sebagai penangkal dan penindak setiap jengkal tanah yang hendak mencabik-cabik NKRI tercinta.

SITUASI ACEH HARUS KONDUSIF JELANG PILKADA

Situasi kondusif menjelang pilkada Aceh  merupakan moment yang sangat krusial dan sangat penting. Pasalnya, kelancaran penyelenggaraan dan kualitas demokrasi dalam pilkada sangat dipengaruhi oleh keamanan.  Yang lebih penting lagi adalah menjaga keamanan untuk merawat perdamaian di Aceh yang sudah dirasakan rakyat pasca perdamaian Helsinki.Perdamaian inilah yang menjadi prasyarat mutlak bagi masa depan Aceh yang makin menjanjikan. Jangan sampai modal perdamaian terkoyak dan Aceh kembali bergolak.

             Pada masa damai ini, para pemimpin di Aceh harus lebih berkonsentrasi membangun dan memperbaiki kondisi Aceh yang belum baik. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan adalah tantangan yang harus dipenuhi para calon pemimpin yang kini akan bertarung dalam pemilihan umum kepala daerah.

            Masyarakat Aceh memiliki peluang untuk banyak berbuat bagi masa depan Aceh yang lebih aman, damai, lebih demokratis dan sejahtera. Proses pergantian pimpinan daerah yang dipilih secara langsung menjadi momentum pembelajaran politik kepada masyarakat sebagai bagian dari mekarnya sebuah proses demokratisasi. Dengan demikian  perlu dijalin kerja sama dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menjadi modal utama bagi terbangunnya optimisme Aceh yang lebih baik.

Perjanjian perdamaian yang telah berjalan harus dijaga, karena hal ini menjadi modal utama untuk masa depan Aceh yang lebih menjanjikan. Jangan sampai modal perdamaian ini terkoyak dan Aceh kembali bergolak. Perdamaian ini harus tetap dijaga dan dirawat sampai kapan pun, bukan hanya pada saat menjelang Pilkada pada 9 April 2012 nanti.

Masyarakat Aceh memiliki peluang untuk banyak berbuat bagi masa depan Aceh yang lebih aman, damai, lebih demokratis dan sejahtera. Proses pergantian pimpinan daerah yang dipilih secara langsung menjadi momentum pembelajaran politik kepada masyarakat sebagai bagian dari mekarnya sebuah proses demokratisasi.

 Pada sisi lain yang tak kalalah  pentingnya adalah   dibutuhkannya  kerjasama diantara semua pihak dalam rangka membangun dan memperbaiki kondisi Aceh agar lebih baik. Kepada mereka-mereka yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah Aceh, kita berharap bahwa pilkada ini merupakan salah satu cara untuk membangun tanah Aceh.

Oleh  karenanya kita berharap keamanan merupakan suatu hal mutlak harus dijaga dan dikawal dengan baik untuk menciptakan perdamaian yang abadi. Situasi keamanan yang tidak kondusif akan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh harus didukung oleh situasi keamanan yang baik tanpa ada gangguan apa pun.

Obat-obat yang Bisa Bikin Orang Mengalami Orgasme Spontan

Orgasme biasanya terjadi ketika seseorang mendapatkan rangsangan seksual baik dari orang lain atau diri sendiri. Tapi obat tertentu diketahui memiliki efek samping bisa membuat orang orgasme secara spontan.
Para ahli umumnya mendefinisikan orgasme spontan dengan pengalaman orgasme tanpa adanya rangsangan dari indera seksual dan tidak ada penjelasan fisik lain mengapa orang tersebut bisa mengalami gairah seksual atau mencapai klimaks.

Obat antidepresan yang diketahui memiliki efek samping orgasme spontan terutama golongan Serotonin Selective Reuptake Inhibitor (SSRI), termasuk obat berikut, seperti dikutip dari sexuality.about.com, yaitu:

1. Fluxotine
2. Paroxetine
3. Citalopram
4. Bupropion

Beberapa kasus yang terdokumentasi ada seorang pasien laki-laki yang diketahui mengalami orgasme yang kedua tanpa adanya rangsangan yang terjadi, meski pada orgasme pertama ia mengalaminya secara normal.

Dalam kasus berbeda ada seorang perempuan yang melaporkan mengalami orgasme selama beberapa menit yang terjadi 4-5 kali dalam sehari. Sedangkan perempuan lain melaporkan orgasme spontan yang terjadi 10-15 kali per hari masing-masing kurang dari 1 menit.

BEBERAPA PULAU TERLUAR MENJADI INCARAN PIHAK ASING

Add caption

 Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi1.9 juta mil persegi,

            Dengan luasnya tersebut mengakibatkan banyak pulau menjadi tidak terurus sehingga memungkinkan piak asing untuk mengincarnya. Menurut informasinya wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar hingga saat ini masih menjadi incaran pihak asing/Negara tetangga untuk bisa memilikinya, karena wilayah tersebut disamping memiliki posisi strategis sebagai garis batas penentuan wilayah negara, juga kaya akan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sehingga bila pemerintah lamban dalam mengelola dan menangani sejumlah permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan, maka bukan mustahil wilayah perbatasan atau pulau-pulau kecil terluar akan diambil/diklaim oleh pihak asing.

Sederet permasalahan di wilayah perbatasan maupun pulau-pulau terluar yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Masalah pemberian nama pulau misalnya, dari hasil penelitian dan perhitungan terhadap 17.499 pulau-pulau di Indonesia, hanya 5.689 yang sudah diberi nama, sedangkan sebanyak 11.801 pulau belum ada namanya. Di wilayah NTT misalnya, sedikitnya 134 dari 566 pulau yang tersebar di 21 kabupaten/kota di NTT hingga kini belum diberi nama. Bila ribuan pulau yang belum bernama tersebut tidak segera diberi nama, dan dilaporkan ke PBB, maka pulau-pulau tersebut terancam tidak diakui oleh PBB.

Demikian juga masalah sengketa perbatasan antara Indonesia dengan beberapa Negara tetangga yang belum tuntas, seperti masalah batas pulau Rondo yang berbatasan dengan India, Pulau Berhala dan Sebatik dengan Malaysia, Pulau Sekatung dengan Vietnam, Pulau Miangas dengan Philipina dan Pulau Batek dengan Timor Leste. Belum lagi masih maraknya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan serta kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat perbatasan yang masih sangat memprihatinkan, akibat minimnya infrastruktur yang dimiliki.

Berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah hingga saat ini masih kurang signifikan, terkesan lamban dan kurang terintegrasi, bila dihadapkan dengan kondisi permasalahan di wilayah perbatasan yang demikian kompleks dan memprihatinkan.

 Kita berharap agar penanganan masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar tidak hanya sebatas  rencana diatas tumpukan kertas atau hanya  pada tataran kebijakan di atas kertas wacana, tetapi yang utama adalah adanya action atau tindakan riil di lapangan. Kehadiran negara di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar baik secara berupa fisik maupun non fisik seperti pembangunan infrastruktur seperti  listrik, pendidikan, kesehatan maupun informasi perlu lebih dipacu lebih  cepat lagi sehingga masyarakat diperbatasan dapat menikmati hasil pembangunan.

TNI: KINI DAN NANTI

Dalam sejarah perjalanan bangsa   Tentara Nasional Indonesia (TNI) seiring dengan usia perjuangan bangsa Indonesia. TNI terlahir sebagai prajurit rakyat dari kancah pergolakan pada saat  perang kemerdekaan. Tentara tumbuh dan berkembang dalam  untuk     meningkatkabn   dan membela bangsa, serta menjadi prajurit yang profesional. Kemampuan TNI harus didorong secara terus menerus dalam meningkatkan kemampuannya, baik selaku perorangan prajurit maupun organik satuan.

Tuntutan untuk menjadi abdi Negara  yang  profesional tetapi juga harus modern dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas dan funngsinya.  Kesiapan insititusi Tentara sebagai  kekuatan pertahanan di era global ini hendaknya diimbangi dengan peningkatan alutsista yang modern secara   konsisten, antisipasif, dan prospektif. Dengan demikian maka akan tercipta postur  TNI mampu mengaplikasikan fungsi dan tugas pokoknya sebagai penangkal, pencegah, dan penghancur segala bentuk ancaman yang membahayakan integritas bangsa dan kedaulatan Negara.

TNI tidak boleh lengah dari tugas dan kewajiban utamanya yakni mempertahankan dan membela wilayah kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman-ancaman tersebut antara lain berupa aksi terorisme, gerakan separatisme, konflik sara, friksi antarbangsa, ancaman kedaulatan, dll. Menjaga dan memelihara keutuhan bangsa Indonesia dari berbagai gangguan maupun upaya-upaya pihak luar yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

 Tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang dihadapi TNI dari masa ke masa terus meningkat dan semakin kompleks. Kondisi lingkungan strategis yang berkembang dengan cepat, wilayah yang luas dengan 13.000 pulau, jumlah penduduk yang besar, multikultur dan heterogen, dinamika krusial sparatis yang sporadis, banyaknya objek vital yang harus diamankan, serta kemajuan teknologi persenjataan, mengharuskan TNI untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan standar kemampuan dan kekuatannya.

Kemampuan perang dan pertahanan Negara perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Dalam menjalankan tugas dan menghadapi tantangan di era global, TNI harus dilengkapi dengan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang kuat dan tangguh dengan mengikuti perkembangan teknologi mutakhir. Selain itu TNI perlu senantiasa memupuk potensi dan modal awalnya yakni semangat juang dan dukungan rakyat sepenuhnya. Apabila terjadi konflik dengan Negara lain yang bisa diselesaikan dengan cara diplomasi, maka perang adalah pilihan terakhir. Namun jika persoalannya mengenai kedaulatan negara, maka kedaulatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Oleh karenanya kita berharap agar  TNI memiliki  kekuatan   alutsista yang modern sesui dengan tuntutan perkembangan  zaman . Selain itu, perlu dukungan kebijakan pemerintah dalam hal pembinaan dan anggaran yang dapat meningkatkan profesionalisme TNI dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan yang sangat berat. Menghadapi persoalan bangsa yang semakin pelik terhadap berbagai ancaman yang timbul di dalam negeri dan yang datang dari luar negeri seperti saat ini, maka  dibutuhkan seorang pemimpin yang tegas dan berani mengambil keputusan, visioner, bersikap kritis, serta mampu keluar bertindak cepat dalam mengatasi  berbagai persoalan yang ada.  Semoga !

MENJAMIN EKSISTENSI PERTAHANAN YANG KUAT

Add caption

  Pertahanan suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri apabila belum mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Pembangunan harus dilaksanakan secara  komprehensif dan bersifat strategis, termasuk dengan mengikutkan di dalamnya pengembangan strategi pertahanan negara yang tangguh, demi suatu bangsa yang bermartabat.

Untuk itulah reorientasi penataan strategi pertahanan nasional dan upaya penangkalan dalam konsep geopolitik dan geostrategi berkenaan dengan dislokasi geografi Indonesia yang luas dan masih mempunyai banyak titik rawan (vulnerable points) perlu mendapat perhatian serius bagi bangsa kita kedepan.

Sebab tidaklah mungkin menjaga luasnya wilayah negara dengan perangkat yang minimalis dan tanpa dukungan (politik dan ekonomi) dari seluruh elemen bangsa demi terwujudnya sistem pertahanan yang kuat dan disegani. Sehingga harapan wibawa bangsa dapat kembali terangkat tanpa harus berteriak-teriak “Ganyang Malaysia!!!” dapat diwujudkan melalui keberanian para pemimpin bangsa mengambil kebijakan, serta sikap dan mentalitas profesional seluruh elemen bangsa, dalam penciptaan kekuatan militer yang disegani menjadi pilar-pilar yang saling menguatkan.

Setiap negara berkeinginan untuk selalu dapat meningkatkan kemampuan pertahanan wilayahnya. Dengan kemampuan pertahanan yang kuat maka negara tersebut mempunyai kemampuan diri yang dapat diandalkan untuk menghadapi berbagai macam bentuk ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Isu pertahanan dan keamanan pada dekade terakhir ini semakin kompleks dengan terusiknya wilayah Indonesia di perbatasan, diantaranya batas laut dengan Singapura, batas daratan di Kalimantan Barat dan Timur serta klaim blok Ambalat oleh Malaysia. Bahkan Timor Leste pun kini mulai mengusik perbatasan dengan klaim beberapa wilayahnya di NTT.

 Persoalan-pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgen terhadap integritas negara kesatuan RI, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Patut diingat bahwa penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan.

Harus kita sadari bahwa masalah pertahanan negara merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tanpa mampu mempertahankan diri dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya.

          Oleh karena itu erat kaitannya pertahanan negara dengan harkat dan martabat suatu bangsa, dengan adanya pertahanan negara yang memadai (Postur Pertahanan Yang Kuat)  akan membuat bangsa lain tidak memandang sebelah mata terhadap bangsa kita. Sebagai Negara kepulauan yang memiliki wilayah yang lebih luas

PREDIKSI ANCAMAN DI PERBATASAN

Banyak kalangan menilai bahwa dewasa ini ancaman nirmiliter cenderung lebih menonjol dibandingkan ancaman militer. Bahkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam berbagi kesempatan pernah  memprediksi bahwa ancaman militer terhadap pertahanan negara bakal mengecil di masa depan, namun ancaman nirmiliter akan mendominasi.

Demikian juga ancaman yang paling membahayakan pertahanan nasional dan kedaulatan NKRI di daerah perbatasan bukan ancaman militer dari kekuatan militer asing, melainkan ancaman nirmiliter. Bila  kekuatan militer bisa dideteksi dan dihadapi dengan kekuatan militer, yakni TNI yang ditempatkan di perbatasan, tetapi ancaman nirmiliter yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum akan sulit dideteksi dan dihadapi secara militer.

Salah satu bentuk ancaman nirmiliter adalah penetrasi siaran dan informasi dari negara tetangga yang sulit dibendung dan kemudian diterima masyarakat perbatasan. Bila hal ini dibiarkan, tanpa upaya menanganinya maka pengaruh informasi tersebut dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme masyarakat perbatasan. Karena, masyarakat di daerah perbatasan umumnya masih terisolasi dan tidak banyak menerima siaran nasional, sebaliknya lebih banyak menerima informasi dari negara-negara tetangga. Oleh karena itu, diperlukan pemberian informasi yang mendidik, positif dan nasionalis secara terus menerus dari pemerintah.

Terkait hal ini, maka Negara berkewajiban untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat perbatasan. Banyak orang berpendapat bahwa masalah di perbatasan adalah penting. Sayangnya, masalah akses informasi di perbatasan dianggap kurang urgen dan mendesak. Padahal, informasi memiliki nilai sangat strategis dalam pertahanan dan keamanan sebuah Negara, karena menyangkut kedaulatan NKRI. Sehingga pembangunan infrastruktur komunikasi dan penyediaan informasi nasional bagi masyarakat di perbatasan sangat penting.

Persoalan kebutuhan informasi bagi masyarakat di perbatasan harus segera diwujudkan, karena merupakan salah bentuk pertahanan nirmiliter yang akan menetralisir ancaman nirmiliter negara lain. Kita harus membangun kekuatan nirmiliter untuk mencegah ancaman-ancaman yang masuk dalam bentuk lain, melalui siaran-siaran informasi nasional dalam berbagai bentuk media, baik elektronik maupun cetak.

Oleh karenanya kita berarap agar tindakan yang perlu mendapatkan prioritas adalah menetapkan regulasi terkait akses informasi di perbatasan. Hal ini tentunya memerlukan keterlibatan berbagai instansi terkait seperti Kemenhan, Kemkominfo dan KPI dalam satu kesatuan kerjasama untuk menetapkan keputusan dalam rangka menjaga setiap jengkal tanah dan wilayah NKRI tercinta.