JANGAN BIARKAN OPM RUSAK BUMI PAPUA

Tatkala bangsa kita giat-giatnya mengagendakan pemberantasan korupsi agar tidak menjadi budaya yang merusak tatanan kehidupan bangsa, nun jauh diujung timur sana di Papua, masih saja ada gejolak internal yang dijumpai yaitu belum tuntasnya masalah separatisme yang butuh perhatian kita semua. Apa yang dialami saudara kita di Papua menjadi tanggungjawab kita semua dalam penyelesaiannya dan ini butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita katakan tidak kepada separatisme dan jangan kita biarkan bumi Papua rusak dari ulah orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian dan ketenteraman di Papua.

Sepak terjang gerakan separatis Papua (OPM) sepertinya tidak pernah berhenti meneror dan menciptakan ketakutan kepada warga masyarakat. Perampasan, perampokan, bahkan ancaman senantiasa dilakukan OPM dalam aksinya. Yang patut disayangkan lagi adalah sengaja menciptakan suatu kondisi agar aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Inilah yang mereka inginkan dan ini menurut saya terus akan menjadi ancaman yang serius jika tidak dituntaskan sampai ke embrio-embrio terkecilnya.

Slogan mereka yang selalu dihembuskan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya angan-angan belaka dan itu tidak pernah akan terwujud. Propaganda-propaganda yang menyesatkan dari OPM jangan menggiring kita kepada suatu opini simpatik, tetapi apa yang dilakukan OPM merupakan suatu pembodohan terhadap diri mereka sendiri, karena perkerjaan atau tindakan yang dilakukannya agar memisahkan diri dari Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Menurut pengamatan saya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, keutuhan dan tetap berdiri kokohnya bangsa ini ada dipundak kita semua. Perjuangan para pejuang bangsa dalam mengusir penjajah, patut kita jadikan teladan dalam menumpas para pemberontak bersenjata OPM. Jika kita sepakat untuk menolak keberadaan para separatis, yakinilah bahwa tidak akan ada tempat persembunyian yang tepat bagi OPM.

Kita semua cinta Papua dan menginginkan agar tercipta rasa aman di bumi paling timur Indonesia, untuk itu mari kita pertahankan kedaulatan Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan dan intimidasi yang berusaha merongrong keutuhan negara kita.

PAPUA BAGIAN NKRI YANG TAK TERPISAHKAN

Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran   nasional  yang  tajam)  dari  satu  dengan lainnya  (atau  suatu  Negara  lain). Gerakan separatis bisa berupa gerakan damai atau dilakukan dengan gerakan bersenjata dan tindakan teror yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi tidak aman terhadap suatu daerah atau negara tertentu.

Banyak negara di dunia ini yang masih mempunyai gerakan separatis. Bukan hanya di Asia namun juga di Eropa dan Amerika selatan, seperti di Philipina, Irlandia Utara, bahkan negara kita sendiri, Indonesia. Gerakan separatis jarang sekali dilakukan dengan secara damai, kebanyakan dari kegiatan para separatis dilakukan dengan cara-cara kekerasan bersenjata dan menebarkan teror kepada masyarakat dan berusaha untuk menghasut agar masyarakat mengikuti keinginan politik mereka.

Demikian juga yang saat ini terjadi di Tanah Papua. Gerakan separatis di Papua menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dari penyebutan namanya saja sudah jelas tujuan mereka yakni akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memerdekakan Papua sebagai suatu negara yang berdiri sendiri.

Menilik sejarah bersatunya Papua kedalam NKRI, kita semua tahu bahwa masuknya Papua menjadi bagian NKRI atas dasar hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan sah sesuai “New York Agreement” 1962. Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505 pada tanggal 19 November 1969. Ini berarti kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat Internasional dan PBB.

Dari dasar tersebut sudah merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Namun dari kalangan segelintir orang Papua yang ingin memisahkan diri dan merdeka sebagai negara sendiri, bukti-bukti tersebut dianggap tidak sah, mereka berpendapat  bahwa hasil Pepera tahun 1962 tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua secara keseluruhan dan tidak relevan lagi dengan kondisi Papua saat ini.  

Apapun yang mereka katakan, hasil Pepera yang diperkuat dengan hasil sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 2505 tanggal 19 Nopember 1969 sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada masyarakat  internasional dan rakyat Papua sendiri bahwa bersatunya Papua ke dalam NKRI sah secara de facto dan de jure.  

Upaya sebagian kelompok masyarakat di Papua dan LSM yang bersuara lantang memperjuangkan kondisi Papua sangat disayangkan. LSM tersebut justru sengaja     mengangkat    dan     mengeksploitasi   isu   pelanggaran   HAM,    guna mendiskreditkan aparat keamanan. Karena LSM ini sama-sekali tidak menyadari adanya bahaya/ancaman separatisme di Papua. Bahkan mereka kemungkinan memiliki kerjasama mutualisme untuk memperoleh keuntungan demi kepentingannya.

Serangkaian insiden kekerasan yang masih sering terjadi sungguh mengkhawatirkan kita semua, sehingga insiden sekecil apapun yang bernuansa separatisme tidak boleh dipandang sebagai masalah sepele. Kita harus ingat bahwa ideologi separatisme Papua adalah berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka tidak hanya berjuang pada tataran politik dan diplomasi saja, tetapi juga melaksanakan aksi kekerasan bersenjata dengan sasaran masyarakat, aparat keamanan dan obyek sipil strategis.

Kondisi ini tentunya menjadi tanggung jawab bagi aparat keamanan, baik TNI maupun Polri untuk mampu menangani secara professional, sekaligus persoalan berat yang harus dihadapi mereka sendiri. Karena aparat keamanan, disamping harus tetap waspada untuk  menjaga dirinya dari kemungkinan serangan kelompok separatis, juga harus mampu melindungi masyarakat sipil. Pengalaman menunjukkan, aparat keamanan juga telah menjadi korban keganasan dari separatis Papua, terutama aparat keamanan yang bertugas di pos-pos terpencil dan perbatasan.

Oleh sebab itu, keberadaan pasukan TNI dan Polri di Papua tetap masih dan sangat dibutuhkan sebagai penjaga keamanan Papua, yang tentu saja dengan tetap menjujung tinggi HAM dan bertindak profesional. 

MASALAH PAPUA HARUS DISELESAIKAN BERSAMA

Serangkaian teror penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil dan aparat kemanan di Papua hingga saat ini masih terus berlangsung, peristiwa terakhir yang terjadi adalah penyerangan dan penembakan terhadap iring-iringan kendaraan pengangkut sembako yang melukai pengemudi truk pengangkut sembako tersebut. 

Adanya rencana kunjungan menteri luar negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Indonesia banyak menuai protes dari berbagai kalangan aktivis mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini sangat dimaklumi karena berkaitaan dengan berbagai kepentingan Amerika di Indonesia yang dianggap merugikan Indonesia. Mereka menganggap kondisi bangsa Indonesia saat ini khususnya Papua, tidak terlepas dari peran Amerika yang bermain didalamnya. Permasalahan Papua yang semakin berlarut-larut seperti sekarang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  

Perlu keinginan kuat dari pemerintah, rakyat Papua dan berbagai komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan Papua secara tuntas dan bermartabat. Upaya pemerintah dengan memberikan Otonomi Khusus kepada Papua merupakan salah satu alternatif untuk mensejahterakan rakyat Papua dari hasil sumber daya alam yang mereka miliki maupun dari segi pengaturan rodaa pemerintahan.

Permasalahannya sekarang, banyak kepentingan yang bermain di Papua termasuk kepentingan asing yang ingin berusaha menguasai sumber daya alam yang melimpah di Papua, sehingga Papua terus meradang. Hal ini tidak mungkin bisa kita pungkiri, karena hampir seluruh wilayah di Papua memiliki kandungan sumber daya alam termasuk sumber daya mineral yang sangat melimpah,  bahkan bisa dikatakan terbesar di dunia.

Rencana kedatangan Menteri luar negeri Amerika Serikat ke Indonesia sebanarnya bisa dijadikan momentum penting dalam menyelesaikan permasalahan Papua, sebab walau bagaimanapun peran Amerika serikat tidak bisa dikesampingkan, terlebih lagi Amerika memiliki kepentingan sangat besar di Papua berupa PT. Freeport di sana.

Pemerintah Indonesia setidaknya bisa sedikit menekan Amerika berkaitan dengan kepentingannya di Papua tersebut, dengan menyatakan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan sangat berdampak secara psikologis maupun politis terhadap Integitas NKRI di mata dunia. Hal tersebut sangatlah penting sebab Amerika memainkan peranan sangat  vital di dunia.

Ruben Marey dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah kepemimpinan di daerah, dimana ada ketidakmampuan dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah daerah. Kalau saja, Gubernur atau Bupati yang ada di Papua bisa menyelesaikan persoalan Papua, maka konflik dan kekerasan Papua bisa diredam.

Pernyataan tersebut mungkin ada benarnya, karena saat ini kepala daerah di Papua cenderung apatis dengan kondisi yang ada di Papua.  Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang memikirkan tentang kesejahteraan maupun nasionalisme rakyat Papua.

Namun dari semua hal tersebut, keinginan yang kuat dari pemerintah,   rakyat Papua dan seluruh elemen masyarakat termasuk LSM, merupakan hal penting dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Menyadarkan pihak-pihak yang ingin melepaskan Papua dari NKRI lebih penting dari sekedar retorika tentang pemerataan kesejahteraan, karena pada dasarnya pemerintah sudah banyak berbuat untuk Papua.     

DIALOG, SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PAPUA

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, selain meneruskan program-program pembangunan yang sudah/sedang berjalan, sebuah rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, baik di Papua maupun dengan Jakarta.

Rentang waktu persoalan Papua yang sudah sangat lama, namun sepertinya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Selain itu, hampir semua kebijakan dan program di Papua juga terfokus pada penyelesaian persoalan keterbatasan fisik dan infrastruktur.

Padahal, pendekatan ekonomi dan infrastruktur pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan dan ketertinggalan daerah Papua, sekalipun menggunakan indikator dan parameter yang terukur. Contoh yang paling nyata adalah masih buruknya fasilitas pelayanan publik di Papua, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena masalah di Papua tidak bisa dianalisis secara terpisah, solusinya pun bersifat simultan dan terpadu, serta tidak boleh lagi mengakibatkan munculnya persoalan baru apalagi bersifat represif.

Hal lain, pembukaan lahan di atas tanah adat penduduk asli Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan persuasif. Jangan sampai hanya berpihak pada kepentingan investor, dimana pemerintah daerah di Papua cenderung membela kepentingan investor, serta dengan sengaja melupakan prinsip kepemilikan hak ulayat orang asli Papua.

Terkait itu semua, terasa perlu dan pentingnya diadakan DIALOG. Meski memang dialog bukan solusi, namun dialog bisa menjadi media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi  politik antara Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi penting dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang.

Walaupun terkesan rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog, dengan mengedepankan hal-hal seperti;  berlandaskan pada asas-asas kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghargai. Kemudian harus mampu menyelesaikan berbagai akar persoalan kekerasan di Papua, diantaranya mengenai penanganan terhadap tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol), penataan aparat keamanan dan intelijen yang berada di Papua, serta penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM yang adil.

Dialog nasional tersebut harus dipersiapkan oleh semua pihak berkaitan dengan format dialog, juga harus berdasarkan keputusan politik Pemerintah Indonesia. Tanpa keputusan politik yang resmi, hampir pasti tidak akan mungkin ada dialog damai.

Dari seluruh proses damai dan terutama untuk menuju dialog damai antara Jakarta dan Papua, hal terpenting adalah semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan urgensi dialog.          

Dialog bukan merdeka, dialog juga bukan NKRI, otsus, atau percepatan pembangunan Papua. Esensi dialog adalah sebuah media, alat, cara berkomunikasi bagi para pihak untuk mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan bermartabat, serta keinginan baik untuk mau duduk bersama membicarakan isu-isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan, ketegangan, konflik, dan asal-muasal kekerasan di Papua. 

KSAD Minta Dikoreksi Pasukan

Baturaja,  Mungkin hal ini tidak pernah terjadi saat pemerintah ini dikuasai rejim militer. Di era reformasi TNI sekarang iniasi ini, seorang petinggi militer pun cukup wajar jika minta usulan maupun koreksi dari anggota pasukan.

Seperti diinstruksikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat pengarahan di hadapan tiga ribu lebih pasukan peserta Latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade Tahun 2012 yang dipusatkan di Pusat Latihan Tempur Objek Militer Baturaja (Omiba), Senin (3/8).

Dalam kesempatan itu KSAD mengaku sangat bersyukur karena sudah disetujui Kemhan (Kementerian Pertahanan), anggaran untuk latihan naik 157 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dalam waktu dekat tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2012 bertepatan dengan HUT TNI dijadwalkan sebagian alutsista (alat utama persenjataan) yang dibeli dari luar negeri akan tiba di Indonesia.

Peralatan tempur canggih yang akan dibeli seperti 2 batalyon rudal MLS, 2 batalyon roket, 2 batalyon meriam, semua itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme latihan tempur TNI AD.

Saat ditanya nilai anggaran yang mengalami kenaikan, Pramono Edhi Wibowo enggan merinci. “Pokoknya segitu,” kata ipar Presiden SBY ini seraya tersenyum.

Dikesempatan itu KSAD menginstruksikan kepada pasukan agar menulis masukan dan kritik membangun serta temuan-temuan selama latihan. “Jangan takut sampaikan untuk koreksi kedalam, asalkan jangan menjelek-jelekan intern sendiri,” ujarnya sambil menambahkan masukan jangan menulis nama supaya lebih jujur.

“Silakan berikan kritik, jangan ragu-ragu. Berikan keritik kalian ke dalam, jangan memberikan kritik keluar. Karena jika ada anggota TNI AD yang memberikan kritik keluar, maka saya tidak akan memberi toleransi. Akan saya keluarkan dari satuan ini. Jadi berikan kritik kalian untuk kesatuan ini dari dalam dan bukan dari luar,” tegasnya.

Mengenai persenjataan TNI AD yang sudah tua, pramono mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Bahkan pada Oktober mendatang, TNI AD akan mendatangkan sejumlah roket baru yang berasal dari Rusia.

“Kita akan mendatangkan persenjataan terbaru dengan jangkauan minimal 95 Km yang berjenis roket 95GS,” jelasnya seraya mengatakan, TNI AD akan membentuk Batalyon Armed Roket.

Selain roket, TNI AD juga akan mendatangkan 10 pesawat Hercules, dan Main Batlle Tank (MBT) Leopard.

Ketika ditanya tujuan dari latihan besar-besaran tersebut merupakan pesan kepada negara tetangga akan adanya kekuatan baru TNI. “Kita tidak pernah menantang kekuatan negara lain. Namun pembangunan kekuatan TNI merupakan penyesuaian kekuatan kita dengan negara tetangga,” jelasnya

Pramono Edhi Wibowo mengaku bangga dengan latihan yang dilakukan prajurit TNI AD. Menurutnya tidak ada satupun prajurit yang luka ataupun sakit dalam latihan itu. Demikian juga dengan persenjataan yang dioperasikan. Tidak ada satupun senjata yang mengalami kemacetan.

“Latihan kali ini cukup sukses dilaksanakan. Setelah tahun 1996, baru kali ini kita melakukan latihan besar-besaran kembali. Dan ini adalah awal bagi TNI AD dalam melakukan perubahan yang lebih baik,” katanya dihadapan ribuan anggota TNI AD. Menurut Pramono, evaluasi latihan akan dilakukan secara menyeluruh dan seluruh personel serta pasukan berhak untuk memberikan kritik dalam latihan tersebut.

Sedangkan Komandan BTP (Batalayon Tim Pertempuran) Letkol Inf Suparlan Purwo Utomo dalam dihadapan pers menjelaskan skenario latihan tempur diawali serangan terhadap musuh di Baturaja setelah dua hari lalu pencarian informasi satuan intel dan Ter Kodam II/Sriwijaya.

Dalam latihan besar ini mengerahkan 3.017 personil TNI AD meluncurkan 150 hingga 200 roket dan meriam, sedangkan alat berat yang dikerahkan Tank Scorpion 16 unit, Tank Anoa 16 unit, dan lainnya. “Alhamdulillah semua peralatan tempur berfungsi 100 persen dan tidak ada insiden,” jelas Suparlan.

Sementara itu Seluruh Pangdam Se-Indonesia berkumpul di Pusat Latihan Tempur Objek Militer Baturaja dalam rangka Latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade Tahun 2012 Dalam Latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade yang dliaksanakan Brigif 9/2 Kostrad masing-masing Yonif Linud 501, Yonif 514, Yonif 509, dengan kekuatan 1 Rayon Armed,satu kompi kaveleri, satu rayor Arhanud, satu skuwadron 12 Penerbad (penerbangan Angkatan Darat) satu kompi Zipur dan satun lain Seperti Kopasus, Ki Mekanis, Bekang, Kesehatan, Pernika (Perhubungan).

Latihan disaksikan langsung Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo serta DanKodiklat Letjend TNI Gatot Nurmantio.

Disisi lain dalam latihan tempur ini juga didukung oleh teritorial, tiga Kabupaten yakni OKU, OKU Timur dan OKU Selatan yang diserang musuh. Akhirnya pasukan TNI berhasil merebut kembali. (Satgaspen)

Latancab 2012: Pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) 9/Kostrad Hancurkan Musuh

 

Dengan semangat pantang menyerah, pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) 9/Kostrad yang terlibat dalam Latihan antar kecabangan tingkat Brigade tahun 2012 berhasil melumpuhkan beberapa sasaran. Dalam latihan tersebut para prajurit TNI Angkatan Darat dengan berbagai kecabangan  bersinergi dalam satu misi  berhasil menghancurkan musuh yang ingin membentuk negara baru (Neba) di Wilayah Sumatera Selatan. Latihan tersebut puncaknya ketika materi serangan dengan menggempur musuh pada  Senin (03/09).

Musuh yang berkekuatan satu batalyon berhasil di bumi hanguskan oleh Pasukan BTP yang teridiri dari Yonif Linud 501, Yonif 509, Yonif 514 Raider, 1 Kompi Mekanis Yonif 201, 1 Ki Kav Tank 8, 2 Rai Armed (1 Rai Meriam 76 tarik & 1 Rai Armed Meriam 105 tarik), 1  Rai Arhanudri RBS 70, 1 Kompi Zipur 10, 1 Squadron Penerbad. Selain itu juga didukung oleh satuan Banmin yang terdiri dari Perhubungan, Peralatan, Pembekalan dan Angkutan, Polisi Militer, Kesehatan, Satgas Penerangan dan Satgas lainnya.

Dalam latihan antar kecabangan tingkat Brigade hadir para Pangkotama TNI AD dan disaksikan langsung oleh KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wiboyo yang terus memantau latihan yang dimulai tepat pada pukul 08.00 dan berakhir hingga  pukul 12.30 wib. Latihan yang telah diperagakan oleh para prajurit TNI AD dapat disaksikan langsung di titik tinjau tamu Puslatpur Baturaja  yang luasnya mencapai sekitar kurang lebih 42.000 H.

Setelah sasaran musuh berhasil direbut di tempat konsolidasi, Pramono Edhie Wibowo melakukan pengarahan kepada sejumlah prajurit yang terlibat dalam latihan tersebut. Dalam latihan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo memberi apresiasi yang tinggi kepada para pelaku latihan antar kecabangan tersebut karena melakukan dengan penuh semangat  dan dalam keadaan aman.


Lebih lanjut dikatakan bahwa latihan ancab tingkat brigade merupakan latihan terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI AD pada tingkat Brigade pada kurun beberapa tahun terakhir ini. Sebab latihan tingkat brigade hanya pernah dilakukan pada tahun 1996. Setelah itu tidak pernah dilakukan lagi akibat berbagai kendala. KASAD juga dalam arahannya memberikan penekanan bahwa keberhasilan dalam latihan ini bukanlah merupakan akhir segalanya. Sebab latihan ini dianggap berhasil apabila selamat hingga sampai ditempat tujuan dengan selamat sampai hingga ketemu keluaraga kembali.

Kedepan latihan diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan memberikan masukan yang bersifat konsruktif dalam mekanisme latihan baik secara taktis maupun teknis sehingga kedepannya akan lebih baik dan lebih profesional lagi dalam menjalankan latihan khususnya ditubuh TNI Angkatan Darat.(Satgaspen)

Pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) bergerak taktis menuju ke Daerah Persiapan Aju (DP Aju) dalam rangka melaksanakan operasi serangan untuk menghancurkan musuh yang sedang bertahan di wilayah Martapura Sumatera Selatan, Minggu (02/09).

Pergeseran pasukan diawali dengan pemberian Perintah Operasi (PO) dari para Komandan Batalyon (Danyon) kepada para Komandan Kompi (Danki) di titik tinjau Batalyon masing-masing yang tergabung dalam Pasukan BTP. Batalyon tersebut yaitu Yonif 509, Yonif Linud 501 dan Yonif 514 Raider.

Setelah PO diberikan kemudian BTP melakukan pergerakan taktis menuju DP Aju. Disamping itu BTP juga mendapatkan perkuatan pasukan dari Yonif Mekanis 201/JY dan dari Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur) dari satuan Kavaleri, Armed, Arhanud, Kompi Pernika dan Zeni Tempur (Zipur) guna mendukung tugas operasi serangan untuk menghancurkan musuh.

Pasukan Infanteri bergerak di depan menuju DP Aju diikuti oleh Satbanpur yaitu kendaraan tempur (ranpur) Tank, ranpur panser anoa, ranpur pernika. Sedangkan pasukan armad bergerak menuju ke daerah stelling guna memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuper.

Pada saat pemberian PO tingkat Danyon di tinjau langsung oleh Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Harry Purdianto, Pangkogasgabrat Brigjen TNI M. Setyo Sularso dan Komandan Latihan Antar Kecabangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Pribadi Agus Purwanto. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan keseriusan komando atas kepada peserta latihan antar kecabangan (Latancab) tingkat Brigade supaya berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan latihan dapat tercapai guna menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Darat demi menjaga keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Satgaspen)