OPM DALANG KEKERASAN DI PAPUA

Pesawat komersial Trigana Air ditembak orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Insiden penembakan itu terjadi Minggu (8/4) pagi saat pesawat jenis Twin Otter dengan kode lambung PK-YRF yang terbang dari Nabire itu hendak mendarat. Akibatnya, satu orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Diduga, pelaku berusaha menembak mesin pesawat dengan tujuan agar pesawat yang membawa lima penumpang itu hilang kendali dan menabrak menara (tower) pengawas dan bangunan di pinggir lapangan terbang.

Selain berhasil melubangi lambung pesawat, kabarnya korban tewas bernama, Leiron Kogoya Muliambut (35), wartawan Papua Pos yang tinggal di Nabire sedang yang terluka kena tembakan adalah pilot Beby Astek , kopilot Willy Resubun serta dua penumpang lainnya.

Walaupun pihak kepolisian langsung memburu pelaku penembakan yang diperkirakan bersembunyi di balik pegunungan di sekitar lapangan terbang, namun, karena medannya yang berat, pelaku berhasil melarikan diri. Hingga saat ini tim gabungan TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Aparat memastikan bahwa  pelaku merupakan kelompok separatis atau anggota Organisasi Papua Merdeka.

Dari kronologi kejadian ini diyakini bahwa penembakan dilakukan oleh  kelompok OPM. Karena selama ini yang selalu menembak masyarakat tidak berdosa  dan pos aparat keamanan adalah OPM. Dan, sangat masuk diakal penembakan pesawat tersebut juga pelakunya adalah OPM.  Jika ada  pihak-pihak lain yang menolak keterlibatan OPM itu merupakan bagian dari provokatif menyesatkan.

 Provokatif OPM ini juga didukung oleh beberapa  tayangan media elektronik  beberapa bulan lalu, dimana pimpinan OPM terlihat dengan  pakaian kebesaran berpangkat bintang tiga, beserta anak buahnya yang membawa senjata api, panah, tombak dan senjata tajam lainnya sedang  di wawancarai dan  berbaris ala militer.

Dengan senjata, atribut, simbol dan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, seharusnya  sudah cukup bagi kita untuk mengindikasikan bahwa pembunuhan, penembakan dan kekerasan yang terjadi di Papua adalah kelompok   OPM. Karena tidak ada kelompok bersenjata di Papua selain OPM, maka siapa lagi yang harus dituduh? 

PENEMBAKAN PESAWAT CIPTAKAN TEROR BARU DI PAPUA

Penembakan yang terjadi di Papua, betul-betul memprihatinkan, karena yang ditembak itu adalah wartawan dan masyarakat sipil yang tidak berkaitan dengan masalah. Tentu hal ini betul-betul bentuk provokasi yang tidak bisa diterima.  Penembakan tersebut merupakan bentuk teror baru bagi masyarakat, bahkan bila berlanjut terus, bisa menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat Papua. Dapat dibayangkan kalau beras dan kebutuhan pokok tertunda pendistribusiannya karena merasa tidak aman, kan yang rugi masyarakat luas.

Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan menindak pelakunya dengan segera.  Siapapun yang melakukan itu harus ditindak keras. Karena efek terornya sangat mengkhawatirkan. Kejadian penembakan pesawat Trigana Air oleh kelompok sipil bersenjata di lapangan udara Mulia, Puncak Jaya, Minggu pagi 8 April 2012 lalu tentu telah mencoreng upaya perdamaian di tanah Papua yang tengah dilakukan pemerintah.

Kita berharap upaya-upaya damai dan prioritas pembangunan di Papua jangan dikotori oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mengorbankan masyarakat itu sendiri, baik korban jiwa maupun jasa pelayanan kebutuhan masyarakat Papua. Pelaku tindakan kekerasan dan teror kepada masyarakat sipil serta jasa penerbangan yang melayani kebutuhan masyarakat pedalaman seperti ini harus dihentikan.

Mengingat  wilayah Papua sangat luas,  tiga kali lebih besar dibandingkan Pulau Jawa ditambah lagi masih ditemukan peredaran senjata di masyarakat, maka sekuat apa pun usaha pihak kepolisian dan TNI  melakukan pendekatan keamanan, akan tetapi apabila dari pihak atau kelompok masyarakat masih ada yang tidak ingin kedamaian, maka Papua akan seperti ini. Kondisi ini  tentu menjadi dilema, di satu sisi aparat bertindak tegas, nanti dianggap melanggar HAM

Diharapkan agar aparat Polri bersama TNI  terus bersinergi dengan  aparat Pemda   dapat menuntaskan masalah ini. Ini dimaksudkan agar dapat   mencegah keresahan dalam masyarakat. Kelompok pengacau keamanan di Papua harus segera dihentikan dan perlu ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum dan pemerintah jangan sampai mau kalah terhadap OPM  yang telah meresahkan masyarakat Papua selama ini. 

MASALAH PAPUA SANGAT EMERGENSI

           

Gerakan Separatis Papua dapat dikatakan merupakan gerakan separatis yang paling berbahaya dan mengancam eksistensi keutuhan NKRI, sebab gerakan ini memiliki dukungan politis secara terselubung dari luar negeri yang cukup kuat. Aktivitas separatisme ini terlihat dari serangkaian insiden kekerasan, unjuk rasa yang menuntut referendum dan pengibaran bendera Bintang Kejora pada moment-moment tertentu.

Kasus demi kasus yang masih terus terjadi di Papua, tentu tidak boleh dibiarkan atau dipandang masalah sepele, karena dampaknya sangat meresahkan warga masyarakat dan berpotensi membahayakan keamanan serta integritas  nasional. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok separatis Papua,  bukanlah suatu yang bersifat kebetulan dan spontanitas, tetapi sengaja direncanakan secara matang dan masiv. Sepertinya ada agenda setting yang sengaja dirancang, dengan misi akhir membentuk Papua merdeka, terpisah dari NKRI.

Banyak isu yang dikembangkan untuk mendiskreditkan pemerintah RI dan aparat keamanan baik melalui media massa, mimbar bebas ataupun diplomasi internasional   seperti  isu  tindak  kekerasan  dan  pelanggaran  HAM  oleh  aparat keamanan, ketidakadilan dan diskriminasi di segala bidang terhadap warga Papua, kegagalan otonomi khusus, dan berbagai isu miring lainnya. Semua ini dilakukan untuk membentuk opini publik tentang citra negatif bangsa Indonesia, yang tujuannya tidak lain adalah menggalang simpati dan dukungan masyarakat dunia internasional untuk secara kolektif mendegradasi NKRI.

Oleh sebab itu, kita tidak boleh hanya berdiam diri menyikapi persoalan di Papua, tetapi harus melakukan tindakan nyata untuk menghadang setiap aksi kelompok separatis Papua baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena permasalahan Papua, bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah ataupun aparat keamanan saja, tetapi perlu perhatian dan dukungan penuh dari seluruh warga Negara Indonesia.

Terkait masalah ini, maka aparat keamanan baik TNI maupun Polri  harus berani melakukan tindakan yang tegas dan terukur. Perlu konsistensi penegakan hukum  untuk memberikan efek jera kepada para pelaku makar dan separatisme, demi menyelamatkan rakyat dan keutuhan NKRI dari ancaman separatisme. Kita tidak boleh membiarkan aksi separatisme terus membesar, tidak boleh membiarkan aparat keamanan dan masyarakat sipil terus menjadi korban. Sekecil apapun bibit separatisme dan aksinya harus diredam dan dibasmi sampai habis keakar-akarnya.

Kita harus menghentikan aksi separatisme, termasuk gerombolan bersenjata ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau benar kepemilikan senjata tidak dibenarkan, tidak mampukah kita memberantas kepemilikan senjata di Papua? Melanggar HAM? Mestinya bisa dibantah. Sebab, melindungi warga negaranya adalah hukumnya wajib bagi setiap negara. Hal ini penting, agar kita tidak perlu menyaksikan lagi isak tangis keluarga dan isteri anggauta TNI/Polri yang menjadi korban penembakan disana. Kalau ada pelanggaran HAM, mestinya justru harus dialamatkan pada gerombolan bersenjata itu.

ACEH DAN PAPUA MENJADI SOROTAN

       

Persoalan di Aceh dan Papua terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, baik dari  pengamat, pengusaha, politisi  termasuk dari Senayan, bahkan rakyat  biasa. Kasus terakhir di Aceh adalah kerusuhan dan pembakaran pasca pemilukada yang serentak dilaksanakan  hampir disemua Kabupaten dan Provinsi yang sebagian hasilnya tidak bisa diterima oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan kerusuhan dan pembakaran beberapa kantor sekretariat KPU, KIPP dan  beberapa kantor kecamatan di bakar. Sementara di Papua, satu orang tewas dan empat luka-luka ketika pesawat komersial milik Trigana air ditembaki orang tak dikenal yang diduga dari kelompok OPM.

Persoalan-persoalan Aceh dan Papua  kini menjadi pembicaraan baik antara DPR dengan pemerintah maupun dilingkungan masyarakat sendiri. Sambil menunggu hasil akhir pemilukada Aceh maupun hasil penyelidikan kasus penembakan pesawat Trigana Air, tentunya tidaklah  berlebihan bila kita  sedikit mengulas tentang  dua wilayah ini yang selalu sarat dengan nuansa konflik berkelanjutan yang sudah puluhan tahun tak kunjung reda.

Dua wilayah ini memang beda persoalannya walaupun awalnya di Aceh juga muncul separartis GAM namun pasca MoU Helsinki, niat separatis GAM mulai redup, dan yang kini muncul adalah kekerasan bersenjata  berupa penembakan dan pembunuhan yang kental dengan aroma politik terkait isu pemilukada maupun isu SARA. Sedangkan di Papua separatis OPM masih menjadi momok menakutkan bagi  aparat  keamanan disana  karena  aparat  sulit  membedaka  antara separatis OPM dengan rakyat  biasa, sehingga ketika melakukan pembersihan dan penumpasan separatis melalui cara-cara represif dapat dipastikan menimbulkan  pelanggaran HAM. Sebaliknya ketika dilakukan pendekatan persuasif aparat kita yang justru menjadi bulan-bulanan separatis OPM, sudah  banyak aparat baik TNI maupun Polri yang menjadi korban keganasan  OPM.

Jalan terbaik saat ini nampaknya memang harus mengedepankan dialog dan jalan damai, menyadarkan mereka bahwa kekerasan bukanlah solusi dalam  menyelesaikan setiap persoalan, kekerasan justru akan membawa kekerasan baru, dan itu tentu tidak diharapkan oleh kita sebagai  warga Negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu kita berharap bahwa  persoalan  Aceh dan Papua yang  kini sedang hangat dibicarakan diberbagai kalangan, pemerintah dan DPR,  dapat  menyimpulkan  akar permasalahan atau paling tidak dapat meredakan  keinginan para perusuh  di dalam melakukan aksi kekerasan dan lebih memilih  jalan damai serta dialog ketimbang mengangkat senjata.

JANGAN BIARKAN KEBIADABAN OPM

            Aksi kelompok separatis Papua OPM (Organisasi Papua Merdeka) belakangan ini semakin mengila saja. Mereka tidak saja melakukan aksi kekerasan bersenjata seperti dengan melakukan penyerangan/penembakan terhadap aparat dan warga masyarakat, tetapi juga melakukan aksi-aksi politik untuk memisahkan diri dari NKRI. Insiden terbaru berupa penembakan pesawat komersial Trigana Air di Lapangan Terbang Mulia Papua, yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 warga sipil lainnya terluka. Berbagai upaya dilakukan OPM mulai aksi kekerasan bersenjata, penghadangan terhadap aparat keamanan, loby-loby internasional sampai dengan kongres untuk mendirikan Negara Federal Papua Barat, yang terpisah dari NKRI. Hal ini tentu menjadi  ancaman serius dan berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa.

                Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain bagi kita bahwa segala kegiatan dan aksi OPM harus segera dihentikan. Sayangnya, tidak semua elemen bangsa ini memiliki visi yang sama dan menyadari akan bahaya ancaman separatis OPM. Sebagian kalangan justru malah terprovokasi dan terjebak oleh permainan dan perangkap yang sengaja di mainkan oleh OPM. Celakanya, ada tokoh agama dan pengamat yang mendukung mereka, bahkan ada beberapa LSM yang membela OPM atas nama HAM.

                Kita perlu menyadari bahwa salah satu perangkap yang dimainkan oleh OPM adalah masalah HAM (Hak Asasi Manusia). OPM sengaja memancing aparat keamanan untuk melakukan aksi balas dan tindakan represif terhadap berbagai aksi kekerasan yang dilakukan OPM. Bila aparat keamanan sampai terpancing melakukan aksi represif, maka akan dieksploitasi sebagai tindakan pelanggaran HAM. Mengingat isu HAM ini berdampak luas, dan dapat menjadi pintu masuk bagi pihak asing untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan di Papua.

                 Disisi lain, berbagai aksi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh OPM tidak pernah ada yang mau peduli. OPM seolah kebal terhadap pelanggaran HAM. Saya belum pernah mendengar ada LSM (seperti Kontras, Imparsial, Elsham) yang mempermasalahkan pelanggaran HAM yang dilakukan OPM. Fokus perhatian Komnas HAM dan LSM terkait masalah HAM hanya ditujukan kepada aparat keamanan saja. Aksi kekerasan kelompok OPM seolah mendapat legitimasi dari LSM. Akibatnya kelompok OPM semakin brutal dan masiv dalam melakukan aksi kekerasan bahkan melakukan tindakan makar.

                Sementara aparat keamanan yang coba melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku aksi kekerasan yang diduga dilakukan OPM, justru dituduh melakukan pelanggaran HAM. Aksi persuasif yang dilakukan aparat keamanan, justru dibalas dengan aksi kekerasan oleh OPM. TNI dan rakyat yang melakukan karya bhakti justru ditembaki oleh OPM.

Untuk memburu kelompok separatis bersenjata OPM yang beroperasi di hutan Papua, memang harus mengedepankan TNI, karena TNI memiliki kemampuan untuk itu, sementara untuk proses hukum Polri-lah yang dikedepankan. Kita sepakat, semua pihak harus menjaga kedamaian di Papua. Jangan lagi ada kekerasan baik dari aparat ataupun OPM. Tetapi bila aparat keamanan sudah persuasif dan melakukan pendekatan kesejahteraan, sementara OPM terus dibiarkan melakukan kekerasan, ini sama saja membiarkan rakyat dan aparat jadi korban kebiadapan OPM.

TEROR DI PAPUA HARUS DIHENTIKAN

Aksi kekerasan di Bumi Cendrawasih sampai saat ini masih sering terjadi. Terakhir adalah ditembaknya pesawat komersial Trigana Air yang hendak mendarat di Puncak Jaya Papua. Pelaku penembakan pesawat ini adalah orang-orang yang sengaja memperkeruh suasana, yang sudah berangsur-angsur membaik  dengan teror secara mendadak dan tidak memandang siapa saja yang menjadi sasarannya. Akibat dari penembakan ini seorang jurnalis tewas dan mencederai 4 orang lainnya. Dapat dipastikan yang melakukan penembakan dan penebar teror selama ini di Papua adalah kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Untuk itu apapun bentuk dan tujuannya, teror yang ada di Papua harus segera dihentikan agar masyarakat merasa aman dan situasi kembali kondusif.

Mengapa bisa dikatakan ulah para pemberontak separatis bersenjata alias OPM? Di bumi Indonesia ini, diluar dari aparat keamanan TNI dan Polri, siapapun yang berhak memegang senjata adalah orang-orang yang telah mendapat izin dari pemerintah. Karena itu, ulah separatis bersenjata  inilah yang menjadi satu-satunya penyebab terjadinya penembakan. Kuat dugaan kelompok separatis bersenjata kembali mengingatkan bahwa gerakan mereka masih ada dan ini mengindikasikan dan memberi sinyal kepada aparat TNI/Polri bahwa mereka masih eksis.

Untuk itu, kami menghimbau kepada aparat TNI/Polri untuk sesegera mungkin melakukan langkah-langkah penindakan. Jangan biarkan mereka melebarkan gerakan, tumpas habis sampai ke akar-akarnya. Masyarakat sudah sangat gerah dengan teror dan ancaman ini. Apapun bentuk dan tujuannya, siapun tidak dibenarkan melakukan kekacauan di NKRI. Jika melakukan tindakan kekerasan apalagi kekacauan akan berhadapan dengan aparat TNI/Polri, masyarakat dan tentu saja hukum yang berlaku di Indonesia.

Kepada aparat TNI/Polri, jangan ragu dalam bertindak. Tumpas habis para pengacau yang mengganggu ketertiban umum, apalagi membahayakan integritas bangsa dan negara Republik Indonesia. Kepada masyarakat dihimbau untuk tidak ikut terpancing dan bersikap tenang agar suasana tidak keruh. Mari kita percayakan, penangkapan dan penumpasan para pemberontak separatis bersenjata kepada aparat terkait dalam hal ini TNI dan Polri. Informasi sekecil apapun sangat berharga bagi aparat keamanan untuk melokasi dimana keberadaan para pemberontak itu.

Ingatlah, kita satu bangsa satu tanah air, apa yang dirasakan rakyat di Papua, kami juga turut merasakannya. Karena itu, marilah kita sama-sama berpartisipasi membantu aparat keamanan dalam bekerja. Mari kita dukung dan berdoa, kiranya aparat keamanan dapat menangkap para separatis OPM agar bumi Papua kembali kondusif seperti yang kita inginkan bersama. 

PENEMBAKAN GANGGU UPAYA DAMAI DI PAPUA

Ketenangan di Papua kembali terusik, sebuah Pesawat komersial Trigana Air ditembak orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Akibatnya, satu orang tewas dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Insiden penembakan itu terjadi Minggu (8/4) pagi saat pesawat jenis Twin Otter yang terbang dari Nabire itu hendak mendarat. Diduga, pelaku berusaha menembak mesin pesawat dengan tujuan agar pesawat yang membawa lima penumpang itu hilang kendali dan menabrak menara (tower) pengawas dan bangunan di pinggir lapangan terbang.

Selain berhasil melubangi lambung pesawat, kabarnya penembakan itu menewaskan satu penumpang, Leiron Kogoya Muliambut (35), wartawan Papua Pos yang tinggal di Nabire.  Dan melukai pilot Beby Astek, kopilot Willy Resubun serta dua penumpang lainnya.

Walaupun pihak kepolisian langsung memburu pelaku penembakan yang diperkirakan bersembunyi di balik pegunungan di sekitar lapangan terbang, namun karena medannya yang berat, pelaku berhasil melarikan diri. Hingga saat ini tim gabungan TNI dan Polri dikabarkan masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga   kelompok  bersenjata  Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan,  bahwa kekerasan dan teror kepada masyarakat sipil dan jasa penerbangan yang melayani kebutuhan masyarakat Papua harus dihentikan. Penembakan pesawat Trigana Air oleh kelompok sipil bersenjata telah mencoreng upaya perdamaian di tanah Papua yang tengah dilakukan pemerintah.

Upaya-upaya damai dan prioritas pembangunan di Papua telah dikotori oleh tindakan yang tidak bertanggungjawab bahkan telah mengorbankan masyarakat itu sendiri, baik korban jiwa maupun jasa pelayanan kebutuhan masyarakat Papua. Pemerintah telah berupaya keras untuk menjaga perdamaian di Papua. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk membentuk unit percepatan pembangunan di Papua. Bahkan telah diupayakan dialog antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua. Namun adanya aksi penembakan di bandara Mulia Puncak Jaya telah mengganggu upaya damai di Papua.

Untuk itu diharapkan Polri dengan dibantu aparat TNI dan Pemda setempat, dapat menuntaskan masalah ini, agar tidak meresahkan masyarakat. Kelompok pengacau keamanan di Papua harus dihentikan dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.  Sebagai warga masyarakat yang jauh dari Papua berharap agar masyarakat Papua ikut membantu aparat keamanan untuk menangkap pengacau bersenjata, mengingat aparat keamanan tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dibantu masyarakat. Mari kita satukan tekad untuk bersama-sama memberantas separatis OPM. Jangan biarkan rakyat Papua menderita akibat kebiadaban separatis OPM.