PAPUA SEMAKIN MEMANAS

Aksi teror berupa penembakan masih terus terjadi di Papua. Aksi penembakan yang terakhir oleh orang tidak dikenal ini kembali terjadi pada Minggu (10/6) pukul 21.15 WIT. Akibatnya seorang satpam Saga Mall Abepura bernama Tri Surono tewas ditembak orang tidak dikenal di halaman FKIP Universitas Cenderawasih (Uncen), Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura, Kota Jayapura.Terjadinya penembakan tersebut tentu saja akan menarik perhatian nasional maupun internasional sekilipun. Pasalnya selain warga Indonesia juga ada warga negara asing Dietmar Peiper yang telah diberondong timah panas oleh orang yang tak dikenal  seorang yang berkebangsaan Jerman.Penembakan tersebut secara langsung akan mempengaruhi  dan menyebabkan akan terbentuk opini dunia secara negative tentang masalah keamanan di Indonesia. Penembakan ini  juga akan menambah daftar panjang kasus penembakan di bumi Cendrawasih. Pasalnya selama tahun 2012 saja selama lima bulan terakhir  ini menurut informasinya bahwa telah terjadi 12 kali penembakan.Dugaan yang paling mungkin adalah dilakukan oleh separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini kerap melakukan tindakan penembakan. Kemungkinan lain   meningkatnya aksi penembakan ini disebabkan karena maraknya perdagangan dan peredaran senjata api dan amunisi illegal di Papua. Hal ini didasarkan ketika pada 19 Januari 2012 lalu,  aparat  berhasil menangkap empat orang warga di Timika, Papua, karena membawa dua senjata api rakitan (laras panjang dan pendek) illegal dari Ambon. Di duga, senjata api itu berasal dari sisa-sisa konflik (Aceh, Poso, Ambon bahkan dari Filipina Selatan). Saat ini senjata api dan amunisi tidak sulit dicari. Terlebih lagi, geografis di Papua sangat mendukung peredaran barang-barang berbahaya itu.Kita berharap agar  aparat TNI-Polri yang sedang bertugas di Papua   untuk tidak lengah dalam menghadapi situasi tersebut. Aparat TNI dan Polri  harus lebih mengintensifkan sweeping terhadap kepemilikan senjata api di masyarakat. Namun dalam melakukan sweeping ini, aparat harus bersikap persuasif terhadap warga yang masih menyimpan dan memiliki senjata api ilegal. Berikan penjelasan kepada warga bahwa kepemilikan senjata api ditangan yang tidak berhak, bisa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain.

Bila memungkinkan  jika ada warga yang secara sukarela mau menyerahkan senjatanya, diberikan semacam hadiah sebagai pengganti atas kesadarannya memberikan senjatanya kepada aparat terkait. Kita berharap agar  cara seperti ini paling efektif dilakukan terhadap warga yang masih memiliki dan menyimpan senjata api di sana untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi. Semoga!

AKSI KEKERASAN DI PAPUA HARUS SEGERA DIHENTIKAN

Aksi menakutkan berupa teror dan kekerasan lainnya yang memakan korban jiwa terus berulang di Papua, antara lain berupa teror penembakan, penculikan, dan pembunuhan. Penembakan yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut sampai kini belum terungkap.Namun pelaku dibalik utama semua itu tidak terlepas dari campur tangan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama ini eksis melakukan tidakan kekerasan kepada masyarakat yang tak berdosa.

Apalagi sejak awal tahun 2012 hingga memasuki bulan Juni 2012  menurut informasinya tercatat  sekitar   19 kasus kejadian  yang menewaskan 17 orang, baik warga sipil maupun aparat keamanan. Peristiwa terakhir terjadi pada 10 Juni 2012 kemarin terjadi  penembakan terhadap seorang satpam sekaligus tukang ojek di halaman Kampus Universitas Cendrawasih.

Kualitas kekerasan di Papua akhir-akhir ini cenderung meningkat. Jika tahun lalu pencegatan dan penembakan terjadi di pinggiran kota, seperti Nafri dan Abe pantai, kini teror telah merangsek ke jantung Kota Jayapura. Rentang waktunya pun semakin berdekatan.

Di Kota Jayapura dalam  dua minggu terakhir ini telah   terjadi tiga kali penembakan dan satu pembakaran mobil. Peristiwa pertama terjadi pada 23 Mei 2012 warga menemukan sebuah kendaraan dibakar di Waena dan di dalamnya ditemukan sesosok mayat. Lalu kemudian pada 29 Mei 2012, seorang warga Jerman, Dietma Pieper, ditembak orang tak dikenal saat berekreasi di Pantai Base G, Jayapura. Kemudian disusul  pada 4 Juni 2012, telah terjadi  penembakan terhadap Gilbert Febrian Madika, siswa SMA di Jaya Pura.

Yang paling mengejutkan kita semua ketika pada 6 Juni 2012, pukul 21.00 WIT, di Jayapura, Arwan, pegawai negeri sipil di lingkungan Kodam XII Candrawasih, tewas tertembak oleh orang tidak dikenal. Lokasi penembakan tidak jauh dari Kantor Wali Kota Jayapura saat korban berjalan kaki menuju rumahnya. Korban tewas dengan luka tembak pada bagian leher.

Dengan adanya sejumlah rentetan kasus penembakan di Papua tidak ada jalan lain kecuali pelakunya  harus diusut tuntas. Aparat TNI dan Polri harus antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Perlu diantisipasi   bahwa rentetan kasus penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan tidak menutup kemungkinan ada upaya kelompok separatis untuk menginternasionalisasi masalah Papua. Aksi separatis OPM harus segera dihentikan dan ditumpas hingga keakar-akarnya agar warga masyarakat Papua dapat beraktifitas kembali sama seperti dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. 

ADA DUGAAN TANGAN ASING DI BALIK GEJOLAK PAPUA

Pada beberapa hari terakhir ini berita tentang Papua kian mencuat dan menjadikan head lines oleh berbagai media di tanah air. Trend pemberitaan masalah Papua terkait masalah penembakan terhadap aparat militer dan sipil terus terjadi di tanah Papua. Lalu dimana keterlibatan pihak asing dalam keterlibatan dalam sejumlah penembakan beberapa hari terjadi di Papua?

 Menurut  Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin pernah mengatakan bahwa  bahwa ada dugaan tangan asing yang ikut berperan dalam rentetan gejolak di wilayah Indonesia paling timur itu.  Melihat data tindakan kekerasan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir saja, korban telah berjatuhan tersebar di hampir semua kota di wilayah Papua.

Salah satu contoh rentetan peristiwa yang ibaratnya bertali temali artinya saling menyambung antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Seperti dimulai dari  pada kasus   Sorong satu orang warga sipil meninggal, di Puncak Jaya tujuh orang aparat meninggal dan satu luka, warga sipil yang ikut jadi korban meninggal lima orang dan luka dua orang.

Lalu kemudian kejadian  di Mulia satu orang aparat meninggal, di Wamena satu orang aparat meninggal, di Abepura empat warga sipil meninggal, di Jayapura satu aparat meninggal dan  lima warga sipil meninggal. Sementara di Merauke dua aparat meninggal, di Timika/mimika tiga aparat meninggal dan satu luka, korban dari warga sipil tiga luka, di Paniai satu warga sipil meninggal dan empat luka.

Jika dicermati dalam sejumlah kasus tersebut bahwa   dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya, terlìhat jelas kasus ini sepertinya terorganisir dengan rapi, sistimatis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik dan dengan biaya yang cukup besar melalui operator lokal di lapangan.

Tentunya dalam menjalankan misinya tersebut telah memiliki tujuan  antara lain menciptakan instabilitas di Papua dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI. Ketika skenario itu muncul, pemerintah dan aparat TNI dan Polri di daerah dalam keadaan tidak solid (atau dibikin tak solid?). Pemda tidak efektif sama sekali, disusul dengan riuh rendahnya pilkada yang menimbulkan ketegangan-ketegangan baru.

Oleh karenaya kita berharap kepada aparat TNI dan Polri yang berada di Papua agar segera bertindak tegas kepada siapapun yang bertindak anarkis. Tembak ditempat kalau perlu dilakukan demi untuk mencegah tindakan brutal para pelaku kejahatan. Masyarakat Papua harus segara bahu membahu bersama berbagi aparat yang ada di Papua untuk bersinergi melawan tindak kejahatan. Jangan berikan kesempatan pelaku kejahatan bercokol di Papua walau  sedetikpun.

PEMBANGUNAN DI PAPUA HARUS PERCEPAT

 

Papua merupakan bagian NKRI sudah final dan diakui dunia. Permasalahan Papua adalah permasalahan dalam negeri. Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan di Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui percepatan pembangunan di Papua. Upaya pemerintah ini layak didukung semua pihak agar Papua tidak bergejolak lagi, jika masyarakatnya sudah sejahtera.

Persoalan Papua akhir-akhir ini mencuat kembali setelah banyaknya kasus gangguan keamanan yang diduga dilakukan kelompok separatis Papua, dan meresahkan masyarakat. Banyak pihak yang menilai permasalahan Papua akibat kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum meratanya pembangunan di Papua. Untuk itu, pemerintah telah berupaya untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Perpres 66 Tahun 2011 tentang UP4B.

Berbagai seperti tokoh Papua Paskalis Netep pernah mengatakan bahwa sesungguhnya gejolak yang terjadi di Papua akibat pemerintah pusat masih belum secara maksimal memberikan perhatian kepada masyarakat asli Papua, meski sudah ada Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta untuk arif dan bijaksana dengan pendekatan adat dalam menyelesaikan masalah Papua. Ada kekeliruan besar yang dilakukan negara yakni belum adanya prioritas pembangunan empat bidang yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan infrastruktur. Sehingga, muncul ketidakpuasan dari masyarakat asli Papua.

Namun demikian pemerintah segera menjawab krtikan tersebut dengan  menjawab persoalan konflik di Papua dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B).  perlu diketahui bahwa pada tahun  2012 ini, dana otonomi khusus untuk Papua dianggarkan Rp3,83 triliun dan Papua Barat Rp1,64 triliun. Selain itu, pada 2012 juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua Rp571,4 miliar dan Papua Barat Rp428,6 miliar.

Kita berharap seluruh kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah agar optimal. Sebab  untuk mempercepat pembangunan di Papua harus dilakukan secara terpadu dan didukung semua pihak, dengan tujuan utama mensejahterakan rakyat Papua yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu adanya pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan daerah, terkait percepatan pembangunan tersebut. Sosialisasi di masyarakat tentang upaya percepatan pembangunan perlu digalakan melalui berbagai media dan kesempatan.

PANCASILA JANGAN DILUPAKAN

Add caption

Momentum peringatan hari Pancasila setiap bulan Juni ini harus dijadikan momentum yang tepat   sebagai bangsa Indonesia untuk mengevaluasi, apakah kehidupan berbangsa dan bernegara kita sudah baik ataukah malah merosot. Peringatan hari lahir Pancasila kemarin   sebagai kilas balik untuk tidak melupakan Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pancasila  selama ini sudah teruji kemampuannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Sehingga rasa kebhinekaan tetap terjaga dan kerukunan umat terbina dengan baik. Gotong royong dan saling membantu sebagai cirri khas kehidupan bangsa Indonesia kini mulai luntur seiring semakin menipisnya rasa kebangsaan tanpa dilandasi dasar negara Pancasila. Kenapa demikian, karena selama era reformasi seolah Pancasila mulai ditinggalkan. Sehingga wajar kalau konflik social sering terjadi karena sudah tidak ada norma dan nilai-nilai yang dipahami masyarakat.

Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, meminta semua kekuatan tokoh bangsa, baik dalam pemerintahan, politik, maupun kemasyarakatan untuk mengembalikan tegaknya nilai-nilai Pancasila. Upaya ini perlu dilakukan agar suasana kehidupan bernegara serta bermasyarakat dapat terwujud secara berdaulat, harmonis, dan melahirkan kemartabatan rakyat untuk hidup sejahtera. Para tokoh bangsa tidak boleh bersikap abai atas terjadinya kemerosotan nilai Pancasila. Pengabaian ini membuat keadaan masyarakat kehilangan pedoman luhur dalam berbangsa.

Sekarang ini sangat terasa bahwa terkikisnya hasrat solidaritas sosial maupun persatuan nasional, lemahnya pengaturan kepentingan rakyat terhadap modal asing, berkembangnya perekonomian kapitalisme yang anti rakyat dan sangat neoliberalistik, serta hilangnya kebanggaan pada nasionalisme keindonesiaan.

Kondisi sosial kemasyarakatan semakin mencemaskan karena mudah tersentuh konflik, baik horizontal maupun vertikal, sementara tatanan hukum yang mengendur dan tidak sepenuhnya mengayomi rasa keadilan rakyat juga begitu memprihatinkan. Hal ini karena akibat terabaikannya nilai-nilai Pancasila.

Saya berharap para pimpinan nasional dan tokoh masyarakat tidak melupakan Pancasila baik sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan momentum hari Pancasila ini, mari kita gelorakan kembali semangat Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup sabagai bangsa yang berideologi Pancasila. 

SIMBOL DAN ADAT ORANG ASLI PAPUA SERING DIPERJUAL BELIKAN

 Komite Nasional Papua Barat (KNPB) adalah sebuah kelompok masyarakat Papua yang berkampanye untuk kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Namun, dalam melakukan kampanyenya (aksi demo), KNPB sering menggunakan simbol-simbol dan nama adat. Dalam aksi demonya, mereka juga sering membawa senjata tradisional seperti panah, tombak maupun kapak yang merupakan simbol adat dari orang asli Papua. Patut diketahui juga bahwa setiap aksi demo yang dilakukan oleh kelompok KNPB ini selalu berakhir ricuh dan anarkis.

Aksi demo yang dilakukan massa dari KNPB di Sentani, Papua, Senin (4/6) lalu, berakhir rusuh. Polisi membubarkan aksi itu karena demo tersebut tidak mendapat izin dari pihak kepolisian setempat. Akibat kejadian tersebut, dua orang warga mengalami luka-luka terkena panah, dan seorang pendemo meninggal diduga karena terinjak-injak massa saat dibubarkan aparat.

Kejadian bermula ketika massa KNPB dengan menggunakan sejumlah truk hendak menuju arah Waena dihalau dan dibubarkan oleh aparat keamanan. Karena tidak diperbolehkan melintas akhirnya massa bubar dan terpencar kembali ke arah Sentani.  Ketika sampai di Kampung Harapan, beberapa orang massa KNPB melakukan pengrusakan sejumlah rumah warga dan toko yang ada di sepanjang jalan Hawai Sentani. Selain itu, salah seorang massa KNPB menghamburkan panah kemana-mana hingga mengenai warga.

Salah seorang Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah-Jayawijaya, Alex Silo Doga, sangat prihatin dengan apa yang dilakukan oleh KNPB itu. Menurutnya, KNPB boleh-boleh saja melakukan demo, tapi jangan lagi membawa nama adat, karena adat bukan alat mainan dan sembarangan untuk digunakan. Kalau mau membawa nama adat, harus sesuai dengan yang telah diputuskan oleh adat dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dapat mengganggu serta merugikan orang lain.

Kita baru tahu, bahwa demo yang dilakukan oleh KNPB selama ini ternyata hanya menjual simbol dan adat orang asli Papua (mengatasnamakan orang Papua). Mereka juga telah membohongi anak-anak muda di Papua untuk ikut berdemo. Banyak orang tua yang berharap agar anak-anaknya bersekolah dengan baik, supaya menjadi manusia yang berguna bagi daerahnya kelak. Namun mereka kecewa ketika anak-anaknya ikut-ikutan berdemo dan mengorbankan pendidikannya demi berdemo. Akibatnya pendidikan mereka menjadi terbengkalai dan akhirnya tidak pernah selesai.

Sekali lagi kita meminta kepada KNPB agar tidak menjual simbol dan adat orang asli Papua serta tidak mempengaruhi/memprovokasi anak-anak muda di Papua untuk berdemo yang anarkis.  Sebagai pemerhati  Papua seharusnya kita patut senang dan bersyukur, karena Pemerintah sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang asli Papua dalam mekanisme Otsus. Di sisi lain kita juga mengharapkan kepada para aparat TNI dan Polri agar tegas dalam menindak pelaku kriminal. Karena apabila dibiarkan maka simbol-simbol adat yang selama ini disakralkan di Papua akan menjadi alat legitimasi untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompok.

WILAYAH PERBATASAN DALAM DINIMAIKA KEHIDUPAN

Panjang garis perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini lebih kurang 780 kilo meter, terdiri dari Kabupaten Jayapura di sebelah utara membujur ke selatan sampai muara sungai di kabupaten Merauke. Garis batas itu ditandai dengan 52 patok batas atau monumen meridian serta kondisi medan yang pada umumnya berupa hutan belantara, pegunungan, dan sungai-sungai. Sementara itu terdapat beberapa kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Papua Nugini, Australia, dan Guam. Mayoritas warga Papua yang hidup di kawasan itu hidup di bawah garis kemiskinan, apalagi warga yang berada di perbatasan yang amat jauh dari segala fasilitas publik.

Dalam rangka peningkatan pembangunan dan ekonomi serta infrastruktur berupa jalan dan jembatan serta pasar juga harus segera terealisasi. Hal yang paling mendesak ialah pembangunan layanan kesehatan, penerangan listrik , pasar, tempat ibadah maupun pendidikan, untuk itu diharapkan semua pihak yang berkepentingan membangun Papua harus sesuai dan benar-benar  dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak ada aliran listrik pada malam hari, hal ini menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Bagi personil termasuk prajurit TNI yang bertugas di wilayah perbatasan bahwa kendala yang ditemui adalah kurangnya infrastruktur jalan yang sempurna, jarak antara satu pos dengan pos yang lain sangat jauh. Kondisi itu ditambah medan yang sulit dipantau menjadi celah yang sering dimanfaatkan penduduk lokal untuk melakukan aksi penyeludupan melalui jalan-jalan tikus. Aksi itu terjadi baik dari wilayah Republik Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya.

 Indonesia masih mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah,baik perbatasan darat maupun maritim yang hingga kini belumselesai. Berbagai permasalahan tersebut berhubungan langsungdengan kedaulatan negara yang harus ditangani secara serius olehpemerintah, antara lain melalui pendayagunaan fungsi pertahanan,baik fungsi pertahanan militer maupun nirmiliter secara terintegrasi demi mencapai hasil yang maksimal. Dalam menangani masalah perbatasan Indonesia akan tetap teguh mematuhi berbagai Hukum Internasional yang berlaku. Isu tentang pulau-pulau kecil terluar cukup beragam dan kompleks, di antaranya menyangkut eksistensi, status kepemilikan, konversi lingkungan, pengamanan dan pengawasannya.

Oleh karena itu kita berharap dalam menghadapi berbagai kendala diwilayah perbatasan mengingat medan yang sulit dijangkau maka seringnya para tentara yang berjaga di pos-pos perbatasan dengan berjalan kaki seharian untuk koordinasi antar pos, ditambah lagi bilamana kondisi cuaca buruk, seperti hujan maka perjalanan darat tidak bisa dilakukan. Satu-satunya mobilitas hanya bisa lewat udara.  Perlunya pembangunan darat sebagai alternatif untuk akses pendukung tugas keamanan.  Mengingat daerah yang berkembang pentingnya peningkatan keamanan yang terjamin guna menjaga kemungkinan gejolak.