PILKADA ACEH JANGAN MEMPERTAJAM PERBEDAAN

Persatuan, perubahan dan kemenangan akan terasa bila toleransi dalam masyarakat Aceh terbangun, diharapkan para kandidat dan pendukungnya dapat mewujudkan rasa persaudaraan yang tinggi, dan menyamakan pendapat untuk memelihara agar perdamaian di Aceh tidak  ternodai.  Jangan sampai hanya  perselisihan antar elite politik di Aceh terkait dengan pilkada sehingga dapat mengorbankan harapan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Siapaun juga tahu bawa konflik bersenjata puluhan tahun yang menewaskan ribuan jiwa di Aceh itu berakhir setelah pemerintah dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sepakat menandatangani nota kesepahaman (MoU) damai di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 lalu.

Kekhawatiran terusiknya perdamaian Aceh itu mengusik masyarakat Aceh menyusul memanasnya suhu politik menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur serta 17 pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di provinsi tersebut. Sebab suf di antara elemen masyarakat dan partai politik di Aceh masih ada perbedaan pandangan terkait Pilkada Aceh, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang dapat mengusik perdamaian di provinsi itu.

Karenanya, sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim itu maka masyarakat mengharapkan pilkada  bukan dijadikan untuk mempertajam perbedaan tapi dijadikan sebagai momentum memperkuat perdamaian Aceh. Momentum pilkada ini harus dijadikan sebagai tahun persatuan, kemenangan, dan perubahan untuk rakyat dalam membangun Aceh secara bermartabat.  

Kita berharap agar persatuan dan kesatuan ditempatkan pada tempat terhormat sehingga demokrasi menjadi rujukan dalam segala aktivitas.  Kemenangan akan terasa bila toleransi dalam masyarakat Aceh terbangun, diharapkan para kandidat dan pendukungnya dapat mewujudkan rasa persaudaraan, dan menyamakan pendapat untuk memelihara agar perdamaian di Aceh tetap terpelihara sepanjang waktu.   

KOMUNIS GAYA BARU PATUT DIWASPADAI

            Memori bulan September merupakan bulan yang penuh makna  bagi   bangsa dan negara Indonesia. Dimana pada bulan tersebut  tepatnya setiap tanggal 30 September diperingati sebagai peristiwa G.30 S/PKI  yang merupakan peristiwa  memilukan. Betapa tidak pada moment  tersebut banyak rakyat yang tidak berdosa menjadi tumbal kebiadaban komunis.  Lalu muncul pertanyaan sederhana yang menggelitik kita apakah komunis di Indonesia masih  ada?

            Secara formal legal komunis memang sudah tidak ada dan bubar. Namun secara fakta ideologi komunis tidak akan pernah mati. Mereka bisa menjelma dalam bentuk baru. Mudahnya menggelar demonstrasi di era reformasi in membuat komunisme mudah pula untuk meyusup kemana-mana. Slogan-slogan demonstrasi pun berbau komunisme seperti: buruh bersatu tak bisa dilawan, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, dan yang semacamnya. Bahkan jangan heran kalau komunisme pun ditengarai sudah menyusup dengn bentuk baru. Beberapa pihak mulai menyebut fenomena ini sebagai   Komunis Gaya Baru=KGB.

Akhir-akhir ini telah muncul secara sistematis melakukan kegiatan dengan berbagai cara untuk merongrong   ideologi Pancasila. Elemen komunisme  ini ditengarai mencoba masuk ke berbagai ranah kehidupan masyarakat. Termasuk dengan melakukan upaya pembelokan sejarah tentang G.30 S/PKI. Saat ini pihak pendukung komunis  sudah melakukan manipulasi data dan fakta yang dituangkan dalam bentuk penerbitan  buku  untuk mengklarifikasi persoalan pemberontakan PKI.  Seolah-olah komunisme cuci tangan dari perbuatan kotor dari tindakan   pemberontakan, ataupun seolah komunisme adalah ideologi yang suci nan bersih.

  Para tokoh dan simpatisan PKI rame-rame menerbitkan buku sesuai kisah masing-masing. Misalnya (Hersri Setiawan, mantan aktivis Lekra (lembaga seni budayanya PKI) menulis Memoar Pulau Buru; Hasan Raid menulis Pergulatan Muslim-Komunis; Kresno Saroso menulis Dari Salemba ke Pulau Buru; Haji Ahmadi Moestahal menulis Dari Gontor ke Pulau Buru, dan Abdul Latief menulis Pledoi Latief; Soeharto Terlibat G30S.  Yang menghebohkan lagi adalah ketika beberapa tahun yang lalu salah seorang anggota DPR RI terhormat  pada awal Oktober 2002 telah  meluncurkan bukunya dengan judul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.  Belum berhenti disitu, lalu disusul  pada pertengahan 2006 lalu, dia meluncurkan buku kedua dengan judul Anak PKI Menjadi Anggota Parlemen.

      Dengan demikian bila  Organisasi Tanpa Bentuk itu makin gencar dan membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak diantisipasi dengan cermat dan cepat.  Maka  lambat laun   komunis akan kembali menjadi ancaman kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab komunis tidak pernah cocok hidup di Indonesia  karena komunis adalah anti Tuhan.  Harus diakui bahwa   tidak mudah mendeteksi keberadaan Organisasi Tanpa Bentuk yang lambat laun bermetaformosis (berubah bentuk)  menjadi komunis gaya baru karena mereka berbaur di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, kita berharap agar kita  mau peduli terhadap lingkungan sekitarnya dimanapun berada dan bertugas. Apabila ada kelompok atau golongan tertentu yang secara sistematis ingin mengkaburkan peristiwa tersebut, sudah  menjadi kewajiban kita  peduli  untuk mengembalikan kepada peristiwa yang sebenarnya terjadi secara faktual. Memang sangat sulit untuk mendeteksi gerakan mereka secara kasat mata, karena bukan tidak mungkin mereka berada disekeliling kita. Bahkan mereka telah membaur dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitar kita atau bahkan sudah membaur ditengah   keluarga kita sekalipun. 

MENOHOK KONGRES PAPUA

Add caption

Pasca penangkapan sejumlah deklarator Negara Federasi Papua Barat beberapa waktu lalu, berbagai tanggapan muncul baik yang pro mapun yang kontra. Pasca  penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian yang di bac up TNI, maupun penyelenggaraan konggresnya masyarakat dan bangsa Indonesia    menunggu hasilnya  agar      pelaku kongres III Papua maupun aktor intelektual dibelakang layar  agar diberikan sangsi yang tegas tanpa tebang pilih.

Tindakan  pelaku kongres dianggap sebagai penghianatan terhadap NKRI, dimana pelaku Kongres secara  jelas    telah  mengangkat Forkorus Yeboisembut  sebagai Presiden  dan   Edison Waromi  sebagi      Perdana Menteri. Pengangkatan presiden dan perdana mentri adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dimana Papua hingga saat ini  masih sah sebagai bagian NKRI sesuai dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera) pada tahun 1969 dan sudah ditetapkan dalam resolusi PBB dengan nomor 2504. 

Pelaksanaan kongres III Papua  beberapa waktu yang lalu adalah merupakan tindakan yang patut dikutuk. Dimana pengangkatan presiden dan pardana mentri baru adalah merupakan tindakan makar,  akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak   menjatuhkan pemerintahan yang sah. Perbuatan makar yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan selalu    mengatasnamakan rakyat Papua  dapat kategorikan  sebagai kelompok konspirasi politik untuk mufakat jahat dalam  mencari kekuasaan secara instan.

Tindakan tersebut secara jelas merupakan bentuk penghianatan dan pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianggap sudah final. Jika ada pihak yang ingin mendirikan negara di dalam wilayah NKRI merupakan tindakan makar, dan perbuatan ini harus segera dihentikan.   

Pelakunya harus diproses sesui dengan hukum berlaku, sebab jika tidak dilakukan penindakan secara tegas maka  bukan tidak mungkin di kemudian hari masih akan terjadi  hal yang serupa bahkan akan lebih besar lagi. Makanya dengan langkah tegas yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri untuk membubarkan secara paksa dan memproses pelaku yang terlibat kegiatan Kongres III Papua patut didukung demi untuk menjunjung tinggi hukum dan wibawa pemerintah yang sah.  

Oleh karenanya   kepada  semua pihak agar penanganan separatis dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan sosial yang cenderung menyentuh masalah nurani kemanusian sehingga  benih-benih separatisme dapat ditangkal secara dini.  Dan,  kelompok separatis dimanapun berada harus dijadikan  musuh bersama untuk tidak memberikan ruang gerak sedikitpun para penghianat bangsa.

JANGAN JADI BAGIAN BEBAN BANGSA

Saat ini, masyarakat kita dalam  menyikapi   setiap persoalan memiliki cara pandang yang berbeda, namun lebih  banyak cenderung bergeser pada penyelesaian persoalan  yang kontra produktif,  sehingga hasilnyapun tidak lebih dari sekedar kepuasan hati dan pelampiasan amarah, dengan mengorbankan kepentingan yang  lebih besar lagi, yang pada akhirnya hanya menjadi beban bangsa dan negara.

Lebih parahnya lagi, masyarakat kita sangat mudah dipengaruhi oleh hal hal yang  bersifat abstrak , semu dan  baik dipermukaan saja, sehingga tatkala  ada organisasi atau kelompok   yang berkedok  demi  rakyat dan atas nama agama untuk menyelesaikan persoalan bangsa, maka masyarakat  sangat antusias untuk  berpartisipasi berapapun harga yang harus dikeluarkan , hanya demi kepuasan abstrak namun memiliki efek serius yaitu menjadi beban negara.

            Bila pola-pola pemikiran seperti ini terus berkembang di masyarakat, saya khawatir, bahwa  bangsa ini menjadi bangsa yang  sulit diajak maju, cenderung mundur dan yang lebih menyedihkan lagi , kita menjadi bangsa yang lebih suka  melihat kehancuran dan kerusakan bangsa dari pada menjadi bagian dari solusi bangsa.

            Namun demikian menurut hemat kami  bahwa  masih ada harapan, dimana institusi TNI selalu mengedepankan visi dan misinya, termasuk soliditas, sebab bila tentara tidak solid, hal itu akan mengancam tegaknya bangsa. Apalagi kita berharap agar tentara konsisten sebagai   bagian terpenting bagi tegak dan runtuhnya negara. TNI harus bisa jadi pemersatu bagi seluruh komponen bangsa, untuk menjadi bangsa yang utuh, besar dan sejajar dengan negara lain.

Bagaimanapun kemanunggalan TNI dengan rakyat tetap menjadi kunci utama bersatunya seluruh komponen bangsa ini, hingga Indonesia menjadi bangsa yang besar, kuat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Memang pada masa lalu   ada segelintir  prajurit TNI yang ingin menggulingkan pemerintahan karena memiliki kelompok bahkan ideologi  yang berbeda. Kini TNI  bukan milik kelompok tapi milik negara sehingga tak boleh mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TNI kita kenal sudah menjadi nafas dan urat nadi  bangsa yang berdiri di atas semua kelompok dan komponen bangsa yang pluralistik, berlandaskan wawasan kebangsaan, Pancasila dan UUD 1945. Dengan berbekal, militansi dan pemahaman wawasan kebangsaan yang luas maka  seluruh komponen yang ada harus bisa menjadi bagian solusi bangsa dan negara Indonesia bukan beban bagi negara. Bangsa ini akan jaya  jika sikap egois sektoral  kelompok ditempatkan pada kepentingan yang lebih besar yaitu NKRI.

Sebagai masyarakat  awam, pemahaman seperti diatas sungguh memiliki makna yang sangat dalam, dikaitkan dengan persoalan bangsa saat ini, dimana urusan pemerintah semakin kompleks sehingga seluruh persoalan yang  terjadi di masyarakat  seolah menjadi beban negara.

Untuk itu bila bangsa ini ingin maju dan sejahtera, marilah kita sama-sama membangun negeri ini secara benar. Benahi mental dan spiritual kita, dengan menumbuhkan budaya malu, berpikir positif serta menjauhkan diri dari mental barbar seperti korupsi, menghujat, memfitnah dan ingin  benar dan mau menang sendiri.

PERTAHANAN NEGARA YANG IDEAL

              Negara yang kuat adalah negara yang memiliki  pertahanan yang terencana dan  bukan hanya mengandalkan  bertahan pada  saat di serang musuh.  Tapi  Negara yang kuat adalah Negara yang jauh  hari sebelumnya memiliki pertahanan Negara yang siap menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun serangan yang datang dari dalam negeri. Maka tidak salah jika TNI sebagai  penegak  kedaulatan bangsa   harus berbenah diri dan siap menghadapi berbagai   perhitungan resiko-resiko yang akan di hadapi apabila negara diserang oleh pihak musuh. 

             Negara Indonesia dikenal sebagai   negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan hanya 20 % saja wilayah darat. Dengan demikian  Indonesia memiliki ancaman terhadap kedaulatan sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di laut. Jika dicermati secara lebih dalam lagi maka persentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada dalam jalur lalu lintas perdagangan dunia.

Maka  kosekuensi dari memiliki lautan yang luas memungkinkan bahwa setiap hari ratusan bahkan   ribuan kapal akan melintasi   perairan Indonesia setiap harinya. Mengingat betapa penting dan strategisnya wilayah perairan laut Indonesia  dimungkinkan kapal-kapal tersebut dapat saja   melakukan kegiatan intelijen atau bahkan ”sekedar” mencuri ikan tanpa dapat terdeteksi oleh kapal-kapal patroli TNI  Angkatan Laut kita.  

Dihadapkan pada fakta bahwa wilayah laut adalah wilayah terbuka, maka dengan leluasa kekayaan laut Indonesia dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindunginya. Luas laut yang hampir empat kali luas dari  daratan. Hal ini menunjukkan   bahwa kapabilitas pertahanan dan pengamanan laut Indonesia harus ditopang kekuatan pertahanan dengan alutsista yang memadai  baik  dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Ironis memang  dengan luas laut yang membentang dari Sabang hingga Merauke, seharusnya Indonesia memiliki pertahanan yang modern yang dapat menjangkau berbagai tindakan penyusupakan dan tindakan yang mencuri kekayaan alam Indonesia.

Oleh karenanya kita berharap agar pertahanan yang kita miliki hendaknya segera diperhatikan. Kita dapat bermimpi kembali ketika pada tahun 50 an kita pernah menjadi pertahanan terkuat di Asia. Maka tidak ada salahnya jika moment tersebut dapat diualangi. Kalau tidak bisa  minimal dapat mengimbangi kekuatan persenjataan Malaysia dan singapura.

APARAT SANGAT DIBUTUHKAN DI PAPUA

Meningkatnya eskalasi keamanan di Papua akhir akhir ini, akibat permasalahan front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata di beberapa daerah di Papua seperti Puncak Jaya dan Timika terus berlanjut. Ditambah lagi pada , Senin, 20 Februari 2012 lalu  ribuan warga Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat menduduki gedung Majelis Rakyat Papua di Kotaraja, Jayapura. Pengunjuk rasa menuntut referendum dan meminta pencabutan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.          Dihadapkan dengan kondisi tersebut keberadaan aparat TNI dan Polri  sangat dibutuhkan demi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Diyakini tindakan tersebut sebagai upaya provokasi  hitam talah dilakukan oleh  separatis  OPM beserta   antek-anteknya untuk mencapai tujuan yang hendak memisahkan diri NKRI.           Dengan demikian  keberadaan aparat TNI  dan Polri di Papua sudah  tepat karena OPM bersenjata merupakan ancaman keutuhan NKRI. TNI selaku pertahanan Negara berkewajiban menumpas para   anasir-anasir kelompok bersenjata yang kerap meresahkan masyarakat.  Dengan munculnya ancaman tersebut maka   tidak masuk akal adanya pihak-pihak tertentu yang menghendaki agar TNI keluar dari Papua.  Tuntutan seperti ini  jelas dapat ditebak arahnya bahwa kelompok tersebut adalah kelompok anti NKRI yang hendak mendirikan Negara dalam Negara.          Kami selaku  putra asli Papua berharap agar  wacana agar TNI keluar  di Papua sangat  tidak rasioanal, dimana hingga saat ini   Papua masih sangat membutuhkan tenaga aparat, termasuk aparat TNI. Sekarang ini masih banyak penembakan dari orang tidak dikenal, seringnya demo minta referendum.  Jika ini tidak dikawal dan dibiarkan oleh aparat maka  bukan tidak mungkin Papua akan lepas dari NKRI.        Kalau kita analisa permainan kelompok tertentu di Papua sudah  sedemikian canggih dimana kelompok–kelompok yang bermain sungguh sangat tersistimatis. Kelompok LSM yang kerap tampil sebagai  pemadam kebakaran sengaja mencari keselahan dan kelemahan TNI dengan berkedok sebagai pembelah  HAM. Contoh paling aktual ketika ada aparat tertembak oleh separatis  sipil bersenjata   kita tidak pernah mendengar adanya kutukan terhadap  kelompok sipil bersenjata   oleh  penggiat HAM.   Maka muncul pertanyaan mengelitik kita,  kepada siapa sebenarnya himbaun ditujuakan  agar  segera menghentikan kekerasan di Papua? Jawabannya secara pasti tergantung pada kelompok mana yang dibela menurut kepentingannya.  Namun yang pasti  jika separatis OPM mau membubarkan diri secara sukarela    maka secara pasti  garansinya adalah seribu persen  tindak kekerasan akan berakhir sendirinya di Papua. Makanya selama masih ada OPM bercokol di Papua, TNI secara pasti juga akan tetap eksis di Papua sebagai penangkal dan penindak setiap jengkal tanah yang hendak mencabik-cabik NKRI tercinta.

SITUASI ACEH HARUS KONDUSIF JELANG PILKADA

Situasi kondusif menjelang pilkada Aceh  merupakan moment yang sangat krusial dan sangat penting. Pasalnya, kelancaran penyelenggaraan dan kualitas demokrasi dalam pilkada sangat dipengaruhi oleh keamanan.  Yang lebih penting lagi adalah menjaga keamanan untuk merawat perdamaian di Aceh yang sudah dirasakan rakyat pasca perdamaian Helsinki.Perdamaian inilah yang menjadi prasyarat mutlak bagi masa depan Aceh yang makin menjanjikan. Jangan sampai modal perdamaian terkoyak dan Aceh kembali bergolak.

             Pada masa damai ini, para pemimpin di Aceh harus lebih berkonsentrasi membangun dan memperbaiki kondisi Aceh yang belum baik. Pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan adalah tantangan yang harus dipenuhi para calon pemimpin yang kini akan bertarung dalam pemilihan umum kepala daerah.

            Masyarakat Aceh memiliki peluang untuk banyak berbuat bagi masa depan Aceh yang lebih aman, damai, lebih demokratis dan sejahtera. Proses pergantian pimpinan daerah yang dipilih secara langsung menjadi momentum pembelajaran politik kepada masyarakat sebagai bagian dari mekarnya sebuah proses demokratisasi. Dengan demikian  perlu dijalin kerja sama dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menjadi modal utama bagi terbangunnya optimisme Aceh yang lebih baik.

Perjanjian perdamaian yang telah berjalan harus dijaga, karena hal ini menjadi modal utama untuk masa depan Aceh yang lebih menjanjikan. Jangan sampai modal perdamaian ini terkoyak dan Aceh kembali bergolak. Perdamaian ini harus tetap dijaga dan dirawat sampai kapan pun, bukan hanya pada saat menjelang Pilkada pada 9 April 2012 nanti.

Masyarakat Aceh memiliki peluang untuk banyak berbuat bagi masa depan Aceh yang lebih aman, damai, lebih demokratis dan sejahtera. Proses pergantian pimpinan daerah yang dipilih secara langsung menjadi momentum pembelajaran politik kepada masyarakat sebagai bagian dari mekarnya sebuah proses demokratisasi.

 Pada sisi lain yang tak kalalah  pentingnya adalah   dibutuhkannya  kerjasama diantara semua pihak dalam rangka membangun dan memperbaiki kondisi Aceh agar lebih baik. Kepada mereka-mereka yang akan bertarung memperebutkan kursi kepala daerah Aceh, kita berharap bahwa pilkada ini merupakan salah satu cara untuk membangun tanah Aceh.

Oleh  karenanya kita berharap keamanan merupakan suatu hal mutlak harus dijaga dan dikawal dengan baik untuk menciptakan perdamaian yang abadi. Situasi keamanan yang tidak kondusif akan mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh harus didukung oleh situasi keamanan yang baik tanpa ada gangguan apa pun.