NEGARA MANAPUN TIDAK MENDUKUNG GERAKAN SEPARATIS PAPUA

Berbagai peristiwa penembakan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, memperlihatkan bahwa konflik kekerasan masih ada di Papua. Aksi-aksi simbolis mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, baik di Papua maupun di luar negeri terus dilakukan sebagai propaganda, agar kegiatan OPM mendapat dukungan dan simpati dari dunia luar. Keadaan ini menunjukkan bahwa eskalasi ancaman dari OPM masih ada dan butuh penanganan secara serius.

Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka di Papua, meskipun jumlahnya makin kecil namun masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Disisi lain, hingga kini masih ada upaya dari OPM di luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua.

Kita jangan khawatir tentang adanya isu-isu yang menyesatkan bahwa ada dukungan negara luar dalam kegiatan separatis ini. Negara manapun tidak akan mendukung gerakan separatis Papua. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui Duta Besarnya, Scot Marciel menegaskan posisi Amerika Serikat terkait masalah Papua. Negara adidaya tersebut secara tegas menyatakan tidak mendukung aksi separatisme yang ingin membebaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tetap memandang Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Demikian juga Australia yang secara terang-terangan tetap mendukung Indonesia sebagai negara berdaulat dan tidak mendukung sama sekali pergerakan OPM. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Australia melalui juru bicara Kedutaan Besar Australia, Ray Marcello mengatakan apapun faktanya, Australia mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan tidak mendukung apapun yang merusak kesatuan itu. Australia tidak mendukung pemisahan diri atau kemerdekaan apapun dari wilayah manapun di Indonesia. Australia akan mendukung langkah apapun yang akan dilakukan Indonesia untuk menangani hal-hal yang mengancam kesatuan wilayahnya.

Pernyataan dari Duta Besar Amerika Serikat dan Juru Bicara Kedutaan Besar Australia tersebut membuktikan bahwa negara mereka hormat akan integritas Indonesia sebagai negara berdaulat dan menghargai cara-cara penyelesaian yang ditempuh pemerintah kita berkaitan dengan gerakan separatis OPM.

Dengan adanya dukungan dari negara lain dalam menyelesaikan masalah Papua menunjukkan bahwa Indonesia dihormati dan dipandang sebagai negara yang berdaulat. Untuk itu, khusus kepada aparat keamanan TNI/Polri, jangan ragu dalam bertindak.  Mari kita bulatkan tekad agar, Papua dan Papua Barat tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Papua bagian dari wilayah Indonesia, itu harus kita pertahankan”.

          

AWAS! AKSI SEPARATISME MANFAATKAN ISU HAM

                                                                                              

Setiap kali menjelang bulan Desember maka aktivitas separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin hari semakin meningkat dan intens. Kegiatanya  yang dilakukan mulai dari  pengibaran bendera OPM, rapat gelap hingga melakukan tindakan teror kepada rakyat kepada yang tidak berdosa hingga kepada aparat sekalipun. Tujuannya  hanya  untuk menunjukkan eksistensi sebagai kelompok pemberontak yang ingin diakui oleh dunia.   Mereka terus melakukan  propaganda internasional   dengan memanfaatkan isu pelanggaran HAM.

Sementara itu pada sisi lain kegiatan kelompok separatis Papua di dalam negeri diantaranya melakukan aksi kekerasan berupa penembakan dan pembunuhan untuk memancing reaksi internasional. Aksi penembakan kepada penduduk sipil dan aparat hingga Nopember ini masih berlangsung. Pengamanan dan penanganan oleh aparat kepolisian dan TNI terhadap aksi-aksi kekerasan di Papua, dihembuskan sebagai propaganda terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Upaya mengangkat isu pelanggaran HAM di forum internasional terus diupayakan kelompok separatis, diantaranya memanfaatkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF). Menurut informasi yang kami ketahui bahwa   adanya upaya gerakan dari kelompok separatis Papua merdeka mempengaruhi para peserta agar mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Australian West Papua Association (AWPA) mendesak Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk mengangkat masalah kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua dalam forum BDF. AWPA juga mendorong agar Perdana Menteri PNG Peter O’Niell membawa masalah Papua di forum BDF agar mendapat perhatian Presiden RI.

Joe Collins dari AWPA mengatakan mengingat pentingnya acara BDF dan hubungan dekat Australia dan Indonesia, diharapkan Australia bisa meningkatkan kerja sama dengan peemerintah Indonesia dalam hal penegakan HAM di Papua. Kami juga berharap agar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay yang akan menghadiri BDF juga berupaya mendesak Indonesia memperhatikan masalah penegakan HAM di Indonesia, khususnya di Papua.

Upaya kelompok separatis Papua mempengaruhi para pemimpin dunia dalam forum BDF agar mengangkat isu HAM di Papua, dalam rangka mendorong isu Papua ke tataran internasional. Kegiatan kelompok separatis tersebut akan memojokkan posisi Indonesia dan sangat merugikan Indonesia dalam menjaga integritas NKRI.

Kita berharap     aparat keamanan TNI dan Polri di Papua dapat mengantisipasi agar aksi peringatan HUT OPM tidak dijadikan ajang memancing kekacauan di Papua. Sebab dapat ditebak gerakan OPM akan melakukan berbagai cara agar aparat TNI dan Polri terpancing untuk menindak kelompok OPM yang melakukan tindakan anarkis. Dengan begitu kelompok yang  dipersiapkannya begitu gampang untuk memperkarakan  pada HAM yang telah dipersiapkan sebagai kedok dalam menjalankan  berbagai aksinya.  

AKTIVITAS OPM MASIH MERESAHKAN

Patut kita bersyukur bahwa beberapa hari terakhir ini mulai dari bulan Oktober hingga memasuki bulan November 2012 situasi keamanan di Papua secara keseluruhan masih dalam keadaan kondusif.  Namun pada daerah-daerah tertentu seperti basis OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimana ia bercokol tentunya masih sangat rawan. Sebagaimana dikatahui bersama bahwa sesungguhnya   kekuatan OPM terbilang tidak begitu kuat dengan persenjataan yang sangat minim, namun aksi OPM kerap merepotkan aparat TNI/Polri yang bertugas disana.

Aksi penghadangan dan penyerangan secara tiba-tiba terhadap aparat keamanan yaitu Polri maupun TNI, mengkhawatirkan karena tindakan OPM tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan bahkan menimbulkan korban luka dipihak aparat tentara dan polisi. Tindakan OPM seperti inilah yang harus terus ditumpas hingga dapat memberikan jaminan keamanan masyarakat agar dapat beraktivitas.

Walaupun aksi penyerangan OPM ini berskala kecil namun setidaknya akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan di daerah tersebut. Aparat keamanan baik Polri maupun TNI seringkali kesulitan menangkap kelompok OPM yang beraksi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Akibat kondisi daerah memiliki hutan yang luas dan lebat kerap dimanfaatkan oleh OPM untuk melakukan aksi penyerangan secara mendadak dan kemudian lari masuk kedalam kerimbunan hutan setempat. Beberapa kali upaya penangkapan dilakukan tetapi aparat selalu kehilangan jejak mereka.

Terus berulangnya aktivitas teror yang dialakukan oleh OPM, sedikit banyaknya akan dapat menghambat   peningkatan perekonomian dan pendidikan  masyarakat dan daerah di Papua pada umumnya. Pendidikan di Papua harus diakui masih terbelakang dibanding dengan daerah lain. Maka pendidikan di Papua harus dibangun dengan mengacu pada pendekatan yang berbasis Papua itu sendiri agar mudah dipahami.

Contoh misalnya kedekatan dengan obyek harus menjadi model pengajaran. Pertama, dalam bentuk perhitungan yang menggunakan satuan meter, centimeter, kilo meter dan seterusnya. Siswa di Papua akan lebih mudah mengerti jika menggunakan satuan langkah kaki. Kedua, dalam perhitungan matematika, (+, – , x) harus menggunakan media pendukung  seperti (anak panah, ubi, babi , batu dan sebagainya).

Ketiga, siswa diajak mencari benda apa saja di sekitar lingkungan yang bisa membantu, masuk ke salah satu pemahaman materi pelajaran, seperti mencari jenis-jenis akar, buah, batu dan sebagainya. Keempat, merumuskan/mendefinisikan sendiri apa yang dilihat siswa, guru hanya meluruskan dan mengarahkan ke tujuan. Menurut hemat penulis dengan cara sperti itu  pendidikan di Papua akan dapat diterima karena relevan dengan kondisi daerahnya yang mudah dipahami.

Bagaimanapun pendidikan dan perekominan di daerah tersebut akan dapat meningkat dan masyarakatnya sejahtera jika kondisi daerah itu betul-betul kondusif. Jika separatis OPM tetap melakukan pembangkangan agar Papua lepas dari NKRI maka secara pasti akan dapat mempengaruhi aktivitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita berharap kepada aparat TNI/Polri di Papua segera mengambil langkah tepat untuk meminimalkan aktivitas OPM. Pemerintah harus terus mendorong tentara dan polisi yang bertugas disana agar tidak boleh takut dan lengah   untuk terus memburuh dan menangkap separatis agar mempersempit ruang gerak para separatis OPM yang meresahkan itu.

JANGAN BIARKAN OPM RUSAK BUMI PAPUA

Tatkala bangsa kita giat-giatnya mengagendakan pemberantasan korupsi agar tidak menjadi budaya yang merusak tatanan kehidupan bangsa, nun jauh diujung timur sana di Papua, masih saja ada gejolak internal yang dijumpai yaitu belum tuntasnya masalah separatisme yang butuh perhatian kita semua. Apa yang dialami saudara kita di Papua menjadi tanggungjawab kita semua dalam penyelesaiannya dan ini butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita katakan tidak kepada separatisme dan jangan kita biarkan bumi Papua rusak dari ulah orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian dan ketenteraman di Papua.

Sepak terjang gerakan separatis Papua (OPM) sepertinya tidak pernah berhenti meneror dan menciptakan ketakutan kepada warga masyarakat. Perampasan, perampokan, bahkan ancaman senantiasa dilakukan OPM dalam aksinya. Yang patut disayangkan lagi adalah sengaja menciptakan suatu kondisi agar aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Inilah yang mereka inginkan dan ini menurut saya terus akan menjadi ancaman yang serius jika tidak dituntaskan sampai ke embrio-embrio terkecilnya.

Slogan mereka yang selalu dihembuskan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya angan-angan belaka dan itu tidak pernah akan terwujud. Propaganda-propaganda yang menyesatkan dari OPM jangan menggiring kita kepada suatu opini simpatik, tetapi apa yang dilakukan OPM merupakan suatu pembodohan terhadap diri mereka sendiri, karena perkerjaan atau tindakan yang dilakukannya agar memisahkan diri dari Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Menurut pengamatan saya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, keutuhan dan tetap berdiri kokohnya bangsa ini ada dipundak kita semua. Perjuangan para pejuang bangsa dalam mengusir penjajah, patut kita jadikan teladan dalam menumpas para pemberontak bersenjata OPM. Jika kita sepakat untuk menolak keberadaan para separatis, yakinilah bahwa tidak akan ada tempat persembunyian yang tepat bagi OPM.

Kita semua cinta Papua dan menginginkan agar tercipta rasa aman di bumi paling timur Indonesia, untuk itu mari kita pertahankan kedaulatan Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan dan intimidasi yang berusaha merongrong keutuhan negara kita.

PAPUA BAGIAN NKRI YANG TAK TERPISAHKAN

Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran   nasional  yang  tajam)  dari  satu  dengan lainnya  (atau  suatu  Negara  lain). Gerakan separatis bisa berupa gerakan damai atau dilakukan dengan gerakan bersenjata dan tindakan teror yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi tidak aman terhadap suatu daerah atau negara tertentu.

Banyak negara di dunia ini yang masih mempunyai gerakan separatis. Bukan hanya di Asia namun juga di Eropa dan Amerika selatan, seperti di Philipina, Irlandia Utara, bahkan negara kita sendiri, Indonesia. Gerakan separatis jarang sekali dilakukan dengan secara damai, kebanyakan dari kegiatan para separatis dilakukan dengan cara-cara kekerasan bersenjata dan menebarkan teror kepada masyarakat dan berusaha untuk menghasut agar masyarakat mengikuti keinginan politik mereka.

Demikian juga yang saat ini terjadi di Tanah Papua. Gerakan separatis di Papua menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dari penyebutan namanya saja sudah jelas tujuan mereka yakni akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memerdekakan Papua sebagai suatu negara yang berdiri sendiri.

Menilik sejarah bersatunya Papua kedalam NKRI, kita semua tahu bahwa masuknya Papua menjadi bagian NKRI atas dasar hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan sah sesuai “New York Agreement” 1962. Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505 pada tanggal 19 November 1969. Ini berarti kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat Internasional dan PBB.

Dari dasar tersebut sudah merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Namun dari kalangan segelintir orang Papua yang ingin memisahkan diri dan merdeka sebagai negara sendiri, bukti-bukti tersebut dianggap tidak sah, mereka berpendapat  bahwa hasil Pepera tahun 1962 tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua secara keseluruhan dan tidak relevan lagi dengan kondisi Papua saat ini.  

Apapun yang mereka katakan, hasil Pepera yang diperkuat dengan hasil sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 2505 tanggal 19 Nopember 1969 sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada masyarakat  internasional dan rakyat Papua sendiri bahwa bersatunya Papua ke dalam NKRI sah secara de facto dan de jure.  

Upaya sebagian kelompok masyarakat di Papua dan LSM yang bersuara lantang memperjuangkan kondisi Papua sangat disayangkan. LSM tersebut justru sengaja     mengangkat    dan     mengeksploitasi   isu   pelanggaran   HAM,    guna mendiskreditkan aparat keamanan. Karena LSM ini sama-sekali tidak menyadari adanya bahaya/ancaman separatisme di Papua. Bahkan mereka kemungkinan memiliki kerjasama mutualisme untuk memperoleh keuntungan demi kepentingannya.

Serangkaian insiden kekerasan yang masih sering terjadi sungguh mengkhawatirkan kita semua, sehingga insiden sekecil apapun yang bernuansa separatisme tidak boleh dipandang sebagai masalah sepele. Kita harus ingat bahwa ideologi separatisme Papua adalah berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka tidak hanya berjuang pada tataran politik dan diplomasi saja, tetapi juga melaksanakan aksi kekerasan bersenjata dengan sasaran masyarakat, aparat keamanan dan obyek sipil strategis.

Kondisi ini tentunya menjadi tanggung jawab bagi aparat keamanan, baik TNI maupun Polri untuk mampu menangani secara professional, sekaligus persoalan berat yang harus dihadapi mereka sendiri. Karena aparat keamanan, disamping harus tetap waspada untuk  menjaga dirinya dari kemungkinan serangan kelompok separatis, juga harus mampu melindungi masyarakat sipil. Pengalaman menunjukkan, aparat keamanan juga telah menjadi korban keganasan dari separatis Papua, terutama aparat keamanan yang bertugas di pos-pos terpencil dan perbatasan.

Oleh sebab itu, keberadaan pasukan TNI dan Polri di Papua tetap masih dan sangat dibutuhkan sebagai penjaga keamanan Papua, yang tentu saja dengan tetap menjujung tinggi HAM dan bertindak profesional. 

MASALAH PAPUA HARUS DISELESAIKAN BERSAMA

Serangkaian teror penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil dan aparat kemanan di Papua hingga saat ini masih terus berlangsung, peristiwa terakhir yang terjadi adalah penyerangan dan penembakan terhadap iring-iringan kendaraan pengangkut sembako yang melukai pengemudi truk pengangkut sembako tersebut. 

Adanya rencana kunjungan menteri luar negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Indonesia banyak menuai protes dari berbagai kalangan aktivis mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini sangat dimaklumi karena berkaitaan dengan berbagai kepentingan Amerika di Indonesia yang dianggap merugikan Indonesia. Mereka menganggap kondisi bangsa Indonesia saat ini khususnya Papua, tidak terlepas dari peran Amerika yang bermain didalamnya. Permasalahan Papua yang semakin berlarut-larut seperti sekarang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  

Perlu keinginan kuat dari pemerintah, rakyat Papua dan berbagai komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan Papua secara tuntas dan bermartabat. Upaya pemerintah dengan memberikan Otonomi Khusus kepada Papua merupakan salah satu alternatif untuk mensejahterakan rakyat Papua dari hasil sumber daya alam yang mereka miliki maupun dari segi pengaturan rodaa pemerintahan.

Permasalahannya sekarang, banyak kepentingan yang bermain di Papua termasuk kepentingan asing yang ingin berusaha menguasai sumber daya alam yang melimpah di Papua, sehingga Papua terus meradang. Hal ini tidak mungkin bisa kita pungkiri, karena hampir seluruh wilayah di Papua memiliki kandungan sumber daya alam termasuk sumber daya mineral yang sangat melimpah,  bahkan bisa dikatakan terbesar di dunia.

Rencana kedatangan Menteri luar negeri Amerika Serikat ke Indonesia sebanarnya bisa dijadikan momentum penting dalam menyelesaikan permasalahan Papua, sebab walau bagaimanapun peran Amerika serikat tidak bisa dikesampingkan, terlebih lagi Amerika memiliki kepentingan sangat besar di Papua berupa PT. Freeport di sana.

Pemerintah Indonesia setidaknya bisa sedikit menekan Amerika berkaitan dengan kepentingannya di Papua tersebut, dengan menyatakan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan sangat berdampak secara psikologis maupun politis terhadap Integitas NKRI di mata dunia. Hal tersebut sangatlah penting sebab Amerika memainkan peranan sangat  vital di dunia.

Ruben Marey dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah kepemimpinan di daerah, dimana ada ketidakmampuan dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah daerah. Kalau saja, Gubernur atau Bupati yang ada di Papua bisa menyelesaikan persoalan Papua, maka konflik dan kekerasan Papua bisa diredam.

Pernyataan tersebut mungkin ada benarnya, karena saat ini kepala daerah di Papua cenderung apatis dengan kondisi yang ada di Papua.  Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang memikirkan tentang kesejahteraan maupun nasionalisme rakyat Papua.

Namun dari semua hal tersebut, keinginan yang kuat dari pemerintah,   rakyat Papua dan seluruh elemen masyarakat termasuk LSM, merupakan hal penting dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Menyadarkan pihak-pihak yang ingin melepaskan Papua dari NKRI lebih penting dari sekedar retorika tentang pemerataan kesejahteraan, karena pada dasarnya pemerintah sudah banyak berbuat untuk Papua.     

DIALOG, SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PAPUA

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, selain meneruskan program-program pembangunan yang sudah/sedang berjalan, sebuah rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, baik di Papua maupun dengan Jakarta.

Rentang waktu persoalan Papua yang sudah sangat lama, namun sepertinya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Selain itu, hampir semua kebijakan dan program di Papua juga terfokus pada penyelesaian persoalan keterbatasan fisik dan infrastruktur.

Padahal, pendekatan ekonomi dan infrastruktur pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan dan ketertinggalan daerah Papua, sekalipun menggunakan indikator dan parameter yang terukur. Contoh yang paling nyata adalah masih buruknya fasilitas pelayanan publik di Papua, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena masalah di Papua tidak bisa dianalisis secara terpisah, solusinya pun bersifat simultan dan terpadu, serta tidak boleh lagi mengakibatkan munculnya persoalan baru apalagi bersifat represif.

Hal lain, pembukaan lahan di atas tanah adat penduduk asli Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan persuasif. Jangan sampai hanya berpihak pada kepentingan investor, dimana pemerintah daerah di Papua cenderung membela kepentingan investor, serta dengan sengaja melupakan prinsip kepemilikan hak ulayat orang asli Papua.

Terkait itu semua, terasa perlu dan pentingnya diadakan DIALOG. Meski memang dialog bukan solusi, namun dialog bisa menjadi media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi  politik antara Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi penting dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang.

Walaupun terkesan rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog, dengan mengedepankan hal-hal seperti;  berlandaskan pada asas-asas kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghargai. Kemudian harus mampu menyelesaikan berbagai akar persoalan kekerasan di Papua, diantaranya mengenai penanganan terhadap tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol), penataan aparat keamanan dan intelijen yang berada di Papua, serta penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM yang adil.

Dialog nasional tersebut harus dipersiapkan oleh semua pihak berkaitan dengan format dialog, juga harus berdasarkan keputusan politik Pemerintah Indonesia. Tanpa keputusan politik yang resmi, hampir pasti tidak akan mungkin ada dialog damai.

Dari seluruh proses damai dan terutama untuk menuju dialog damai antara Jakarta dan Papua, hal terpenting adalah semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan urgensi dialog.          

Dialog bukan merdeka, dialog juga bukan NKRI, otsus, atau percepatan pembangunan Papua. Esensi dialog adalah sebuah media, alat, cara berkomunikasi bagi para pihak untuk mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan bermartabat, serta keinginan baik untuk mau duduk bersama membicarakan isu-isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan, ketegangan, konflik, dan asal-muasal kekerasan di Papua.