PAPUA BAGIAN NKRI TAK TERBANTAHKAN

Beberapa hari terakhir ini khususnya memasuki bulan Mei 2013 Papua kembali menjadi soroton.  Dimana kita dikejutkan sebuah berita adanya  pembukaan kantor kampanye Free West Papua di Oxford mendapat protes keras dari pemerintah Indonesia, karena dianggap mengganggu kestabilan negara. Pemerintah Indonesia telah memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta untuk memerotes keras pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Free West Papua di kota Oxford.Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Michael Tene, mengatakan pemerintah Inggris selalu menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia dan menolak gerakan separatisme di Papua.

            Sebenarnya Papua, sama seperti wilayah-wilayah lainnya di nusantara, adalah sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Maka tidaklah mengherankan, di era krisis energi sekarang, banyak pihak yang berebutan untuk menguasai sebanyak-banyaknya kekayaan. Papua adalah salah satu rujukannya. Suka atau tidak suka, Papua adalah bagian integral negara Republik Indonesia. Sudah sah menjadi bagian NKRI sejak mula Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Apalagi diperkuat dengan adanya kesepakatan antara Pemerintah RI dan Kerajaan Kolonial Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Belanda secara resmi telah menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah jajahannya kepada Pemerintah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Delegasi RI saat itu, Mochammad Hatta menandatangani perjanjian dengan Ratu Juliana, yang pada intinya Belanda harus hengkang dari NKRI. Upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Wakil Perdana Menteri RI dan Utusan Kerajaan Kolonial Belanda, Tony Lovink. Fakta sejarah ini mempertegas segala bentuk kesesatan berpikir tentang kemerdekaan Papua secara separatis, yang diprovokasi Kerajaan Kolonial Belanda pada 1 Desember 1961. Mereka lupa, terhitung delapan bulan sejak deklarasi tersebut, tepatnya 15 Agustus 1962, Belanda justru terlibat dalam perundingan New York dan menandatangani New York Agreement untuk menyerahkan kembali Irian Barat ke dalam pangkuan NKRI.

Agar Belanda tidak kehilangan muka, teknis penyerahannya diatur tidak secara langsung dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia, tetapi melalui PBB. Maka dibentuklah suatu Badan Pelaksana Sementara PBB yang diberi nama United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Badan ini berada di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. Dan pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkannya kepada Pemerintah Indonesia. Momentum inilah yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai (re)integrasi Papua ke dalam NKRI hinga kini.  Ingin tahu perkambangan aceh kunjungi http:bukanacehmerdeka.blogspot.com

PEMBUKAAN KANTOR OPM DI INGGRIS ADALAH PROVOKASI

Beberapa waktu yang lalu hubungan Diplomasi Indonesia ’sedikit’ memanas  dengan Kerajaan Inggris berkaitan dengan dibukanya Kantor Perwakilan OPM di Oxford, Inggris. Pembukaan tersebut   dalam hal ini Indonesia lah yang merasa dirugikan secara kedaulatan. Pada  sisi lain   Inggris dianggap bermuka dua  setelah beberapa tahun Inggris tidak mendukung OPM namun mengizinkan adanya pembukaan kantor OPM. Tapi secera resmi pemerintah melalui pemberitaan   media manyatakan   bahwa pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka di Oxford bukan mewakili sikap resmi pemerintah Inggris.

            Secara kedaulatan, langkah yang diambil pemerintah RI sudah tepat dengan melakukan potes secera resmi kepada pemrintah Inggris.    Apakah hal itu akan menyelesaikan masalah? Nampaknya masih banyak pihak di Indonesia yang merasa kurang puas, terlebih apabila Benny Wenda masih meneruskan perjuangannya untuk mendapatkan hak kemerdekaan bagi Papua sendiri. Papua adalah milik Indonesia, dan itulah kata sepakat yang tak boleh ditawar lagi.  Terlebih, Papua sendiri yang terkenal dengan tambang emasnya bagi sebagian orang  menjadi sebuah ‘asset’ yang sekiranya sangat layak dipertahankan.  

             Kita perlu pemahaman yang lebih dalam, bahwa upaya mempertahankan Papua bukan karena mereka mempunyai tambang emas disana.  Mereka bukanlah sapi perahan. Mereka adalah saudara sebangsa dan setanah air.  Itu point pertama yang harus dimengerti  dan dipahami dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di bumi cendrawasih tersebut.     Yang kedua, apa yang sudah kita lakukan sebagai bangsa Indonesia untuk membuat mereka merasakan disana sudah nyaman. Jika belum pemerintah harus segera membenahi dan menyempurnakannya karena rakyat Papua  mereka adalah  memang anak bangsa? Bukan hanya sapi perahan saja.    

            Tentu, peristiwa pembukaan kantor OPM di Inggris tidak  menafik bahwa ada dugaan sokongan pihak asing yang ingin menggerogoti kedaulatan negara Indonesia sendiri.   Harus diakui juga secara fakta  bahwa masih     banyak warga Papua yang mencintai Indonesia tanpa pamrih. Mereka tetap bangga    akan Merah Putih. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan?

            Terlepas dari hubungan diplomatik negara, penulis merasa pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford mungkin Inggris sangat diragukan lagi komitmennye terhadap Indonesia.  Yang perlu kita lakukan sekarang adalah   harus  lebih mawas diri dari segala bentuk kemunafikan negara-negara sahabat lainnya.

PAPUA SIAPA YANG PUNYA

Ranah Papua adalah milik warga Papua, milik warga negara Indonesia. Sejarah sudah mencatat, jauh sebelum Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Indonesia dan rakyat Papua sudah lama menggunakan bahasa Indonesia (Melayu). Bahkan, 117 tahun sebelum Indonesia Merdeka, Papua sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia (Hindia Belanda). Yakni, ketika Papua dibawah naungan Kerajaan Ternate yang menjadi bagian penting Hindia Belanda kala itu.

Seorang tokoh Papua, Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi menegaskan, bahwa Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari NKRI, tidaklah terbantahkan. Karenanya, sikap sekelompok masyarakat Papua yang mengingkari kenyataan tersebut tidaklah patut diteruskan. Terlebih, kalau tekad memisahkan diri tersebut semata-mata karena ditunggangi kepentingan asing.

Sikap ingin 'merdeka' yang dituntut rakyat Papua, bukanlah hal yang haram. Namun, merdeka yang dimaksud disini adalah merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kertinggalan, dan merdeka dari segala macam penindasan dengan tetap dalam bingkai NKRI. Lantas bagaimana rakyat Papua bisa merdeka dari kemiskinan dan kebodohan?

Wacana dialog yang dikembangkan belakangan ini, bisa jadi merupakan salah satu jalan keluar menyelesaikan konflik di Papua. Setidaknya, dialog antar  berbagai  pihak (pemerintah  pusat  dengan warga Papua, warga Papua dengan warga Papua yang beda paham bisa jadi akan memecah kebuntuan komunikasi yang terjadi sejauh ini. Namun, jauh lebih penting dari itu adalah “Tegakkan dan laksanakan hukum di Papua”.

Mulailah dari pemberian penghargaan kepada rakyat Papua. Namun, peluang itu harus diwujudkan dalam bentuk nyata dan bukan hanya slogan. Pemerintah pusat telah memberikan contoh positif,  ketika dimasa Presiden Gus Dur, rakyat diberi janji dan langsung dilaksanakan yakni saat rakyat Papua diberi kebebasan menyebut diri Papua sebagai ganti Irian Barat. Namun, kebebasan itu tetap dalam kerangka NKRI.

Selanjutnya, tonggak penting lain adalah manakala pemerintah pusat menerapkan Otonomi Khusus Papua. Sayang, otonomi khusus itu dalam pelaksanaannya tidak dikelola dengan baik oleh pemda setempat. Selain  banyak terjadi kebocoran keuangan yang dikorupsi, sebab lain adalah hingga saat ini aturan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua belum ada setelah beberapa tahun diterapkan. Akibatnya, Otonomi Khusus berjalan tanpa panduan baku, Otonomi Khusus Papua akhirnya berjalan dengan tafsir berbeda-beda. Hasilnya, sudah tentu Otonomi Khusus masih belum memuaskan warga.

Memakmurkan rakyat Papua sudah seharusnya dimulai dari rakyat Papua sendiri. Memberi kebebasan mereka mengatur diri sendiri lewat Otonomi Khusus Papua. Namun, tentu saja aturan pelaksanaan Otonomi Khusus tersebut harus dibuat, untuk kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sebagai penguasa, pemerintah pusat sah-sah saja memberi arahan, karena itu  adalah  hak  pemerintah.  Dan,  selama  warga Papua  mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak melenceng dari bingkai NKRI, maka itulah awal dari kedamaian yang kita dambakan bersama untuk tetap melanjutkan pembangunan dalam menuju kesejehtaraan yang bermartabat dan demokratis.                  

         

NEGARA MANAPUN TIDAK MENDUKUNG GERAKAN SEPARATIS PAPUA

Berbagai peristiwa penembakan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, memperlihatkan bahwa konflik kekerasan masih ada di Papua. Aksi-aksi simbolis mendukung gerakan separatisme, seperti pengibaran bendera Bintang Kejora, baik di Papua maupun di luar negeri terus dilakukan sebagai propaganda, agar kegiatan OPM mendapat dukungan dan simpati dari dunia luar. Keadaan ini menunjukkan bahwa eskalasi ancaman dari OPM masih ada dan butuh penanganan secara serius.

Tetap eksisnya Gerakan Separatis Papua yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka di Papua, meskipun jumlahnya makin kecil namun masih tetap menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan di Papua. Disisi lain, hingga kini masih ada upaya dari OPM di luar negeri untuk menggalang dukungan politik masyarakat internasional bagi perjuangannya mewujudkan kemerdekaan Papua.

Kita jangan khawatir tentang adanya isu-isu yang menyesatkan bahwa ada dukungan negara luar dalam kegiatan separatis ini. Negara manapun tidak akan mendukung gerakan separatis Papua. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui Duta Besarnya, Scot Marciel menegaskan posisi Amerika Serikat terkait masalah Papua. Negara adidaya tersebut secara tegas menyatakan tidak mendukung aksi separatisme yang ingin membebaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tetap memandang Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Demikian juga Australia yang secara terang-terangan tetap mendukung Indonesia sebagai negara berdaulat dan tidak mendukung sama sekali pergerakan OPM. Hal ini dapat dilihat dari dukungan Australia melalui juru bicara Kedutaan Besar Australia, Ray Marcello mengatakan apapun faktanya, Australia mendukung kesatuan wilayah Indonesia dan tidak mendukung apapun yang merusak kesatuan itu. Australia tidak mendukung pemisahan diri atau kemerdekaan apapun dari wilayah manapun di Indonesia. Australia akan mendukung langkah apapun yang akan dilakukan Indonesia untuk menangani hal-hal yang mengancam kesatuan wilayahnya.

Pernyataan dari Duta Besar Amerika Serikat dan Juru Bicara Kedutaan Besar Australia tersebut membuktikan bahwa negara mereka hormat akan integritas Indonesia sebagai negara berdaulat dan menghargai cara-cara penyelesaian yang ditempuh pemerintah kita berkaitan dengan gerakan separatis OPM.

Dengan adanya dukungan dari negara lain dalam menyelesaikan masalah Papua menunjukkan bahwa Indonesia dihormati dan dipandang sebagai negara yang berdaulat. Untuk itu, khusus kepada aparat keamanan TNI/Polri, jangan ragu dalam bertindak.  Mari kita bulatkan tekad agar, Papua dan Papua Barat tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Papua bagian dari wilayah Indonesia, itu harus kita pertahankan”.

          

AWAS! AKSI SEPARATISME MANFAATKAN ISU HAM

                                                                                              

Setiap kali menjelang bulan Desember maka aktivitas separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin hari semakin meningkat dan intens. Kegiatanya  yang dilakukan mulai dari  pengibaran bendera OPM, rapat gelap hingga melakukan tindakan teror kepada rakyat kepada yang tidak berdosa hingga kepada aparat sekalipun. Tujuannya  hanya  untuk menunjukkan eksistensi sebagai kelompok pemberontak yang ingin diakui oleh dunia.   Mereka terus melakukan  propaganda internasional   dengan memanfaatkan isu pelanggaran HAM.

Sementara itu pada sisi lain kegiatan kelompok separatis Papua di dalam negeri diantaranya melakukan aksi kekerasan berupa penembakan dan pembunuhan untuk memancing reaksi internasional. Aksi penembakan kepada penduduk sipil dan aparat hingga Nopember ini masih berlangsung. Pengamanan dan penanganan oleh aparat kepolisian dan TNI terhadap aksi-aksi kekerasan di Papua, dihembuskan sebagai propaganda terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

Upaya mengangkat isu pelanggaran HAM di forum internasional terus diupayakan kelompok separatis, diantaranya memanfaatkan penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF). Menurut informasi yang kami ketahui bahwa   adanya upaya gerakan dari kelompok separatis Papua merdeka mempengaruhi para peserta agar mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua. Australian West Papua Association (AWPA) mendesak Perdana Menteri Australia Julia Gillard untuk mengangkat masalah kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua dalam forum BDF. AWPA juga mendorong agar Perdana Menteri PNG Peter O’Niell membawa masalah Papua di forum BDF agar mendapat perhatian Presiden RI.

Joe Collins dari AWPA mengatakan mengingat pentingnya acara BDF dan hubungan dekat Australia dan Indonesia, diharapkan Australia bisa meningkatkan kerja sama dengan peemerintah Indonesia dalam hal penegakan HAM di Papua. Kami juga berharap agar Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay yang akan menghadiri BDF juga berupaya mendesak Indonesia memperhatikan masalah penegakan HAM di Indonesia, khususnya di Papua.

Upaya kelompok separatis Papua mempengaruhi para pemimpin dunia dalam forum BDF agar mengangkat isu HAM di Papua, dalam rangka mendorong isu Papua ke tataran internasional. Kegiatan kelompok separatis tersebut akan memojokkan posisi Indonesia dan sangat merugikan Indonesia dalam menjaga integritas NKRI.

Kita berharap     aparat keamanan TNI dan Polri di Papua dapat mengantisipasi agar aksi peringatan HUT OPM tidak dijadikan ajang memancing kekacauan di Papua. Sebab dapat ditebak gerakan OPM akan melakukan berbagai cara agar aparat TNI dan Polri terpancing untuk menindak kelompok OPM yang melakukan tindakan anarkis. Dengan begitu kelompok yang  dipersiapkannya begitu gampang untuk memperkarakan  pada HAM yang telah dipersiapkan sebagai kedok dalam menjalankan  berbagai aksinya.  

AKTIVITAS OPM MASIH MERESAHKAN

Patut kita bersyukur bahwa beberapa hari terakhir ini mulai dari bulan Oktober hingga memasuki bulan November 2012 situasi keamanan di Papua secara keseluruhan masih dalam keadaan kondusif.  Namun pada daerah-daerah tertentu seperti basis OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimana ia bercokol tentunya masih sangat rawan. Sebagaimana dikatahui bersama bahwa sesungguhnya   kekuatan OPM terbilang tidak begitu kuat dengan persenjataan yang sangat minim, namun aksi OPM kerap merepotkan aparat TNI/Polri yang bertugas disana.

Aksi penghadangan dan penyerangan secara tiba-tiba terhadap aparat keamanan yaitu Polri maupun TNI, mengkhawatirkan karena tindakan OPM tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan bahkan menimbulkan korban luka dipihak aparat tentara dan polisi. Tindakan OPM seperti inilah yang harus terus ditumpas hingga dapat memberikan jaminan keamanan masyarakat agar dapat beraktivitas.

Walaupun aksi penyerangan OPM ini berskala kecil namun setidaknya akan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan di daerah tersebut. Aparat keamanan baik Polri maupun TNI seringkali kesulitan menangkap kelompok OPM yang beraksi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Akibat kondisi daerah memiliki hutan yang luas dan lebat kerap dimanfaatkan oleh OPM untuk melakukan aksi penyerangan secara mendadak dan kemudian lari masuk kedalam kerimbunan hutan setempat. Beberapa kali upaya penangkapan dilakukan tetapi aparat selalu kehilangan jejak mereka.

Terus berulangnya aktivitas teror yang dialakukan oleh OPM, sedikit banyaknya akan dapat menghambat   peningkatan perekonomian dan pendidikan  masyarakat dan daerah di Papua pada umumnya. Pendidikan di Papua harus diakui masih terbelakang dibanding dengan daerah lain. Maka pendidikan di Papua harus dibangun dengan mengacu pada pendekatan yang berbasis Papua itu sendiri agar mudah dipahami.

Contoh misalnya kedekatan dengan obyek harus menjadi model pengajaran. Pertama, dalam bentuk perhitungan yang menggunakan satuan meter, centimeter, kilo meter dan seterusnya. Siswa di Papua akan lebih mudah mengerti jika menggunakan satuan langkah kaki. Kedua, dalam perhitungan matematika, (+, – , x) harus menggunakan media pendukung  seperti (anak panah, ubi, babi , batu dan sebagainya).

Ketiga, siswa diajak mencari benda apa saja di sekitar lingkungan yang bisa membantu, masuk ke salah satu pemahaman materi pelajaran, seperti mencari jenis-jenis akar, buah, batu dan sebagainya. Keempat, merumuskan/mendefinisikan sendiri apa yang dilihat siswa, guru hanya meluruskan dan mengarahkan ke tujuan. Menurut hemat penulis dengan cara sperti itu  pendidikan di Papua akan dapat diterima karena relevan dengan kondisi daerahnya yang mudah dipahami.

Bagaimanapun pendidikan dan perekominan di daerah tersebut akan dapat meningkat dan masyarakatnya sejahtera jika kondisi daerah itu betul-betul kondusif. Jika separatis OPM tetap melakukan pembangkangan agar Papua lepas dari NKRI maka secara pasti akan dapat mempengaruhi aktivitas secara keseluruhan.

Oleh karena itu kita berharap kepada aparat TNI/Polri di Papua segera mengambil langkah tepat untuk meminimalkan aktivitas OPM. Pemerintah harus terus mendorong tentara dan polisi yang bertugas disana agar tidak boleh takut dan lengah   untuk terus memburuh dan menangkap separatis agar mempersempit ruang gerak para separatis OPM yang meresahkan itu.

JANGAN BIARKAN OPM RUSAK BUMI PAPUA

Tatkala bangsa kita giat-giatnya mengagendakan pemberantasan korupsi agar tidak menjadi budaya yang merusak tatanan kehidupan bangsa, nun jauh diujung timur sana di Papua, masih saja ada gejolak internal yang dijumpai yaitu belum tuntasnya masalah separatisme yang butuh perhatian kita semua. Apa yang dialami saudara kita di Papua menjadi tanggungjawab kita semua dalam penyelesaiannya dan ini butuh partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita katakan tidak kepada separatisme dan jangan kita biarkan bumi Papua rusak dari ulah orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian dan ketenteraman di Papua.

Sepak terjang gerakan separatis Papua (OPM) sepertinya tidak pernah berhenti meneror dan menciptakan ketakutan kepada warga masyarakat. Perampasan, perampokan, bahkan ancaman senantiasa dilakukan OPM dalam aksinya. Yang patut disayangkan lagi adalah sengaja menciptakan suatu kondisi agar aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Inilah yang mereka inginkan dan ini menurut saya terus akan menjadi ancaman yang serius jika tidak dituntaskan sampai ke embrio-embrio terkecilnya.

Slogan mereka yang selalu dihembuskan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya angan-angan belaka dan itu tidak pernah akan terwujud. Propaganda-propaganda yang menyesatkan dari OPM jangan menggiring kita kepada suatu opini simpatik, tetapi apa yang dilakukan OPM merupakan suatu pembodohan terhadap diri mereka sendiri, karena perkerjaan atau tindakan yang dilakukannya agar memisahkan diri dari Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Menurut pengamatan saya, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, keutuhan dan tetap berdiri kokohnya bangsa ini ada dipundak kita semua. Perjuangan para pejuang bangsa dalam mengusir penjajah, patut kita jadikan teladan dalam menumpas para pemberontak bersenjata OPM. Jika kita sepakat untuk menolak keberadaan para separatis, yakinilah bahwa tidak akan ada tempat persembunyian yang tepat bagi OPM.

Kita semua cinta Papua dan menginginkan agar tercipta rasa aman di bumi paling timur Indonesia, untuk itu mari kita pertahankan kedaulatan Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan dan intimidasi yang berusaha merongrong keutuhan negara kita.

PAPUA BAGIAN NKRI YANG TAK TERPISAHKAN

Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran   nasional  yang  tajam)  dari  satu  dengan lainnya  (atau  suatu  Negara  lain). Gerakan separatis bisa berupa gerakan damai atau dilakukan dengan gerakan bersenjata dan tindakan teror yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi tidak aman terhadap suatu daerah atau negara tertentu.

Banyak negara di dunia ini yang masih mempunyai gerakan separatis. Bukan hanya di Asia namun juga di Eropa dan Amerika selatan, seperti di Philipina, Irlandia Utara, bahkan negara kita sendiri, Indonesia. Gerakan separatis jarang sekali dilakukan dengan secara damai, kebanyakan dari kegiatan para separatis dilakukan dengan cara-cara kekerasan bersenjata dan menebarkan teror kepada masyarakat dan berusaha untuk menghasut agar masyarakat mengikuti keinginan politik mereka.

Demikian juga yang saat ini terjadi di Tanah Papua. Gerakan separatis di Papua menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dari penyebutan namanya saja sudah jelas tujuan mereka yakni akan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memerdekakan Papua sebagai suatu negara yang berdiri sendiri.

Menilik sejarah bersatunya Papua kedalam NKRI, kita semua tahu bahwa masuknya Papua menjadi bagian NKRI atas dasar hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan sah sesuai “New York Agreement” 1962. Pepera ini pun sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505 pada tanggal 19 November 1969. Ini berarti kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat Internasional dan PBB.

Dari dasar tersebut sudah merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. Namun dari kalangan segelintir orang Papua yang ingin memisahkan diri dan merdeka sebagai negara sendiri, bukti-bukti tersebut dianggap tidak sah, mereka berpendapat  bahwa hasil Pepera tahun 1962 tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua secara keseluruhan dan tidak relevan lagi dengan kondisi Papua saat ini.  

Apapun yang mereka katakan, hasil Pepera yang diperkuat dengan hasil sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 2505 tanggal 19 Nopember 1969 sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada masyarakat  internasional dan rakyat Papua sendiri bahwa bersatunya Papua ke dalam NKRI sah secara de facto dan de jure.  

Upaya sebagian kelompok masyarakat di Papua dan LSM yang bersuara lantang memperjuangkan kondisi Papua sangat disayangkan. LSM tersebut justru sengaja     mengangkat    dan     mengeksploitasi   isu   pelanggaran   HAM,    guna mendiskreditkan aparat keamanan. Karena LSM ini sama-sekali tidak menyadari adanya bahaya/ancaman separatisme di Papua. Bahkan mereka kemungkinan memiliki kerjasama mutualisme untuk memperoleh keuntungan demi kepentingannya.

Serangkaian insiden kekerasan yang masih sering terjadi sungguh mengkhawatirkan kita semua, sehingga insiden sekecil apapun yang bernuansa separatisme tidak boleh dipandang sebagai masalah sepele. Kita harus ingat bahwa ideologi separatisme Papua adalah berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI. Mereka tidak hanya berjuang pada tataran politik dan diplomasi saja, tetapi juga melaksanakan aksi kekerasan bersenjata dengan sasaran masyarakat, aparat keamanan dan obyek sipil strategis.

Kondisi ini tentunya menjadi tanggung jawab bagi aparat keamanan, baik TNI maupun Polri untuk mampu menangani secara professional, sekaligus persoalan berat yang harus dihadapi mereka sendiri. Karena aparat keamanan, disamping harus tetap waspada untuk  menjaga dirinya dari kemungkinan serangan kelompok separatis, juga harus mampu melindungi masyarakat sipil. Pengalaman menunjukkan, aparat keamanan juga telah menjadi korban keganasan dari separatis Papua, terutama aparat keamanan yang bertugas di pos-pos terpencil dan perbatasan.

Oleh sebab itu, keberadaan pasukan TNI dan Polri di Papua tetap masih dan sangat dibutuhkan sebagai penjaga keamanan Papua, yang tentu saja dengan tetap menjujung tinggi HAM dan bertindak profesional. 

MASALAH PAPUA HARUS DISELESAIKAN BERSAMA

Serangkaian teror penembakan dan penyerangan terhadap warga sipil dan aparat kemanan di Papua hingga saat ini masih terus berlangsung, peristiwa terakhir yang terjadi adalah penyerangan dan penembakan terhadap iring-iringan kendaraan pengangkut sembako yang melukai pengemudi truk pengangkut sembako tersebut. 

Adanya rencana kunjungan menteri luar negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Indonesia banyak menuai protes dari berbagai kalangan aktivis mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya. Hal ini sangat dimaklumi karena berkaitaan dengan berbagai kepentingan Amerika di Indonesia yang dianggap merugikan Indonesia. Mereka menganggap kondisi bangsa Indonesia saat ini khususnya Papua, tidak terlepas dari peran Amerika yang bermain didalamnya. Permasalahan Papua yang semakin berlarut-larut seperti sekarang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.  

Perlu keinginan kuat dari pemerintah, rakyat Papua dan berbagai komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan Papua secara tuntas dan bermartabat. Upaya pemerintah dengan memberikan Otonomi Khusus kepada Papua merupakan salah satu alternatif untuk mensejahterakan rakyat Papua dari hasil sumber daya alam yang mereka miliki maupun dari segi pengaturan rodaa pemerintahan.

Permasalahannya sekarang, banyak kepentingan yang bermain di Papua termasuk kepentingan asing yang ingin berusaha menguasai sumber daya alam yang melimpah di Papua, sehingga Papua terus meradang. Hal ini tidak mungkin bisa kita pungkiri, karena hampir seluruh wilayah di Papua memiliki kandungan sumber daya alam termasuk sumber daya mineral yang sangat melimpah,  bahkan bisa dikatakan terbesar di dunia.

Rencana kedatangan Menteri luar negeri Amerika Serikat ke Indonesia sebanarnya bisa dijadikan momentum penting dalam menyelesaikan permasalahan Papua, sebab walau bagaimanapun peran Amerika serikat tidak bisa dikesampingkan, terlebih lagi Amerika memiliki kepentingan sangat besar di Papua berupa PT. Freeport di sana.

Pemerintah Indonesia setidaknya bisa sedikit menekan Amerika berkaitan dengan kepentingannya di Papua tersebut, dengan menyatakan bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini akan sangat berdampak secara psikologis maupun politis terhadap Integitas NKRI di mata dunia. Hal tersebut sangatlah penting sebab Amerika memainkan peranan sangat  vital di dunia.

Ruben Marey dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan mengatakan persoalan yang ada saat ini adalah kepemimpinan di daerah, dimana ada ketidakmampuan dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah daerah. Kalau saja, Gubernur atau Bupati yang ada di Papua bisa menyelesaikan persoalan Papua, maka konflik dan kekerasan Papua bisa diredam.

Pernyataan tersebut mungkin ada benarnya, karena saat ini kepala daerah di Papua cenderung apatis dengan kondisi yang ada di Papua.  Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang memikirkan tentang kesejahteraan maupun nasionalisme rakyat Papua.

Namun dari semua hal tersebut, keinginan yang kuat dari pemerintah,   rakyat Papua dan seluruh elemen masyarakat termasuk LSM, merupakan hal penting dalam menyelesaikan permasalahan Papua. Menyadarkan pihak-pihak yang ingin melepaskan Papua dari NKRI lebih penting dari sekedar retorika tentang pemerataan kesejahteraan, karena pada dasarnya pemerintah sudah banyak berbuat untuk Papua.     

DIALOG, SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PAPUA

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, selain meneruskan program-program pembangunan yang sudah/sedang berjalan, sebuah rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, baik di Papua maupun dengan Jakarta.

Rentang waktu persoalan Papua yang sudah sangat lama, namun sepertinya tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Selain itu, hampir semua kebijakan dan program di Papua juga terfokus pada penyelesaian persoalan keterbatasan fisik dan infrastruktur.

Padahal, pendekatan ekonomi dan infrastruktur pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan dan ketertinggalan daerah Papua, sekalipun menggunakan indikator dan parameter yang terukur. Contoh yang paling nyata adalah masih buruknya fasilitas pelayanan publik di Papua, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena masalah di Papua tidak bisa dianalisis secara terpisah, solusinya pun bersifat simultan dan terpadu, serta tidak boleh lagi mengakibatkan munculnya persoalan baru apalagi bersifat represif.

Hal lain, pembukaan lahan di atas tanah adat penduduk asli Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan persuasif. Jangan sampai hanya berpihak pada kepentingan investor, dimana pemerintah daerah di Papua cenderung membela kepentingan investor, serta dengan sengaja melupakan prinsip kepemilikan hak ulayat orang asli Papua.

Terkait itu semua, terasa perlu dan pentingnya diadakan DIALOG. Meski memang dialog bukan solusi, namun dialog bisa menjadi media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi  politik antara Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi penting dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang.

Walaupun terkesan rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog, dengan mengedepankan hal-hal seperti;  berlandaskan pada asas-asas kesetaraan, keterbukaan, dan saling menghargai. Kemudian harus mampu menyelesaikan berbagai akar persoalan kekerasan di Papua, diantaranya mengenai penanganan terhadap tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol), penataan aparat keamanan dan intelijen yang berada di Papua, serta penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM yang adil.

Dialog nasional tersebut harus dipersiapkan oleh semua pihak berkaitan dengan format dialog, juga harus berdasarkan keputusan politik Pemerintah Indonesia. Tanpa keputusan politik yang resmi, hampir pasti tidak akan mungkin ada dialog damai.

Dari seluruh proses damai dan terutama untuk menuju dialog damai antara Jakarta dan Papua, hal terpenting adalah semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan urgensi dialog.          

Dialog bukan merdeka, dialog juga bukan NKRI, otsus, atau percepatan pembangunan Papua. Esensi dialog adalah sebuah media, alat, cara berkomunikasi bagi para pihak untuk mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan bermartabat, serta keinginan baik untuk mau duduk bersama membicarakan isu-isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan, ketegangan, konflik, dan asal-muasal kekerasan di Papua. 

KSAD Minta Dikoreksi Pasukan

Baturaja,  Mungkin hal ini tidak pernah terjadi saat pemerintah ini dikuasai rejim militer. Di era reformasi TNI sekarang iniasi ini, seorang petinggi militer pun cukup wajar jika minta usulan maupun koreksi dari anggota pasukan.

Seperti diinstruksikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo saat pengarahan di hadapan tiga ribu lebih pasukan peserta Latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade Tahun 2012 yang dipusatkan di Pusat Latihan Tempur Objek Militer Baturaja (Omiba), Senin (3/8).

Dalam kesempatan itu KSAD mengaku sangat bersyukur karena sudah disetujui Kemhan (Kementerian Pertahanan), anggaran untuk latihan naik 157 persen dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dalam waktu dekat tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2012 bertepatan dengan HUT TNI dijadwalkan sebagian alutsista (alat utama persenjataan) yang dibeli dari luar negeri akan tiba di Indonesia.

Peralatan tempur canggih yang akan dibeli seperti 2 batalyon rudal MLS, 2 batalyon roket, 2 batalyon meriam, semua itu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme latihan tempur TNI AD.

Saat ditanya nilai anggaran yang mengalami kenaikan, Pramono Edhi Wibowo enggan merinci. “Pokoknya segitu,” kata ipar Presiden SBY ini seraya tersenyum.

Dikesempatan itu KSAD menginstruksikan kepada pasukan agar menulis masukan dan kritik membangun serta temuan-temuan selama latihan. “Jangan takut sampaikan untuk koreksi kedalam, asalkan jangan menjelek-jelekan intern sendiri,” ujarnya sambil menambahkan masukan jangan menulis nama supaya lebih jujur.

“Silakan berikan kritik, jangan ragu-ragu. Berikan keritik kalian ke dalam, jangan memberikan kritik keluar. Karena jika ada anggota TNI AD yang memberikan kritik keluar, maka saya tidak akan memberi toleransi. Akan saya keluarkan dari satuan ini. Jadi berikan kritik kalian untuk kesatuan ini dari dalam dan bukan dari luar,” tegasnya.

Mengenai persenjataan TNI AD yang sudah tua, pramono mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Bahkan pada Oktober mendatang, TNI AD akan mendatangkan sejumlah roket baru yang berasal dari Rusia.

“Kita akan mendatangkan persenjataan terbaru dengan jangkauan minimal 95 Km yang berjenis roket 95GS,” jelasnya seraya mengatakan, TNI AD akan membentuk Batalyon Armed Roket.

Selain roket, TNI AD juga akan mendatangkan 10 pesawat Hercules, dan Main Batlle Tank (MBT) Leopard.

Ketika ditanya tujuan dari latihan besar-besaran tersebut merupakan pesan kepada negara tetangga akan adanya kekuatan baru TNI. “Kita tidak pernah menantang kekuatan negara lain. Namun pembangunan kekuatan TNI merupakan penyesuaian kekuatan kita dengan negara tetangga,” jelasnya

Pramono Edhi Wibowo mengaku bangga dengan latihan yang dilakukan prajurit TNI AD. Menurutnya tidak ada satupun prajurit yang luka ataupun sakit dalam latihan itu. Demikian juga dengan persenjataan yang dioperasikan. Tidak ada satupun senjata yang mengalami kemacetan.

“Latihan kali ini cukup sukses dilaksanakan. Setelah tahun 1996, baru kali ini kita melakukan latihan besar-besaran kembali. Dan ini adalah awal bagi TNI AD dalam melakukan perubahan yang lebih baik,” katanya dihadapan ribuan anggota TNI AD. Menurut Pramono, evaluasi latihan akan dilakukan secara menyeluruh dan seluruh personel serta pasukan berhak untuk memberikan kritik dalam latihan tersebut.

Sedangkan Komandan BTP (Batalayon Tim Pertempuran) Letkol Inf Suparlan Purwo Utomo dalam dihadapan pers menjelaskan skenario latihan tempur diawali serangan terhadap musuh di Baturaja setelah dua hari lalu pencarian informasi satuan intel dan Ter Kodam II/Sriwijaya.

Dalam latihan besar ini mengerahkan 3.017 personil TNI AD meluncurkan 150 hingga 200 roket dan meriam, sedangkan alat berat yang dikerahkan Tank Scorpion 16 unit, Tank Anoa 16 unit, dan lainnya. “Alhamdulillah semua peralatan tempur berfungsi 100 persen dan tidak ada insiden,” jelas Suparlan.

Sementara itu Seluruh Pangdam Se-Indonesia berkumpul di Pusat Latihan Tempur Objek Militer Baturaja dalam rangka Latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade Tahun 2012 Dalam Latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade yang dliaksanakan Brigif 9/2 Kostrad masing-masing Yonif Linud 501, Yonif 514, Yonif 509, dengan kekuatan 1 Rayon Armed,satu kompi kaveleri, satu rayor Arhanud, satu skuwadron 12 Penerbad (penerbangan Angkatan Darat) satu kompi Zipur dan satun lain Seperti Kopasus, Ki Mekanis, Bekang, Kesehatan, Pernika (Perhubungan).

Latihan disaksikan langsung Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo serta DanKodiklat Letjend TNI Gatot Nurmantio.

Disisi lain dalam latihan tempur ini juga didukung oleh teritorial, tiga Kabupaten yakni OKU, OKU Timur dan OKU Selatan yang diserang musuh. Akhirnya pasukan TNI berhasil merebut kembali. (Satgaspen)

Latancab 2012: Pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) 9/Kostrad Hancurkan Musuh

 

Dengan semangat pantang menyerah, pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) 9/Kostrad yang terlibat dalam Latihan antar kecabangan tingkat Brigade tahun 2012 berhasil melumpuhkan beberapa sasaran. Dalam latihan tersebut para prajurit TNI Angkatan Darat dengan berbagai kecabangan  bersinergi dalam satu misi  berhasil menghancurkan musuh yang ingin membentuk negara baru (Neba) di Wilayah Sumatera Selatan. Latihan tersebut puncaknya ketika materi serangan dengan menggempur musuh pada  Senin (03/09).

Musuh yang berkekuatan satu batalyon berhasil di bumi hanguskan oleh Pasukan BTP yang teridiri dari Yonif Linud 501, Yonif 509, Yonif 514 Raider, 1 Kompi Mekanis Yonif 201, 1 Ki Kav Tank 8, 2 Rai Armed (1 Rai Meriam 76 tarik & 1 Rai Armed Meriam 105 tarik), 1  Rai Arhanudri RBS 70, 1 Kompi Zipur 10, 1 Squadron Penerbad. Selain itu juga didukung oleh satuan Banmin yang terdiri dari Perhubungan, Peralatan, Pembekalan dan Angkutan, Polisi Militer, Kesehatan, Satgas Penerangan dan Satgas lainnya.

Dalam latihan antar kecabangan tingkat Brigade hadir para Pangkotama TNI AD dan disaksikan langsung oleh KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wiboyo yang terus memantau latihan yang dimulai tepat pada pukul 08.00 dan berakhir hingga  pukul 12.30 wib. Latihan yang telah diperagakan oleh para prajurit TNI AD dapat disaksikan langsung di titik tinjau tamu Puslatpur Baturaja  yang luasnya mencapai sekitar kurang lebih 42.000 H.

Setelah sasaran musuh berhasil direbut di tempat konsolidasi, Pramono Edhie Wibowo melakukan pengarahan kepada sejumlah prajurit yang terlibat dalam latihan tersebut. Dalam latihan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo memberi apresiasi yang tinggi kepada para pelaku latihan antar kecabangan tersebut karena melakukan dengan penuh semangat  dan dalam keadaan aman.


Lebih lanjut dikatakan bahwa latihan ancab tingkat brigade merupakan latihan terbesar yang pernah dilakukan oleh TNI AD pada tingkat Brigade pada kurun beberapa tahun terakhir ini. Sebab latihan tingkat brigade hanya pernah dilakukan pada tahun 1996. Setelah itu tidak pernah dilakukan lagi akibat berbagai kendala. KASAD juga dalam arahannya memberikan penekanan bahwa keberhasilan dalam latihan ini bukanlah merupakan akhir segalanya. Sebab latihan ini dianggap berhasil apabila selamat hingga sampai ditempat tujuan dengan selamat sampai hingga ketemu keluaraga kembali.

Kedepan latihan diharapkan agar lebih disempurnakan lagi dengan memberikan masukan yang bersifat konsruktif dalam mekanisme latihan baik secara taktis maupun teknis sehingga kedepannya akan lebih baik dan lebih profesional lagi dalam menjalankan latihan khususnya ditubuh TNI Angkatan Darat.(Satgaspen)

Pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) bergerak taktis menuju ke Daerah Persiapan Aju (DP Aju) dalam rangka melaksanakan operasi serangan untuk menghancurkan musuh yang sedang bertahan di wilayah Martapura Sumatera Selatan, Minggu (02/09).

Pergeseran pasukan diawali dengan pemberian Perintah Operasi (PO) dari para Komandan Batalyon (Danyon) kepada para Komandan Kompi (Danki) di titik tinjau Batalyon masing-masing yang tergabung dalam Pasukan BTP. Batalyon tersebut yaitu Yonif 509, Yonif Linud 501 dan Yonif 514 Raider.

Setelah PO diberikan kemudian BTP melakukan pergerakan taktis menuju DP Aju. Disamping itu BTP juga mendapatkan perkuatan pasukan dari Yonif Mekanis 201/JY dan dari Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur) dari satuan Kavaleri, Armed, Arhanud, Kompi Pernika dan Zeni Tempur (Zipur) guna mendukung tugas operasi serangan untuk menghancurkan musuh.

Pasukan Infanteri bergerak di depan menuju DP Aju diikuti oleh Satbanpur yaitu kendaraan tempur (ranpur) Tank, ranpur panser anoa, ranpur pernika. Sedangkan pasukan armad bergerak menuju ke daerah stelling guna memberikan bantuan tembakan kepada satuan manuper.

Pada saat pemberian PO tingkat Danyon di tinjau langsung oleh Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Harry Purdianto, Pangkogasgabrat Brigjen TNI M. Setyo Sularso dan Komandan Latihan Antar Kecabangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Pribadi Agus Purwanto. Hal ini sebagai bentuk perhatian dan keseriusan komando atas kepada peserta latihan antar kecabangan (Latancab) tingkat Brigade supaya berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan latihan dapat tercapai guna menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Darat demi menjaga keutuhan dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Satgaspen)

Latancab 2012: Realistis, Keras, Menantang...

Minggu, 02 September 2012

Prajurit TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Latihan Antar Kecabangan (Latancab) tingkat Brigade melakukan penyebrangan basah menyebrangi sungai Komering Oku Timur Sumatera Selatan pada pukul 17.00 Wib dalam rangka gerak maju pasukan Brigade Tim Pertempuran (BTP) menuju Daerah Persiapan (DP), Jum’at (31/08).
 
Dalam sekenario latihan jembatan kota baru Martapura dan Wilayah Desa Pracak Dusun 3 telah dikuasai oleh musuh, sehingga pasukan  BTP yang terdiri dari Batalyon Infanteri 514 Raider/Kostrad, Yonif 509/ Kostrad dan Yonif Linud 501 Kostrad melakukan penyebrangan basah guna menguasai daerah tersebut dari pihak musuh.

Pasukan Yonif 514/R Kostrad bergerak maju dengan menyebrangi sungai Komering terlebih dahulu, sedangkan pasukan dari Yonif 509 Kostrad dan Yonif Linud 501 melakukan pengamanan selama penyebrangan itu dilakukan.

Setelah Desa Pracak Dusun 3 dapat direbut maka pasukan Yonif 514 Raider melakukan penyisiran sepanjang tepi sungai dengan pergerakan taktis untuk merebut Jembatan Kota Baru Martapura yang dikuasai musuh.

Ketika jembatan tersebut dinyatakan aman dari gangguan musuh, maka kendaran tempur (ranpur) dari satuan kavaleri yaitu kendaraan tank dan ranpur anoa dari pasukan Yonif Mekanis  201/JY dapat melewatinya untuk menuju daerah persiapan.

Pada kegiatan penyebrangan basah tersebut Komandan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo selaku penanggung jawab umum latihan turun langsung meninjau penyebrangan basah yang dilakukan oleh pasukan BTP. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam melaksanakan Latancab tingkat Brigade yang baru pertama kali di selenggarakan guna meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AD dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Satgaspen)

Latancab 2012: Penggabungan Linud 501 Dengan BTP 9/2 Kostrad

Sabtu, 01 September 2012

  

Batalyon Lintas Udara (Linud) 501 melakukan penggabungan dengan Brigade Tim Pertempuran (BTP) 9/2 Kostrad di Way Tuba Lampung Utara pada pukul 10.00 Wib setelah pasukan Linud 501 menguasai Lanudad Gatot Subroto yang sebelumnya dikuasai oleh musuh, Kamis (30/08).

Proses penggabungan diawali dengan penjemputan yang dilakukan oleh satu pleton dari Batalyon Linud 501 di koordinat yang telah ditentukan sebelumnya dengan Pleton Pelopor dari BTP 9/2 Kostrad.

Selama perjalanan pleton penjemput tersebut melakukan pergerakan taktis untuk mengantisipasi apabila ditengah perjalanan terjadi penghadangan dari pihak musuh.

Sesampainya di koordinat yang telah ditentukan, pleton penjumput melakukan kontak melalui pesawat radio untuk menanyakan posisi dan tanda taktis pleton yang akan dijemput. Setelah tanda taktis dari peleton yang akan dijemput terlihat, kemudian pleton penjemput memberi isyarat berupa sandi untuk memastikan bahwa pleton yang dijemput tersebut adalah pasukan kawan.

Setelah terjadi kontak fisik antara kedua pleton tersebut, kemudian komandan pleton (Danton) Pelopor melaporkan kepada komandan Batalyon yang berada di Komando Taktik (Kotis) melalui pesawat radio bahwa mereka telah bertemu dan bergabung dengan pleton penjemput dari Batalyon Linud 501. Selanjutnya terjadilah penggabungan pasukan dan komando diambil alih oleh komandan BTP.

Komandan BTP memerintahkan pasukannya untuk bergerak maju mengikuti pleton penjemput melalui rute yang sudah di bersihkan oleh pasukan penjemput sebelumnya menuju Lanudad Gatot Subroto, dimana Batalyon 501 sudah menanti di Lanudad yang selanjutnya akan melakukan pergerakan bersama menuju sasaran dalam rangka Latihan Antar Kecabangan (Ancab) tingkat Brigade.(Satgaspen) 

Latancab 2012: Yonif Linud 501/Kostrad Berhasil Rebut Sasaran

 

Kamis, 30 Agustus 2012

Danyonif Linud 501/Kostrad segera menyiapkan pasukan dan melaporkan kesiapan tersebut kepada Pangkogasgab. Kronologis tersebut diasumsikan sebagai peristiwa nyata yang dituangkan pada Latihan Antar Kecabangan TNI AD tahun 2012, yang dilaksanakan sejak tanggal 24 Agustus sampai dengan tanggal 7 September 2012.  Langkah Lebih lanjut dalam skenario tersebut adalah memberikan informasi akurat tentang daerah yang dikuasai musuh dengan cara menyusupkan operasi Kelompok Depan Operasi Linud (KDOL) yang telah diterjunkan 2 hari yg lalu (27/8) untuk menentukan panel buka dan panel tutup, kedudukan Tim Pengendali Tempur, kedudukan Tim Keamanan, dan kedudukan Tim Sandha dan Satgas Intel.

Setelah semua data berhasil dihimpun dan dinyatakan siap oleh tim KDOL, akhirnya diputuskan pada tanggal 29 Agustus 2012 tepat pada jam 06.00 Pasukan Linud (Lintas Udara) tempur diterjunkan di daerah yang telah dipersiapkan. Setelah pasukan mendarat secara taktis bergerak menuju sasaran dengan dipandu oleh tim KDOL yang telah paham dengan situasi medan.

Setibanya di sasaran pasukan Linud 501/Kostrad sebanyak 2 Kompi, yakni Kompi-A dan Kompi-B menyergap kekuatan insurjensi yang menguasai Bandara Gatot Subroto dan berhasil melumpuhkannya. Sedangkan Kompi-C berhasil menghancurkan satu peleton musuh yang menguasai Jembatan Sungai Komering, Kota Baru.

Sekitar pukul 13.30 wib kedua obyek yang dikuasai musuh tersebut berhasil dikuasai kembali dan pasukan insurjensi berhasil dilumpuhkan. (Satgaspen)

 

Latancab 2012: Gerak Maju Pasukan TNI AD Berhasil Masuk Daerah Musuh

Lampung Selasa (28/08)

Ribuan personel peserta Latihan Antar Kecabangan (Latancab) tingkat Brigade tahun 2012 melakukan pemindahan pasukan untuk melaksanakan Operasi Penggabungan di Lanudad Gatot Subroto Waituba, Waikanan, Lampung Utara, Selasa (28/08).

Pemindahan Pasukan dibagi menjadi tiga kolone, yaitu kolone biru, kolone kuning dan kolone merah. Kolone merah dan kuning bergerak satu arah untuk menuju Tanjung Raya Giham, Waikanan Lampung Utara. Sedangkan kolone biru bergerak menggunakan kereta api juga dengan tujuan way Tuba.

Kolone biru dipimpin langsung oleh Dan BTP Letkol Inf Suparlan terdiri dari Yonif 514/R/Kostrad, Yonif 509/Kostrad, Kompi Pernika, Kompi Zeni Tempur dan Satgaspen yang bergerak dari Lapangan Saburai Bandar Lampung menuju stasiun KA. Tanjung Karang pukul 07.00 Wib dengan perjalanan kurang lebih empat jam.

Sedangkan kolone merah dan kuning dipimpin Wadan BTP Letkol Inf Erwan Subekti. Kolone merah terdiri dari Satuan Armed, Satuan Arhanud, Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) sedangkan kolone kuning terdiri dari satu Kompi Mekanis dengan kendaraan Anoa, Satuan Kavaleri, Satuan Armed yang bergerak dari Yonif 143/TWEJ.

Kolone kuning pada pukul 07.00 Wib dan Kolone merah bergerak pada pukul 08.00 Wib dengan rute terpisah setelah melewati terminal Terbanggi, kolone merah melewati rute Jalur Barat Lintas Sumatra, kolone kuning melewati rute Ketapang-Balaraja. Kedua Kolone bertemu kembali di Simpang Negeri Baru Waikanan dan melanjutkan pergerakan menuju Waituba untuk bergabung dengan Kolone biru.

Selanjutnya pada hari Rabu (29/8) pagi sekitar pukul 06.15 Wib pasukan Yonif Linud 501 akan penerjunan taktis di Simpang Lengot Way Tuba. Sesudah penerjunan taktis tersebut akan melaksankan perebutan sasaran di dua tempat yaitu di Bandara Lanudad Gatot Subroto Way Tuba dan Jembatan Kota Baru. (Satgaspen)

Lapis Baja dan Anoa TNI Kepung Lampung Tengah

Belasan kendaraan lapis baja dan APS (Angkut Personel Sedang) Anoa milik Tentaran Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD) singgah di Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (28/8).

Kedatangan tank yang disertai ribuan personil TNI-AD dan peralatan tempur lainnya tersebut sebagai persinggahan sebelum terlibat dalam latihan antar kecabangan tingkat brigade Tahun 2012 di Baturaja, Sumatera Selatan.

Komandan Kodim 0411 Lampung Tengah Letkol M Ridwan mengatakan, persinggahan pasukan merupakan cek poin sebelum mengakhiri perjalanan di Baturaja.  Setelah sebelumnya melakukan pergeseran dari Bandar Lampung.

"Terbanggi Besar menjadi tempat cek poin pasukan yang akan latihan antar kecabangan di Baturaja. Jadi kalau ada masyarakat yang kaget melihat tank masuk kota seperti ini kami mohon maaf atas ketidaknyamanan," ujarnya.

Ridwan juga meminta maaf bagi para pengguna jalan yang merasa terganggu selama kegiatan pergeseran pasukan hingga ke Baturaja. "Terima kasih atas kesabarannya dan partisipasi semua pihak dalam membantu kegiatan ini," tukasnya.



Hal senada juga diunggkapkan Wakapolres Lampung Tengah Kompol Takdir Matanette. "Untuk ketidaknyamanan lalulintas kami mohon maaf. Tapi ini merupakan suatu kebanggaan untuk kita. TNI mau singgah di Lampung Tengah yang sudah lama kita tidak melihat pasukan begitu banyak dan lengkap dengan persenjataan tempur," imbuhnya.

Ribuan personil TNI-AD dan peralatan tempur yang terlibat dalam latihan antar kecabangan tingkat brigade Tahun 2012 di Baturaja sebelumnya telah mendarat di Bandar Lampung. Mereka menggunakan Kapal Perang KRI-503 Teluk Amboina melalui Pelabuhan Panjang

Brigif 9 Kostrad Merebut kembali Wilayah Sumatera yang Dikuasai Negasor

Lampung  Senin (27/08)

 

Brigif 9 Divif-2 Kostrad yang berkedudukan di Jawa Timur bergerak menuju wilayah Baturaja Sumatera Selatan yang saat ini dikuasai pasukan negasor. Musuh atau negasor dari wilayah Utara Laut Cina Selatan, telah berhasil memasuki wilayah NKRI khususnya di Pulau Sumatera dan menempatkan pasukannya di beberapa wilayah mulai dari Lampung, Palembang dan Baturaja. Kekuatan musuh yang berada di Baturaja di perkirakan 1 Batalyon Plus.

Brigif 9 melaksanakan Serpas (pergeseran pasukan) dengan menggunakan beberapa KRI Angkatan Laut dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke pelabuhan Teluk Panjang, antara lain KRI Teluk Parigi 539, KRI Teluk Lampung 540, KRI Tanjung Kambani 971, KRI Banjarmasin 592, KRI Teluk Ambonia 503, dan KRI Teluk Menado 537. Selain gerakan pasukan melalui laut dan darat, Brigif 9 juga diperkuat oleh Batalyon Linud 501/18/2 yang akan diterjunkan untuk melakukan infiltrasi ke daerah musuh.

Setelah mendarat di Teluk Panjang pasukan bergerak dengan farmasi kolone taktis menggunakan jalur darat menuju lokasi yang sudah diduduki musuh. Selama perjalanan pasukan mendapat gangguan baik serangan maupun ranjau dari pihak musuh. Serangan dapat diatasi oleh pasukan Brigif 9 dan terus bergerak menuju lokasi musuh. Sedangkan gangguan ranjau dapat diatasi oleh Zeni Tempur (Zipur)-10/2 Kostrad.

Setelah mendekat ke daerah sasaran Pasukan infanteri terus bergerak dilindungi oleh Batalyon Armed 12/1/2 Kostrad dengan melakukan tembakan penyokong menggunakan Meriam 105 mm ke arah musuh.

Demikian juga Kavaleri 8/2 Kostrad, Arhanud (Pertahanan Artileri Udara) -2/2 Kostrad, dan Penerbad (Penerbangan Angkatan Darat) melakukan bantuan tembakan dari darat dan udara.

Dengan adanya serangan yang melihatkan kecabangan yang ada di TNI AD, musuh dapat dihancurkan. Setelah sasaran dapat direbut, dilanjutkan dengan Operasi Mobil Udara dengan menggunakan sejumlah helikopter untuk melakukan pengejaran terhadap musuh yang melarikan diri.

Demikian skenario Latihan Antar Kecabangan TNI AD 2012 di daerah Baturaja Sumatera. Pada tahun ini TNI Angkatan Darat akan mengadakan latihan Antar Kecabangan Tingkat Brigade TNI AD. Latihan akan dilaksanakan 26 Agustus sampai dengan 4 September di Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD Baturaja Sumatera Selatan.

Latihan terbesar TNI AD selama 20 tahun terakhir ini mengambil tema “Brigade Tim Pertempuran melaksanakan operasi Militer untuk perang dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI”. Prajurit yang akan dilibatkan dalam kegiatan latihan sebanyak 6000 personel dengan menggunakan Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) yang akan dicoba dalam medan yang sesungguhnnya.

Satuan yang terlibat dalam latihan Brigif 9 Kostrad terdiri atas: Kompi Mekanis- A Yonif 201/Damjaya, Yonkav-8/2K, Yonarmed-12/I/2/ Kostrad, Yonarhanudri-2/2/K, Yonzipur-9/2/K, Ki Pernika Yonhub/2/K, Kibekang Yonbekang 2/2/K, Kikes-A Yonkes 2/2/K, Tonpom Kipom Div 2/K, Kipal Divif-2/K, Detasemen Penerbangan TNI Angkatan Darat, Satuan tugas penerangan Dispenad, Direktorat hukum Angkatan Darat.

Adapun tujuan latihan meningkatkan kemampuan tempur perorangan menuju terciptanya kerjasama antar kecabangan dalam Brigade Tim Pertempuran (BTP) serta menyelenggarakan Operasi tempur yang didukung operasi Sandi Yudha Intelijen dan Teritorial.(Dispenad)(TNI AD)