BINTANG KEJORA BERKIBAR DI 6 TEMPAT

 Ancaman kelompok Organisasi Papua Merdeka pimpinan Lamber Pekikir akan mengibarkan bendera bintang kejora  (BK) symbol Papua Merdeka, tepat pada peringatan HUT Tentara. Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang jatuh pada 1 Juli kemarin, terbukti.

Sebab Hari Ulang Tahun OPM yang jatuh tepat pada 1 Juli, diwarnai pengibaran bendera bintang kejora di sejumlah tempat di wilayah Papua. Sedikitnya BK ini berkibar di 6 titik yang berbeda. Empat titik di Keerom dan 2 titik di Kota Jayapura.
Pengibaran itu sesuai dengan klaim Lambert Pekikir Koordinator Umum TPN/OPM yang bermarkas di Victoria perbatasan RI-PNG yang berencana melakukan pengibaran bendera selama 3 hari disertai bunyi mercon.

Dari data yang berhasil dihimpun, bendera berkibar di wilayah Keerom dan Kota Jayapura. Di Kali Kampwolker Perumnas 3 Distrika Heram Waena Jayapura, diamankan sebuah bendera bintang kejora yang dikibarkan pada sebuah tiang. Ukuran bendera 70x100 cm.Bendera Bintang kejora juga ditemukan berkibar di Lereng Bukit Belakang Sekolah Luar Biasa (SLB) di atas Perumahan Bhayangkara Permai Buper Kelurahan Waena Distrik Heram Waena Jayapura. Ukuran bendera 50 X 120 cm.

Pada hal sebelumnya Dewan Militer Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, melalui juru bicaranya, menyatakan tidak akan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Juli 2012. Mereka akan memperingatinya di markas masing-masing, dengan cara berdoa bersama. Jika ada yang mengibarkan, maka hal itu di luar dari kelompoknya. Namun Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional OPM, Lambert Pekikir, tetap akan mengibarkan bendera di dalam kota meskipun ada larangan dari Dewan Militer.

Dengan adanya pro-kontra  tersebut maka dapat kita analisa bahwa sesungguhnya   OPM sudah terpecah-pecah. Pada level bawahan mereka  sudah berani menentang perintah atasannya. Melihat  kondisi tersebut seharusnya , rakyat Papua harus sadar bahwa selama ini mereka hanya dimanfaatkan oleh OPM untuk kepentingan individu/pribadi. Mereka sudah diadu domba untuk melawan/menentang Pemerintah, bahkan bertikai sesama orang asli Papua.

Namun demikian kita berharap   aparat TNI dan Polri agar   tetap siap siaga  dan fokus terhadap situasi keamanan di Papua.  Aparat harus berani  mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap kelompok yang jelas-jelas menantang dan merendahkan wibawa pemerintah, terlebih lagi mereka telah mengibarkan bendera bintang kejora yang merupakan melakukan tindakan makar.  Selaku masyarakat dan bangsa mari  juga mendukung langkah pemerintah yang tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Namun, dalam rangka penegakan hukum dan menjaga keutuhan NKRI, tindakan tegas terhadap kelompok separatis ini harus tetap dilakukan secara terus menerus.

PERAYAAN HUT SEPARATIS OPM SAMA DENGAN MENENTANG NEGARA

Menurut informasi yang kami ketahui rencannya Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersikukuh akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun kelompoknya yang jatuh 1 Juli 2012. Perayaan dilakukan dengan pengibaran bendera bintang kejora diiringi letupan mercon. Panglima Tentara Nasional Pembebasan (TNP) OPM, Lambertus Peukikir mengatakan program Nasional TPN/ OPM pada tahun 2012 ini hanya satu yaitu akan melakukan aksi pengibaran bendera bagi 01 Juli 2012 selama tiga hari berturut dalam rangka HUT TPN/OPM.

Jika dicermati rencana tersebut maka memberikan kesempatan Perayaan HUT OPM sudah pasti memiliki tujuan, yaitu untuk memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau mendirikan negara dalam negara yang berarti secara nyata telah malakukan perlawanan kepada pemerintah yang sah. Apalagi meraka sudah merencankan pengibaran bendara OPM.

Tindakan ini sebagai bukti bahwa OPM tetap sebagai ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di Papua. |Pengibaran bendera Papua merupakan upaya provokasi OPM kepada masyarakat di Papua untuk mendukung pergerakannya.

Harus diingat bahwa OPM memiliki cita-cita Papua terlepas dari NKRI, tentunya telah bertolak belakang dengan kebijakan negara dan pemerintah yang akan membangun Papua dari ketertinggalan dalam berbagai hal yang masih dianggap kurang. Meski demikian niat pemerintah dan seluruh komponen bangsa yang ada adalah dengan melakukan percepatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan.

Dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun papua yang lebih bermartabat justru OPM telah melakukan berbagai cara untuk menghasut agar program pemerintah yang berjalan gagal.  Berbagai upaya dilakukan  oleh separatis OPM mulai dari gerakan bersenjata, penyanderaan, demonstrasi dan pengibaran bendera, penempelan dan penyebaran pamflet, rapat-rapat politik serta pembentukan organisasi lokal .

Untuk itu, kita berharap kepada aparat keamananan untuk memperketat keamaman baik ketika peringatan HUT OPM 1 Juli maupun setelahnya. Selain itu setiap peringatan yang bertujuang merorong kedaulatn NKRI harus dilarang. Larangan pada dasarnya akan mempersempit ruang gerak OPM itu sendiri dan terjadinya pengerahan massa yang dapat menimbulkan hal-hal tidak diingin terkait dengan stabilitas keamanan di Papua.

MENGGELORAKAN PATRIOTISME DAN NASIONALISME

Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Dalam bulan tersebut bagi bangsa Indonesia memiliki sejuta makna dan arti dalam bulan tersebut karena bangsa kita terlepas dari cengkraman penjajah . Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sejarah yang panjang. Mulai dari era kerajaan, penjajahan sampai kemerdekaan. Tentunya tak mudah untuk mencapai kemerdekaan, perjuangan yang kuatlah yang membawa bangsa ini mewujudkan cita – citanya. Peran serta seluruh rakyat Indonesia tak lepas dalam memperjuangkan dan memperoleh kemerdekaan. Sifat Nasionalisme dan Patriotisme adalah kunci untuk mempersatukan seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Patriotisme juga merupakan suatu kebajikan yang benar-benar fitri (fitrah manusia) dan mempunyai tempat didalam kehidupan moral manusia. Perasaan taat setia merupakan senjata mental yang cukup kuat untuk mempertahankan negara.semangat cinta akan negara, rela berkorban demi bangsa semakin pudar kerana kealpaan kita yang disebabkan kemewahan hidup dan pengaruh budaya dari luar. Oleh itu, rakyat perlu bertanggungjawab untuk memastikan dan mempertahankan kemerdekaan negara terus terpelihara dan kekal untuk selama-lamanya.

Sementara  Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah.

Kini, ketika globalisasi dan berkembangnya teknologi informasi telah mengakibatkan pudarnya rasa Nasionalisme dan Patriotisme. Sungguh menyedihkan melihat semangat Nasionalisme dan Patriotisme masyarakat Indonesia sekarang ini, jiwa masyarakat Indonesia telah terkontaminasi oleh budaya dari luar.

Soekarno dianggap paling mewakili semangat patriotisme dan nasionalisme generasi muda Indonesia di masanya. Baginya, martabat dan identitas diri sebagai bangsa merdeka sangat penting. Proklamator Kemerdekaan Indonesia lainnya, Bung Hatta pernah mengutip pandangan Prof. Kranenburg dalam Het Nederlandsch Staatsrech, “Bangsa merupakan keinsyafan, sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan tujuan bertambah besar karena persamaan nasib, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, dan oleh karena jasa bersama. Pendeknya, oleh karena ingat kepada riwayat (sejarah) bersama yang tertanam dalam hati dan otak”.

TINDAKAN APARAT HARUS TEGAS HADAPI SEPARATIS

Pelaku makar yang ingin mendirikan negara dalam negara tidak boleh diberikan kesempatan sedikitpun untuk berkembang. Sebab sedikit saja diberikan kesempatan maka kondisi keamanan dalam masyarakat akan menajdi kacau. Coba lihat beberapa hari terakhir sejumlah penembakan miterius terjadi. Korbanpun berjatuhan mulai dari masyarakat sipil hingga aparat menjadi sasaran.

Pelakunya  menurut informasinya adalah pentolan separatis Oragnisasi Papua Merdeka (OPM). Makanya ketika beberapa waktu yang lalu, aparat keamanan berhasil melumpuhkan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni yang diduga sebagai pelaku berbagai insiden penembakan di Papua. Mako tewas ditembak petugas di Perumnas III-Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis (14/6) lalu.  Penembakan terhadap Mako dilakukan karena saat hendak ditangkap dia berupaya melakukan perlawanan dan ingin merampas senjata polisi.

Tewasnya Mako membuat marah anggota dan para pendukung KNPB. Mereka melampiaskan kemarahannya dengan menganiaya warga, merusak dan membakar beberapa ruko, warung, mobil dan duapuluhan motor. Tiga orang warga mengalami luka bacokan setelah dianiaya oleh massa pendukung KNPB. Akibat kerusuhan tersebut, situasi kota Jayapura, terutama di Waena, Abepura dan Kotaraja sempat lenggang.

Kita patut bersyukur hingga saat ini situasi di Papua saat ini berangsur mulai kondusif, meskipun demikian kita tidak boleh lengah dan terlena dengan situasi saat ini. Dalam rangka menjaga ketentraman dan keamanan di Papua, dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum harus bersinerga untuk bahu membahu dalam menegakkan hukum demi tegaknya norma hukum dan menjamin aktifitas keseharian warga dapat berjalan secara baik dan benar.

Kita tidak mentolerir bahwa dibelakang aksi-aksi penembakan  dengan  aparat yang terjadi di Papua, kelompok separatis OPM selama ini adalah pemain tunggal yang jelas   memperkeruh situasi di Papua. Dalam menghadapi masalah ini, seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai sikap bahwa gerakan separatis di Papua harus kita kutuk bersama. Dan jangan hanya aparat TNI dan Polri seolah-olah yang menjadi lawan separatis OPM. Tapi  musuh  separatis OPM adalah   seluruh rakyat Papua dan musuh seluruh bangsa Indonesia.

Hukum harus ditegakkan dan hukum berlaku bagi siapa saja, terlebih pada mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Mako dinilai sudah tepat, karena hal itu bagian dari proses penegakan hukum. Pemberitaan media massa terkait tewasnya Mako Tabuni dinilai masih proporsional, karena penembakan itu adalah bagian dari proses penegakkan hukum secara tegas bagi pelaku tindak kriminal yang sudah banyak mebunuh rakyat yang tidak berdosa.  

  

DAMAI PAPUA, DAMAI INDONESIAKU

Saat ini keamanan merupakan barang berharga untuk didapatkan di Papua. Pasalnya beberapa hari terakhir ini sejumlah insiden telah terajdi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik aparat maupun masyarakat sipil lainnya. Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat menginginkan pihak aparat  agar segera  mengungkap dengan cepat, tegas, dan proses hukum siapapun yang menjadi pelaku kekerasan selama ini yang terjadi di Papua.

Kita patut apresiasi  pandangan Presiden SBY dan pernyataan Menkopolhukam, yang ingin membangun Papua dengan Damai. Penyelesaian masalah Papua harus mengedepankan dialog dan pendekatan kesejahteraan masyarakat.  Sebab hanya dengan pendekatan dialog dan kesejahteraan akan dapat tercipta pola kerjasama yang dapat membangun adanya kerja sama yang saling menguntungkan.

Selama ini pola yang diterapkan dengan pendekatan keamanan dianggap  memiliki kelemahan dan dianggap  kontra produktif oleh kelompok tertentu. Kelompok tertentu seperti separatis Oraganisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap menguntungkan kelompok-kelompok garis keras Papua menunggu penerapan pendekatan keamanan untuk kemudian dibalikan menjadi suatu kekacauan yang lebih besar dengan isu HAM dibalik perisai mereka.

Berbagai elemen masyarakat menanggap bahwa masalah Papua   mendesak agar  Pemerintah segera  membuat formula dalam upaya menyelesaikan permasalahan kekerasan di Papua, dan menghindari pendekatan keamanan.  Berbagai asumsipun muncul   terkait kejadian di Papua  karena polanya dianggap  acak dan korbannya acak. Hal inilah muncul opini publik yang mengatakan bahwa kejadian di Papua selama  ini merupakan pengkondisian agar terjadi kecemasan dan ketakutan massa menjelang ada dua momentum yaitu 1 juli ulang tahun OPM, tanggal 3 juli akan ada rencana kunjungan Presiden SBY ke Papua dalam acara Jambore Nasional di Raimuna yang juga dihadiri oleh utusan luar negeri.

Kondisi inilah banyak yang mengaitkan bahwa ada  desain untuk memicu atau memancing reaksi dunia internasional.  Ditambah lagi sejumlah kasus yang terjadi aparat   terkait  dianggap  lamban di dalam penanganan Papua selama ini karena ada beberapa sebab. Salah satunya  mereka tidak ingin tergiring untuk melakukan tindakan represif yang kemudian akan terjadi reaksi balik dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Papua.

  Dengan demikian  kita berharap agar penanganan masalah   Papua ditangani secara komprehensip  yaitu  adanya dialog dan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan dua pola ini diyaki oleh berbagai pihak sabagai langkah cerdas untuk menuntaskan masalah Papau. Kita patut bersyukur karena beberapa terakhir ini pemerintah merespon  untuk    menawarkan konsep dialog tentang Papua. Keduanya cara tersebut dapat disingkronisasi, artinya dialog awal semua pihak duduk bersama bicara tentang Papua mengenai cara pandang yang sama tentang Papua. Sementara kesejahteraan akan menjadi titik kulminasi untuk membebasakan masayarakat Papua dari keterbelakangan dan kemiskinan. Sehingga akan tercipta  Damailah Papua, damailah Indonesia.

SOAL WAMENA PEMBERITAAN MEDIA ASING “BERLEBIHAN”

Berbagai media telah mewartakan situasi di Wamena mencekam pasca tewasnya anggota TNI beberapa waktu yang lalu. Kondisi ini diperparah ketika terjadi penyerangan oleh sejumlah anggota TNI di Sili Wamena, Jayawijaya, Papua terhadap warga Honay Lama Wamena, Jayawijaya, Papua. Akibatnya beberapa orang mengalami luka-luka. Kejadian ini dipicu ketika dua anggota Yonif 756 Wimane Sili, Pratu Ahmad Ruslan dan Pratu Saifudin hendak ke Kota Wamena. Tanpa sengaja motor mereka menyerempet seorang anak kecil. Saat hendak menolong korban, dua anggota TNI tersebut tiba-tiba dikeroyok oleh warga setempat. Ahmad Ruslan meninggal, sedangkan Saifudin dalam keadaan kritis di RS Tentara Marthen Indey Jayapura. 

Kita patut bersyukur bahwa saat ini, situasi Kota Wamena sudah kondusif seperti sedia kala. Muspida Kabupaten Jayawijaya yang dipimpin Bupati Jayawijaya John Wempy Wetipo telah melakukan langkah-langkah jitu untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tidak meluas. Sementa dari pihak Pangdam XVII Cenderawasih menyatakan kasus hukum yang berkaitan dengan anggotanya akan ditindaklanjuti oleh TNI. Sedangkan kasus hukum terhadap warga yang melakukan penganiayaan akan diproses oleh kepolisian setempat.

Dengan demikian kondisi di Wamena telah diselesikan secara hukum dan tanpa meninggalkan ada pendekatan adat setempat. Namun pihak media asing dan beberapa kantor berita luar negeri, kejadian di Wamena ini diberitakan secara berlebihan. Salah satu pemberitaan, media asing yang menyudutkan Indonesia dengan mengutip pernyataan dari seorang aktivis lokal yang menyatakan ”Hampir semua anggota batalyon turun, mereka menembaki siapa saja saja yang mereka lihat,”. Ditambahkannya, ”Militer juga membakar rumah penduduk yang berbentuk tradisional. Militer melihat warga Papua seperti orang primitif, mereka melihat kami bukan seperti manusia, jadi mereka menembak kami seperti menembak binatang,”.

Pemberitaan negatif seperti ini sangat merugikan dan dapat merusak citra Indonesia di mata Internasional. Mereka sangat gencar memberitakan kekerasan yang terjadi di Papua, terlebih lagi kekerasan itu dilakukan oleh TNI/Polri. Contohnya adalah kejadian di Wamena ini, mereka memberitakan secara berlebihan. Kita menduga bahwa media asing ini mempunyai agenda tertentu terkait dengan aksi kekerasan yang terjadi di Papua belakangan ini. Di sisi lain, kita juga tidak boleh mengesampingkan adanya kelompok anti NKRI yang ikut “memainkan” situasi di Wamena.

Memang, kita tidak bisa membatasi dan menghalang-halangi mereka dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Namun terkadang, mereka jelas-jelas telah melanggar aturan yang berlaku. Pihak imigrasi Jayapura melansir ada sejumlah wartawan yang melanggar aturan visa. Mereka mengantongi visa wisata/berlibur, namun melakukan peliputan. Terkait dengan hal ini, kita meminta kepada instansi terkait untuk segera menertibkan keberadaan wartawan/media asing yang melakukan peliputan di wilayah Papua dan sekitarnya. Bila perlu, pemerintah jangan mencabut wajib lapor bagi wartawan asing yang ingin meliput di Papua. Namun, yang terpenting di sini adalah aparat keamanan diminta harus tetap waspada terhadap kelompok-kelompok anti NKRI yang selalu terus membuat gejolak di tanah Papua.

AKSI KEKERASAN DI TANAH PAPUA HARUS DISIKAPI SECARA BIJAK

Beberapa hari terakhir ini memasuki bulan Mei dan juni 2012 aksi kekerasan grafiknya naik  seolah menjadi rutinitas kehidupan masyarakat di Papua. Sejumlah insiden yang terjadi beberap hari terakhir ini seperti penembakan terhadap aparat TNI dan warga sipil, aksi teror, intimidasi, pembunuhan, perang antar suku dan berbagai bentuk tindakan makar dan tindakan kriminal, nampaknya masih menyelimuti kehidupan masyarakat Papua. Berbagai Insiden tersebut, tentunya sedikit banyak telah mengganggu jalannya roda pemerintahan dan proses percepatan pembangunan yang terus diupayakan pemerintah.

Sebagai warga masyarakat, kita semua tentu merasa prihatin dengan rentetan aksi tindak kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis Oraganisasi Papua Merdeka (OPM).  Segala aktifitas kelompok separatis OPM, baik kekerasan bersenjata maupun aksi politik harus segera dihentikan. Apapun alasan di balik aksi  separatis OPM  yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan membuat keresahan masyarakat adalah tidak dapat dibenarkan. Masyarakat Papua harus dilindungi dan diayomi dari aksi brutal kelompok separatis bersenjata OPM.

Untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus tersebut, maka kita mengharapkan aparat   baik TNI maupun Polri untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan  dalam melakukan patroli dan penjagaan, terutama di tempat-tempat rawan gangguan seperti di lokasi keramaian, sehingga mampu memberikan jaminan bantuan keamanan kepada masyarakat sekitarnya. Hendaknya masyarakat juga diberdayakan sebagai daya tangkal untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas.

Bagi pelaku tindak kriminal, Polri harus segera bertindak cepat dan tegas dengan memburu, menangkap hingga mengusut secara tuntas para pelaku tindak kriminal. Meningkatnya aktifitas separatis bersenjata Papua akhir-akhir ini sebaiknya unsur TNI diberikan porsi yang sama dengan kepolisian atau bahkan diperbesar untuk menanggulangi aksi separatis.

Kita berharap agar semua pihak, khususnya aparat  TNI/Polri maupun Pemda harus terus melakukan pendekatan, himbauan dan penyadaran agar kelompok separatis OPM mau menyerahkan diri berikut senjata yang dimilikinya. Karena memiliki dan menggunakan senjata api bagi yang tidak berhak adalah bertentangan dengan norma hukum dan justru akan merugikan dan membahayakan diri sendiri serta orang lain. Bila pendekatan secara persuasif untuk menyadarkan mereka tidak digubris, maka aparat keamanan harus melakukan tindakan represif, yaitu dengan menumpas kelompok separatis OPM  hingga tuntas.

Mari kita   bersatu-padu  dan bersinergi kepada masyarakat Papua dan aparat TNI dan polri   untuk melawan aksi-aksi separatisme OPM, serta menyadari bahwa kelompok separatis OPM  selama ini berjuang bukan untuk kepentingan rakyat Papua, tetapi hanya untuk berjuang demi untu kepentingan pribadi dan kelompoknya demi untuk mencar   kekuasaan belaka.