Selasa, 03 Juli 2012

PELAKU KEKERASAN DI PAPUA PERLU DITINDAK TEGAS



Tindakan kekerasan yang terjadi di Papua bebrapa bulan terakhir ini ada  opini yang berkembang dalam masyarakat bahwa hal tersebut dibiarkan. Kesan itu menurut penulis tidak sependapat  dan sangat   menyangsikan kalau dikatakan terjadi proses pembiaran aksi-aksi kekerasan di Papua.  Namun kalau dikatakan  kasus kekerasan di Papua belakangan ini lebih dilatarbelakangi oleh motivasi politik Itu benar adanya.
Indikasinya jelas, kelompok separatis dan variannya begitu keras menolak program Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang pada dasarnya memiliki tujuan positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Namun demikian, opini yang berkembang di masyarakat kemudian diputarbalikkan, sehingga masyarakat ikut-ikutan menolak UP4B. 
Kekerasan di Papua juga dimaksudkan untuk menutup perhatian aparat keamanan terhadap agenda politik dari kelompok separatis yang akan melakukan konsolidasi kekuatan massa maupun konsep perjuangan menuju lepasnya Papua dari NKRI. Selain itu ada indikasi kuat untuk melibatkan asing dalam masalah Papua, sehingga diharapkan gerakan separatis Papua mendapatkan seluruh pemangku keamanan di Papua. 
Perlu ada solusi dan langkah yang komprehensif yang harus dimulai dari jajaran Pemerintahan sipil Pusat, Provinsi, kabupaten, MRP, DPRP dan DPRD, agar mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi dengan pihak keamanan guna memastikan masih adanya jaminan keamanan bagi siapa saja di Papua. 
Pihak keamanan khususnya pihak kepolisian harus lebih didorong lagi agar dapat mengungkapkan berbagai aksi kekerasan yang terjadi, dan memprosesnya secara hukum. Sehingga dapat mencegah kembalinya aksi kekerasan lainnya baik sebagai peristiwa tersendiri maupun peristiwa yang berlanjut dari peristiwa sebelumnya. 
Langkah komprehensif Pemerintah dalam menciptakan kedamaian di Papua haruslah dilakukan melalui cara-cara yang damai dengan mengedepankan dialog antara pihak Pemerintah dengan melibatkan seluruh rakyat dan pemangku adat Papua. Pola pendekatan budaya dan pendidikan harus dikedepankan, agar masyarakat Papua bisa ikut merasakan dilibatkan dalam proses perdamaian. Bukan hanya pendekatan ekonomi yang hanya dinikmati oleh kalangan elit di Papua. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar