Senin, 21 Mei 2012

GERAKAN PAPUA MERDEKA DAN PERANAN POLITISI AUSTRALIA



 Bergejolaknya 'bumi' Papua belakangan ini ternyata mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Bahkan, bagi beberapa negara yang memang kerap menyatakan dukungannya terhadap Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia.
Informasi terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Parlemen dari Australia dan sekitar Pasifik membuka sebuah babak baru, yakni semacam kelompok politisi internasional yang tujuannya cuma satu: mendukung Papua untuk Merdeka.Wakil-wakil dari Vanuatu, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Australia telah diundang untuk ikut bergabung dalam International Parliamentarians for West Papua. Kelompok ini diluncurkan di Australia.
Senator Partai Hijau Australia Richard Di Natale mengatakan pihaknya mengundang menteri-menteri di Australia dan seluruh Pasifik untuk ikut bergabung dalam forum tersebut. Kami ingin lebih banyak orang ikut bergabung dan berikrar bahwa rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri.
Persengkongkolan pihak barat yang terus menerus meronrongrong kewibawaan negara tidak boleh dibiarkan. Gerakan ini harus dihentikan dengan berbagai macam cara.  Diantaranya adalah dengan cara membatasi kunjungan ke Papua bagi tauris asing utamanya dari negara Australia, Selendia Baru dan AS. Walaupun dikasih izin tinggal di Papua minimal harus dalam pengawasan selama 24 jam dan tidak diperbolehkan melakukan kontak dengan pihak LSM.
Kemudian tauris dan LSM-LSM yang ada   di Papua saat ini  harus segera  dapat dipetakan demi untuk mengetahui  mana yang  pro dan LSM mana yang kontra.  Dengan mengetahui kekuatan LSM dan pembatasan wisatawan    maka   setidaknya setiap gerakan yang mendukung separatis dapat dipantau lalu kemudian segera diputus rantai agar tidak berlanjut dan dapat membahayakan.
Oleh karena itu kita berharap agar pemerintah dapat bertindak tegas kepada negara-negara yang secara terang-terangan mendukung separatis. Kalau perlu negara-negara tersebut perlu dilakukan pemutusan hubungan diplomatik.  Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat yang tidak boleh didikte oleh negara manapun. Mari kita bersatu padu untuk bangkit melawan keserakahan pihak asing yang tak pernah berhenti mengincar kekayaan alam bangsa Indonesia dengan berbagai bentuk  cara yang ditempuh.  Aparat TNI dan Polri harus segera disiapkan secara matang dalam mempersiakan kemungkinan menghadapi situasi yang terburuk sekalipun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar