Pasca penangkapan sejumlah deklarator Negara Federasi Papua Barat, berbagai tanggapan muncul baik yang pro mapun yang kontra. Pasca penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian yang di bac up TNI, maupun penyelenggaraan konggresnya masyarakat dan bangsa Indonesia menunggu hasilnya agar pelaku kongres III Papua maupun aktor intelektual dibelakang layar agar diberikan sangsi yang tegas tanpa tebang pilih.
Tindakan pelaku kongres dianggap sebagai penghianatan terhadap NKRI, dimana pelaku Kongres secara jelas telah mengangkat Forkorus Yeboisembut sebagai Presiden dan Edison Waromi sebagi Perdana Menteri. Pengangkatan presiden dan perdana mentri adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dimana Papua hingga saat ini masih sah sebagai bagian NKRI sesuai dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat Papua (Pepera) pada tahun 1969 dan sudah ditetapkan dalam resolusi PBB dengan nomor 2504.
Pelaksanaan kongres III Papua beberapa waktu yang lalu adalah merupakan tindakan yang patut dikutuk. Dimana pengangkatan presiden dan pardana mentri baru adalah merupakan tindakan makar, akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak menjatuhkan pemerintahan yang sah. Perbuatan makar yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan selalu mengatasnamakan rakyat Papua dapat kategorikan sebagai kelompok konspirasi politik untuk mufakat jahat dalam mencari kekuasaan secara instan.
Tindakan tersebut secara jelas merupakan bentuk penghianatan dan pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dianggap sudah final. Jika ada pihak yang ingin mendirikan negara di dalam wilayah NKRI merupakan tindakan makar, dan perbuatan ini harus segera dihentikan.
Pelakunya harus diproses sesui dengan hukum berlaku, sebab jika tidak dilakukan penindakan secara tegas maka bukan tidak mungkin di kemudian hari masih akan terjadi hal yang serupa bahkan akan lebih besar lagi. Makanya dengan langkah tegas yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri untuk membubarkan secara paksa dan memproses pelaku yang terlibat kegiatan Kongres III Papua patut didukung demi untuk menjunjung tinggi hukum dan wibawa pemerintah yang sah.
Oleh karenanya kepada semua pihak agar penanganan separatis dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan sosial yang cenderung menyentuh masalah nurani kemanusian sehingga benih-benih separatisme dapat ditangkal secara dini. Dan, kelompok separatis dimanapun berada harus dijadikan musuh bersama untuk tidak memberikan ruang gerak sedikitpun para penghianat bangsa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar